Warga Pa'baeng-Baeng Mengeluh Soal KIS dan Banjir ke Kartini
Sabtu, 05 Agu 2023 19:49

Kartini berbicara di depan warga Pabaeng-Baeng saat reses hari terakhir masa persidangan ketiga, Sabtu (5/8/2023). Foto: SINDO Makassar/Luqman Zainuddin
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Kartini mengakhiri reses hari terakhirnya pada masa persidangan ketiga di RW 9 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Sabtu (5/8/2023) sore.
Pada reses tersebut, masyarakat sekitar menyampaikan aspirasi salah satunya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Aspirasi ini diutarakan oleh Lina, salah satu Ketua RT di RW 9.
"Ada warga yang KIS-nya itu 1-2 kali dipakai aktif. Tapi saat dipakai ketiga kalinya tidak aktif lagi. Kami minta ibu mempertanyakan ke dinas terkait persoalan ini, sehingga warga yang tidak aktif KIS-nya, bisa cepat ditangani," kata Lina.
Menjawab keluhan tersebut, Kartini menyampaikan bahwa persoalan KIS tidak aktif bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat Pa'baeng-Baeng saja. Di wilayah lain pun, ada yang mempersoalkan hal ini.
Biasanya kata Kartini, kondisi ini disebabkan kartu KIS yang rusak karena jarang dipergunakan. Namun, untuk status kepesertaan sejatinya tetap aktif.
Tapi, untuk mengantisipasi kondisi terburuk, seperti ada warga yang sedang masuk rumah sakit namun KIS tidak aktif, Kartini meminta warga untuk tidak segan menghubunginya.
"Terkait KIS, kalau terjadi seperti itu bisa langsung melapor ke saya. Foto, kemudian kirim ke saya, langsung saya pertanyakan ke dinas terkait, apa saja penyebab dan kendalanya," jawab Kartini.
Pada reses tersebut, Kartini juga mendapat keluhan perihal banjir, perbaikan jalan yang terbengkalai, air PDAM yang berbau dan tak lancar, pengerukan sedimen drainase, sampai minimnya lahan pekuburan.
Kartini pun menjawab satu per satu keluhan warga. Dimulai dari banjir dan perbaikan jalan.
"Terkait banjir dan perbaikan jalan ini tidak terkait dengan mitra Komisi D. Tetapi inilah fungsinya reses. Keluhan ini saya tampung, saya laporkan ke dinas terkait, supaya cepat diambil tindakan, supaya tidak berlarut-larut lagi," ucap Kartini.
Begitupun soal aliran air PDAM yang berbau dan tidak lancar, akan dia sampaikan ke dinas terkait.
Sementara soal pengerukan sedimen, Kartini meminta pihak RT/RW untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sebab untuk pengerukan sedimen di lorong-lorong wilayah RW 9, cukup dengan pihak kecamatan, tak perlu sampai Dinas PU.
Adapun terkait lahan pekuburan kata Kartini sejauh ini menjadi problem pada hampir semua wilayah di Kota Makassar. Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah kota kata Kartini adalah menyiapkan lahan di daerah lain.
"Hampir semua pemakaman di Makassarsudah penuh. Ada yang meninggal itu lagi digali. Pemkot sudah membeli lahan di daerah Maros dengan anggaran miliaran. Itu sementara solusi yang ada karena memang lahan pemakaman di Makassar sudah tidak ada," pungkas Kartini.
Pada reses tersebut, masyarakat sekitar menyampaikan aspirasi salah satunya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Aspirasi ini diutarakan oleh Lina, salah satu Ketua RT di RW 9.
"Ada warga yang KIS-nya itu 1-2 kali dipakai aktif. Tapi saat dipakai ketiga kalinya tidak aktif lagi. Kami minta ibu mempertanyakan ke dinas terkait persoalan ini, sehingga warga yang tidak aktif KIS-nya, bisa cepat ditangani," kata Lina.
Menjawab keluhan tersebut, Kartini menyampaikan bahwa persoalan KIS tidak aktif bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat Pa'baeng-Baeng saja. Di wilayah lain pun, ada yang mempersoalkan hal ini.
Biasanya kata Kartini, kondisi ini disebabkan kartu KIS yang rusak karena jarang dipergunakan. Namun, untuk status kepesertaan sejatinya tetap aktif.
Tapi, untuk mengantisipasi kondisi terburuk, seperti ada warga yang sedang masuk rumah sakit namun KIS tidak aktif, Kartini meminta warga untuk tidak segan menghubunginya.
"Terkait KIS, kalau terjadi seperti itu bisa langsung melapor ke saya. Foto, kemudian kirim ke saya, langsung saya pertanyakan ke dinas terkait, apa saja penyebab dan kendalanya," jawab Kartini.
Pada reses tersebut, Kartini juga mendapat keluhan perihal banjir, perbaikan jalan yang terbengkalai, air PDAM yang berbau dan tak lancar, pengerukan sedimen drainase, sampai minimnya lahan pekuburan.
Kartini pun menjawab satu per satu keluhan warga. Dimulai dari banjir dan perbaikan jalan.
"Terkait banjir dan perbaikan jalan ini tidak terkait dengan mitra Komisi D. Tetapi inilah fungsinya reses. Keluhan ini saya tampung, saya laporkan ke dinas terkait, supaya cepat diambil tindakan, supaya tidak berlarut-larut lagi," ucap Kartini.
Begitupun soal aliran air PDAM yang berbau dan tidak lancar, akan dia sampaikan ke dinas terkait.
Sementara soal pengerukan sedimen, Kartini meminta pihak RT/RW untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sebab untuk pengerukan sedimen di lorong-lorong wilayah RW 9, cukup dengan pihak kecamatan, tak perlu sampai Dinas PU.
Adapun terkait lahan pekuburan kata Kartini sejauh ini menjadi problem pada hampir semua wilayah di Kota Makassar. Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah kota kata Kartini adalah menyiapkan lahan di daerah lain.
"Hampir semua pemakaman di Makassarsudah penuh. Ada yang meninggal itu lagi digali. Pemkot sudah membeli lahan di daerah Maros dengan anggaran miliaran. Itu sementara solusi yang ada karena memang lahan pemakaman di Makassar sudah tidak ada," pungkas Kartini.
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Data Tak Sesuai, DPRD Makassar Minta BPKAD Segera Cari Kendaraan Dinas
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail bersama anggota dewan lainnya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama BPKAD terkait data kendaraan dinas milik Pemkot Makassar.
Selasa, 25 Mar 2025 16:24

Makassar City
Gelar RDP, DPRD Makassar Terima Aspirasi Karyawan yang di PHK
Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Wahyu Pradana Binamulia dan Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM).
Senin, 24 Mar 2025 20:31

Sulsel
Komisi B DPRD Makassar Dorong PAD 2025 Capai Rp2,1 Triliun
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Zulhajar mengungkapkan bahwa salah satu program prioritas Komisi B DPRD Makassar adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Senin, 17 Mar 2025 15:51

Makassar City
DPRD Dukung Pemkot Makassar Audit Internal Perusda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mengevaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas (dewas) perusahaan daerah (perusda).
Senin, 17 Mar 2025 04:33

Sulsel
Komitmen Lindungi Pekerja, Ashabul Kahfi Bagikan 300 BPJS Ketenagakerjaan
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ashabul Kahfi menekankan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.
Minggu, 16 Mar 2025 17:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat