Kartini Bahas Lapangan Kerja hingga Penanggulangan Kebakaran saat Reses di Kasuari
Rabu, 02 Agu 2023 19:23

Anggota DPRD Makassar Kartini berbicara di depan warga Jalan Kasuari dalam agenda reses masa sidang ketiga, Rabu (2/8/2023). Foto: SINDO Makassar/Luqman Zainuddin
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Kartini melanjutkan agenda reses hari kedua di Jalan Kasuari, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Rabu (2/8/2023) sore. Lokasi ini merupakan titik ketiga yang didatangi Kartini pada reses masa persidangan ketiga.
Di depan warga yang mengikuti resesnya, legislator dari Partai Perindo ini memulai pemaparannya dengan menjelaskan bahwa saat ini ia tetap berada di Komisi D yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
"Anggota dewan punya pilihan untuk pindah ke komisi lain tiap 2,5 tahun. Tapi saya memutuskan untuk tetap di Komisi D, karena saya ingin terus dekat dengan masyarakat dan terus bisa membantu masyarakat," ucap Kartini.
Komisi D menurut Kartini memiliki 13 mitra. Beberapa di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas sosial, Pemadam Kebakaran, BPBD, Kesejahteraan Rakyat, hingga BPM. Di mana, semua mitra tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Lantaran berurusan dengan kesehahteraan, Kartini kerap mendapat pertanyaan soal lapangan pekerjaan atau hal-hal terkait. Menjawab itu, Kartini bilang bahwa saat ini pemerintah memiliki program pelatihan keterampilan untuk memudahkan mencari pekerjaan.
"Seperti kemarin itu ada pelatihan. Tapi banyak yang mundur karena pelatihannya dilaksanakan selama tiga bulan. Padahal syaratnya itu harus ikut pelatihan terus. Saya berharap, kalau ada kesempatan seperti ini jangan dilewatkan. Karena kalau sudah ikut pelatihan besar peluang didaftar ke perusahaan," sesal Kartini.
Selanjutnya Kartini menjelaskan soal pembentukan Shelter Warga yang merupakan program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar. Ia menyampaikan itu sebab di Kunjung Mae, Shelter Warga belum terbentuk.
"Shelter Warga ini untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Dibutuhkan 40 anggota. Mohon segera pihak kelurahan untuk berkoordinasi dengan RT/RW terkait ini," pinta Kartini.
Saat sesi dialog, seorang warga yang menjadi peserta reses meminta Kartini untuk mendorong pengadaan alat pemadam api ringan (apar) di setiap lorong. Apar ini untuk melengkapi program pengadaan pemadam motor (damtor) dan pemadam kebakaran lorong (PK-Rong) di tiap kelurahan di Kota Makassar.
Menanggapi hal itu, Kartini bilang bahwa dalam beberapa kesempatan pengadaan apar di tiap lorong ini sudah dibahas. Namun, saat ini masih terkendala dengan anggaran. Tapi, tidak menutup kemungkinan pengadaannya di masa mendatang.
"Apar sudah kami bahas bersama Damkar. Ke depan akan ada pengadaan. Tapi untuk sekarang damtor dan PK-Rong dulu. Karena apar itu pasti nilai pengadaannya sangat besar," beber Kartini.
Selain apar, ada juga warga yang bertanya terkait progres beasiswa untuk anak dari keluarga kurang mampu.
Kartini bilang, data anak kurang mampu yang diusulkan untuk mendapat beasiswa sudah masuk di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Saat ini sementara dalam tahap verifikasi.
"Kenapa lambat, karena kemarin banyak yang tidak lengkap data-datanya," pungkas Kartini.
Di depan warga yang mengikuti resesnya, legislator dari Partai Perindo ini memulai pemaparannya dengan menjelaskan bahwa saat ini ia tetap berada di Komisi D yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
"Anggota dewan punya pilihan untuk pindah ke komisi lain tiap 2,5 tahun. Tapi saya memutuskan untuk tetap di Komisi D, karena saya ingin terus dekat dengan masyarakat dan terus bisa membantu masyarakat," ucap Kartini.
Komisi D menurut Kartini memiliki 13 mitra. Beberapa di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas sosial, Pemadam Kebakaran, BPBD, Kesejahteraan Rakyat, hingga BPM. Di mana, semua mitra tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Lantaran berurusan dengan kesehahteraan, Kartini kerap mendapat pertanyaan soal lapangan pekerjaan atau hal-hal terkait. Menjawab itu, Kartini bilang bahwa saat ini pemerintah memiliki program pelatihan keterampilan untuk memudahkan mencari pekerjaan.
"Seperti kemarin itu ada pelatihan. Tapi banyak yang mundur karena pelatihannya dilaksanakan selama tiga bulan. Padahal syaratnya itu harus ikut pelatihan terus. Saya berharap, kalau ada kesempatan seperti ini jangan dilewatkan. Karena kalau sudah ikut pelatihan besar peluang didaftar ke perusahaan," sesal Kartini.
Selanjutnya Kartini menjelaskan soal pembentukan Shelter Warga yang merupakan program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar. Ia menyampaikan itu sebab di Kunjung Mae, Shelter Warga belum terbentuk.
"Shelter Warga ini untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Dibutuhkan 40 anggota. Mohon segera pihak kelurahan untuk berkoordinasi dengan RT/RW terkait ini," pinta Kartini.
Saat sesi dialog, seorang warga yang menjadi peserta reses meminta Kartini untuk mendorong pengadaan alat pemadam api ringan (apar) di setiap lorong. Apar ini untuk melengkapi program pengadaan pemadam motor (damtor) dan pemadam kebakaran lorong (PK-Rong) di tiap kelurahan di Kota Makassar.
Menanggapi hal itu, Kartini bilang bahwa dalam beberapa kesempatan pengadaan apar di tiap lorong ini sudah dibahas. Namun, saat ini masih terkendala dengan anggaran. Tapi, tidak menutup kemungkinan pengadaannya di masa mendatang.
"Apar sudah kami bahas bersama Damkar. Ke depan akan ada pengadaan. Tapi untuk sekarang damtor dan PK-Rong dulu. Karena apar itu pasti nilai pengadaannya sangat besar," beber Kartini.
Selain apar, ada juga warga yang bertanya terkait progres beasiswa untuk anak dari keluarga kurang mampu.
Kartini bilang, data anak kurang mampu yang diusulkan untuk mendapat beasiswa sudah masuk di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Saat ini sementara dalam tahap verifikasi.
"Kenapa lambat, karena kemarin banyak yang tidak lengkap data-datanya," pungkas Kartini.
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Legislator Minta Pemkot Makassar Benahi Data Penerima Bansos
Anggota DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) mereka. Pasalanya, dalam banyak kejadian, bansos tersalurkan kepada keluarga yang tidak berhak.
Kamis, 03 Jul 2025 14:34

Makassar City
DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
DPRD Kota Makassar bakal merevisi Peraturan Daerah (Perda) 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Pembahasannya akan dikebut, sehingga pengesahan dapat dilakukan tahun ini.
Kamis, 03 Jul 2025 08:47

Makassar City
Serapan Anggaran Rendah, Sekda Makassar Minta SKPD Segera Genjot Program
Anggota DPRD Kota Makassar menyoroti realisasi serapan anggaran pemerintah kota tahun ini yang masih rendah. Hingga triwulan kedua, angkanya baru di antara 30 hingga 40 persen.
Selasa, 01 Jul 2025 21:21

Makassar City
Laman SPMB Makassar Eror Hari Pertama, Dewan Panggil Kadisdik
Tahapan SPMB jenjang SMP mulai berlangsung hari ini. Sayangnya, laman SPMB Kota Makassar sempat mengalami eror. DPRD Kota Makassar pun langsung memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik).
Senin, 30 Jun 2025 19:11

Makassar City
Walkot Makassar Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2024, Realisasi Pendapatan 84%
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakilnya memberikan penjelasan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar.
Senin, 30 Jun 2025 15:06
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Uji Nurdin Serahkan RPJMD 2025-2029 DPRD Bantaeng
2

PKK Gowa Dapat Bantuan Motor Sampah dari CSR Alfa Group
3

Jelang Beautiful Malino, Bupati Husniah Mulai Berkantor di Tinggimoncong
4

Temu Kader Gerindra Sulsel, Dukungan Presiden Prabowo 2 Periode Menguat
5

Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Uji Nurdin Serahkan RPJMD 2025-2029 DPRD Bantaeng
2

PKK Gowa Dapat Bantuan Motor Sampah dari CSR Alfa Group
3

Jelang Beautiful Malino, Bupati Husniah Mulai Berkantor di Tinggimoncong
4

Temu Kader Gerindra Sulsel, Dukungan Presiden Prabowo 2 Periode Menguat
5

Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel