Disdukcapil Hadirkan Layanan Adminduk Jemput Bola di 3 Pulau Terluar
Jum'at, 06 Nov 2026 14:49
Disdukcapil Makassar menghadirkan layanan jemput bola di Pulau Langkai, Lanjukang, dan Lumu-Lumu, Jumat (6/11/2026). Foto: Istimewa.
MAKASSAR - Untuk pertama kalinya, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) Pemerintah Kota Makassar menjangkau langsung tiga pulau terluar yang berpenghuni.
Terobosan tersebut menjadi kado pelayanan bagi masyarakat kepulauan dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar yang diperingati pada 9 November 2026.
Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemkot Makassar menghadirkan layanan jemput bola di Pulau Langkai, Lanjukang, dan Lumu-Lumu.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muhammad Hatim Salam, mengatakan bahwa pulau tersebut masuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), masuk perbatasan selat dengan wilayah Provinsi lain.
"Dalam rangka memperingati HUT ke-419 Kota Makassar, kami Dinas Dukcapil melakukan pelayanan di tiga pulau terluar, yaitu Pulau Langkai, Lanjukang, dan Lumu-Lumu. Selama dua hari kami layani masyarakat di Pulau," ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Hatim mengatakan, pelayanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan, tanpa terkecuali warga yang bermukim di wilayah kepulauan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, dirinya bersama jajaran bahkan rela bermalam di pulau untuk memastikan pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
"Langkah ini merupakan upaya memperluas pemerataan pelayanan publik, sehingga masyarakat di wilayah terluar mendapatkan akses pelayanan yang sama dengan warga di daratan," tutur Hatim.
Selama ini, pelayanan adminduk bagi masyarakat kepulauan lebih banyak terpusat di ibu kota kecamatan, yakni Pulau Barrang Lompo, serta pulau-pulau terdekat seperti Barrang Caddi.
Namun, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar terus mendorong pemerataan pelayanan hingga menjangkau langsung warga di pulau-pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.
Berdasarkan pengakuan warga setempat, kata dia, pelayanan langsung yang menjangkau tiga pulau terluar berpenghuni tersebut merupakan pertama kali.
"Menurut keterangan warga, pelayanan di pulau-pulau terluar ini merupakan yang pertama kali setiap pergantian Wali Kota. Dengan hadirnya pelayanan menjangkau tiga pulau terluar yang berpenghuni," kata Hatim.
Hatim menjelaskan, dalam kegiatan tersebut pihaknya membuka berbagai jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan masyarakat.
Mulai dari perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), hingga penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.
Menurutnya, kehadiran petugas secara langsung di tengah masyarakat kepulauan diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu yang selama ini menjadi kendala warga dalam mengurus dokumen kependudukan.
Langkah itu sekaligus menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan merata.
Sebab, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh dibatasi oleh jarak geografis maupun kondisi wilayah tempat tinggal.
"Melalui momentum HUT ke-419 Kota Makassar, kami di Dukcapil ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di pulau-pulau terluar," tutup Hatim.
Terobosan tersebut menjadi kado pelayanan bagi masyarakat kepulauan dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar yang diperingati pada 9 November 2026.
Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemkot Makassar menghadirkan layanan jemput bola di Pulau Langkai, Lanjukang, dan Lumu-Lumu.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muhammad Hatim Salam, mengatakan bahwa pulau tersebut masuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), masuk perbatasan selat dengan wilayah Provinsi lain.
"Dalam rangka memperingati HUT ke-419 Kota Makassar, kami Dinas Dukcapil melakukan pelayanan di tiga pulau terluar, yaitu Pulau Langkai, Lanjukang, dan Lumu-Lumu. Selama dua hari kami layani masyarakat di Pulau," ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Hatim mengatakan, pelayanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan, tanpa terkecuali warga yang bermukim di wilayah kepulauan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, dirinya bersama jajaran bahkan rela bermalam di pulau untuk memastikan pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
"Langkah ini merupakan upaya memperluas pemerataan pelayanan publik, sehingga masyarakat di wilayah terluar mendapatkan akses pelayanan yang sama dengan warga di daratan," tutur Hatim.
Selama ini, pelayanan adminduk bagi masyarakat kepulauan lebih banyak terpusat di ibu kota kecamatan, yakni Pulau Barrang Lompo, serta pulau-pulau terdekat seperti Barrang Caddi.
Namun, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar terus mendorong pemerataan pelayanan hingga menjangkau langsung warga di pulau-pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.
Berdasarkan pengakuan warga setempat, kata dia, pelayanan langsung yang menjangkau tiga pulau terluar berpenghuni tersebut merupakan pertama kali.
"Menurut keterangan warga, pelayanan di pulau-pulau terluar ini merupakan yang pertama kali setiap pergantian Wali Kota. Dengan hadirnya pelayanan menjangkau tiga pulau terluar yang berpenghuni," kata Hatim.
Hatim menjelaskan, dalam kegiatan tersebut pihaknya membuka berbagai jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan masyarakat.
Mulai dari perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), hingga penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.
Menurutnya, kehadiran petugas secara langsung di tengah masyarakat kepulauan diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu yang selama ini menjadi kendala warga dalam mengurus dokumen kependudukan.
Langkah itu sekaligus menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan merata.
Sebab, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh dibatasi oleh jarak geografis maupun kondisi wilayah tempat tinggal.
"Melalui momentum HUT ke-419 Kota Makassar, kami di Dukcapil ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di pulau-pulau terluar," tutup Hatim.
(GUS)
Berita Terkait
Makassar City
Sambut HUT ke-419 Makassar, DPPPA Siapkan Festival Perempuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar bersiap menggelar Festival Perempuan dan Anak Makassar 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar yang ke-419 pada 9 November 2026.
Senin, 02 Nov 2026 17:07
Makassar City
Polident dan IPROSI Bagikan 315 Gigi Tiruan Gratis, Pecahkan Rekor MURI di HUT Makassar
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-418, Polident bekerja sama dengan Ikatan Prostodonsia Indonesia (IPROSI) Makassar dan Pemerintah Kota Makassar menghadirkan inisiatif pemasangan 315 gigi tiruan gratis bagi masyarakat
Selasa, 11 Nov 2025 13:07
News
Serunya Anak TK Al-Azhar 34 Berkunjung ke Asmo Sulsel di HUT Makassar ke-418
Dalam semarak perayaan Hari Ulang Tahun ke-418 Kota Makassar, Asmo Sulsel mendapat kunjungan istimewa dari siswa-siswi KB-TK Islam Al-Azhar 34 Makassar,
Senin, 10 Nov 2025 15:19
Sulsel
Disdukcapil Pangkep Dorong Layanan Adminduk Responsif dan Partisipatif
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik.
Rabu, 01 Okt 2025 15:37
Sulsel
14 Perangkat Daerah Pangkep Teken PKs Hak Akses Data Kependudukan
Sebanyak 14 perangkat daerah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKs) dengan terkait hak akses data kependudukan di ruang rapat Wakil Bupati, Rabu (24/9/2025),
Rabu, 24 Sep 2025 20:30
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sulsel Raih Tiga Penghargaan pada GENTING Collaboration Summit 2026
2
OJK Perkuat Reformasi Asuransi dan Dana Pensiun dalam Forum OECD
3
370 Anak di Kabupaten Gowa Terima Bantuan Susu dari Kementerian PPPA
4
Angkat Isu Judi Online, Film 'Menang Untuk Kalah' Tayang 19 November 2026
5
El Nino Tekan Produksi PLTA, PLN Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sulsel Raih Tiga Penghargaan pada GENTING Collaboration Summit 2026
2
OJK Perkuat Reformasi Asuransi dan Dana Pensiun dalam Forum OECD
3
370 Anak di Kabupaten Gowa Terima Bantuan Susu dari Kementerian PPPA
4
Angkat Isu Judi Online, Film 'Menang Untuk Kalah' Tayang 19 November 2026
5
El Nino Tekan Produksi PLTA, PLN Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel