Warga Pa'baeng-Baeng Mengeluh Soal KIS dan Banjir ke Kartini
Sabtu, 05 Agu 2023 19:49
Kartini berbicara di depan warga Pabaeng-Baeng saat reses hari terakhir masa persidangan ketiga, Sabtu (5/8/2023). Foto: SINDO Makassar/Luqman Zainuddin
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Kartini mengakhiri reses hari terakhirnya pada masa persidangan ketiga di RW 9 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Sabtu (5/8/2023) sore.
Pada reses tersebut, masyarakat sekitar menyampaikan aspirasi salah satunya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Aspirasi ini diutarakan oleh Lina, salah satu Ketua RT di RW 9.
"Ada warga yang KIS-nya itu 1-2 kali dipakai aktif. Tapi saat dipakai ketiga kalinya tidak aktif lagi. Kami minta ibu mempertanyakan ke dinas terkait persoalan ini, sehingga warga yang tidak aktif KIS-nya, bisa cepat ditangani," kata Lina.
Menjawab keluhan tersebut, Kartini menyampaikan bahwa persoalan KIS tidak aktif bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat Pa'baeng-Baeng saja. Di wilayah lain pun, ada yang mempersoalkan hal ini.
Biasanya kata Kartini, kondisi ini disebabkan kartu KIS yang rusak karena jarang dipergunakan. Namun, untuk status kepesertaan sejatinya tetap aktif.
Tapi, untuk mengantisipasi kondisi terburuk, seperti ada warga yang sedang masuk rumah sakit namun KIS tidak aktif, Kartini meminta warga untuk tidak segan menghubunginya.
"Terkait KIS, kalau terjadi seperti itu bisa langsung melapor ke saya. Foto, kemudian kirim ke saya, langsung saya pertanyakan ke dinas terkait, apa saja penyebab dan kendalanya," jawab Kartini.
Pada reses tersebut, Kartini juga mendapat keluhan perihal banjir, perbaikan jalan yang terbengkalai, air PDAM yang berbau dan tak lancar, pengerukan sedimen drainase, sampai minimnya lahan pekuburan.
Kartini pun menjawab satu per satu keluhan warga. Dimulai dari banjir dan perbaikan jalan.
"Terkait banjir dan perbaikan jalan ini tidak terkait dengan mitra Komisi D. Tetapi inilah fungsinya reses. Keluhan ini saya tampung, saya laporkan ke dinas terkait, supaya cepat diambil tindakan, supaya tidak berlarut-larut lagi," ucap Kartini.
Begitupun soal aliran air PDAM yang berbau dan tidak lancar, akan dia sampaikan ke dinas terkait.
Sementara soal pengerukan sedimen, Kartini meminta pihak RT/RW untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sebab untuk pengerukan sedimen di lorong-lorong wilayah RW 9, cukup dengan pihak kecamatan, tak perlu sampai Dinas PU.
Adapun terkait lahan pekuburan kata Kartini sejauh ini menjadi problem pada hampir semua wilayah di Kota Makassar. Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah kota kata Kartini adalah menyiapkan lahan di daerah lain.
"Hampir semua pemakaman di Makassarsudah penuh. Ada yang meninggal itu lagi digali. Pemkot sudah membeli lahan di daerah Maros dengan anggaran miliaran. Itu sementara solusi yang ada karena memang lahan pemakaman di Makassar sudah tidak ada," pungkas Kartini.
Pada reses tersebut, masyarakat sekitar menyampaikan aspirasi salah satunya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Aspirasi ini diutarakan oleh Lina, salah satu Ketua RT di RW 9.
"Ada warga yang KIS-nya itu 1-2 kali dipakai aktif. Tapi saat dipakai ketiga kalinya tidak aktif lagi. Kami minta ibu mempertanyakan ke dinas terkait persoalan ini, sehingga warga yang tidak aktif KIS-nya, bisa cepat ditangani," kata Lina.
Menjawab keluhan tersebut, Kartini menyampaikan bahwa persoalan KIS tidak aktif bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat Pa'baeng-Baeng saja. Di wilayah lain pun, ada yang mempersoalkan hal ini.
Biasanya kata Kartini, kondisi ini disebabkan kartu KIS yang rusak karena jarang dipergunakan. Namun, untuk status kepesertaan sejatinya tetap aktif.
Tapi, untuk mengantisipasi kondisi terburuk, seperti ada warga yang sedang masuk rumah sakit namun KIS tidak aktif, Kartini meminta warga untuk tidak segan menghubunginya.
"Terkait KIS, kalau terjadi seperti itu bisa langsung melapor ke saya. Foto, kemudian kirim ke saya, langsung saya pertanyakan ke dinas terkait, apa saja penyebab dan kendalanya," jawab Kartini.
Pada reses tersebut, Kartini juga mendapat keluhan perihal banjir, perbaikan jalan yang terbengkalai, air PDAM yang berbau dan tak lancar, pengerukan sedimen drainase, sampai minimnya lahan pekuburan.
Kartini pun menjawab satu per satu keluhan warga. Dimulai dari banjir dan perbaikan jalan.
"Terkait banjir dan perbaikan jalan ini tidak terkait dengan mitra Komisi D. Tetapi inilah fungsinya reses. Keluhan ini saya tampung, saya laporkan ke dinas terkait, supaya cepat diambil tindakan, supaya tidak berlarut-larut lagi," ucap Kartini.
Begitupun soal aliran air PDAM yang berbau dan tidak lancar, akan dia sampaikan ke dinas terkait.
Sementara soal pengerukan sedimen, Kartini meminta pihak RT/RW untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sebab untuk pengerukan sedimen di lorong-lorong wilayah RW 9, cukup dengan pihak kecamatan, tak perlu sampai Dinas PU.
Adapun terkait lahan pekuburan kata Kartini sejauh ini menjadi problem pada hampir semua wilayah di Kota Makassar. Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah kota kata Kartini adalah menyiapkan lahan di daerah lain.
"Hampir semua pemakaman di Makassarsudah penuh. Ada yang meninggal itu lagi digali. Pemkot sudah membeli lahan di daerah Maros dengan anggaran miliaran. Itu sementara solusi yang ada karena memang lahan pemakaman di Makassar sudah tidak ada," pungkas Kartini.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Sempat Disorot DPRD Makassar, Pajak Parkir RS Unhas Kini Telah Lunas
Universitas Hasanuddin (Unhas) memastikan kewajiban pajak parkir di Rumah Sakit (RS) Pendidikan Unhas telah diselesaikan. Tunggakan pajak sebesar Rp173 juta telah dilunasi oleh pihak pengelola parkir.
Selasa, 10 Mar 2026 19:08
Makassar City
Legislator Makassar Minta Pemkot Proaktif Awasi Ketersiaan BBM
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Makassar mendapat sorotan dari Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir.
Jum'at, 06 Mar 2026 23:11
Makassar City
Jelang Idulfitri, Anggota DPRD Makassar Peringatkan Spekulan Pangan
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, mengingatkan adanya potensi permainan harga bahan pangan oleh spekulan menjelang Idulfitri.
Jum'at, 06 Mar 2026 00:09
Makassar City
DPRD Makassar Mediasi Sengketa Tarif Limbah Bomar-KIMA
Komisi C DPRD Kota Makassar memediasi sengketa tarif pengelolaan limbah antara PT Bogatama Marinusa (Bomar) dan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Selasa, 03 Mar 2026 17:30
News
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
Legislator Makassar mendorong Bapenda meningkatkan pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha yang menunggak pajak. Ia menilai pengawasan diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran.
Selasa, 03 Mar 2026 12:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ekspresi Islam Indonesia
2
Nakhoda Asal Indonesia Hilang di Hormuz, Alumni Bumi Seram Prihatin
3
Erika Tansil di Balik Sukses Pelantikan KNPI Sulsel, Dorong Perempuan Ambil Peran Kepemimpinan
4
NasDem Bone Bagikan 3.000 Paket Takjil untuk Warga di Watampone
5
Kinerja Perbankan Sulsel Stabil di Awal 2026, Kredit dan DPK Masih Tumbuh
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ekspresi Islam Indonesia
2
Nakhoda Asal Indonesia Hilang di Hormuz, Alumni Bumi Seram Prihatin
3
Erika Tansil di Balik Sukses Pelantikan KNPI Sulsel, Dorong Perempuan Ambil Peran Kepemimpinan
4
NasDem Bone Bagikan 3.000 Paket Takjil untuk Warga di Watampone
5
Kinerja Perbankan Sulsel Stabil di Awal 2026, Kredit dan DPK Masih Tumbuh