Warga Pa'baeng-Baeng Mengeluh Soal KIS dan Banjir ke Kartini
Sabtu, 05 Agu 2023 19:49
Kartini berbicara di depan warga Pabaeng-Baeng saat reses hari terakhir masa persidangan ketiga, Sabtu (5/8/2023). Foto: SINDO Makassar/Luqman Zainuddin
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Kartini mengakhiri reses hari terakhirnya pada masa persidangan ketiga di RW 9 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Sabtu (5/8/2023) sore.
Pada reses tersebut, masyarakat sekitar menyampaikan aspirasi salah satunya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Aspirasi ini diutarakan oleh Lina, salah satu Ketua RT di RW 9.
"Ada warga yang KIS-nya itu 1-2 kali dipakai aktif. Tapi saat dipakai ketiga kalinya tidak aktif lagi. Kami minta ibu mempertanyakan ke dinas terkait persoalan ini, sehingga warga yang tidak aktif KIS-nya, bisa cepat ditangani," kata Lina.
Menjawab keluhan tersebut, Kartini menyampaikan bahwa persoalan KIS tidak aktif bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat Pa'baeng-Baeng saja. Di wilayah lain pun, ada yang mempersoalkan hal ini.
Biasanya kata Kartini, kondisi ini disebabkan kartu KIS yang rusak karena jarang dipergunakan. Namun, untuk status kepesertaan sejatinya tetap aktif.
Tapi, untuk mengantisipasi kondisi terburuk, seperti ada warga yang sedang masuk rumah sakit namun KIS tidak aktif, Kartini meminta warga untuk tidak segan menghubunginya.
"Terkait KIS, kalau terjadi seperti itu bisa langsung melapor ke saya. Foto, kemudian kirim ke saya, langsung saya pertanyakan ke dinas terkait, apa saja penyebab dan kendalanya," jawab Kartini.
Pada reses tersebut, Kartini juga mendapat keluhan perihal banjir, perbaikan jalan yang terbengkalai, air PDAM yang berbau dan tak lancar, pengerukan sedimen drainase, sampai minimnya lahan pekuburan.
Kartini pun menjawab satu per satu keluhan warga. Dimulai dari banjir dan perbaikan jalan.
"Terkait banjir dan perbaikan jalan ini tidak terkait dengan mitra Komisi D. Tetapi inilah fungsinya reses. Keluhan ini saya tampung, saya laporkan ke dinas terkait, supaya cepat diambil tindakan, supaya tidak berlarut-larut lagi," ucap Kartini.
Begitupun soal aliran air PDAM yang berbau dan tidak lancar, akan dia sampaikan ke dinas terkait.
Sementara soal pengerukan sedimen, Kartini meminta pihak RT/RW untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sebab untuk pengerukan sedimen di lorong-lorong wilayah RW 9, cukup dengan pihak kecamatan, tak perlu sampai Dinas PU.
Adapun terkait lahan pekuburan kata Kartini sejauh ini menjadi problem pada hampir semua wilayah di Kota Makassar. Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah kota kata Kartini adalah menyiapkan lahan di daerah lain.
"Hampir semua pemakaman di Makassarsudah penuh. Ada yang meninggal itu lagi digali. Pemkot sudah membeli lahan di daerah Maros dengan anggaran miliaran. Itu sementara solusi yang ada karena memang lahan pemakaman di Makassar sudah tidak ada," pungkas Kartini.
Pada reses tersebut, masyarakat sekitar menyampaikan aspirasi salah satunya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Aspirasi ini diutarakan oleh Lina, salah satu Ketua RT di RW 9.
"Ada warga yang KIS-nya itu 1-2 kali dipakai aktif. Tapi saat dipakai ketiga kalinya tidak aktif lagi. Kami minta ibu mempertanyakan ke dinas terkait persoalan ini, sehingga warga yang tidak aktif KIS-nya, bisa cepat ditangani," kata Lina.
Menjawab keluhan tersebut, Kartini menyampaikan bahwa persoalan KIS tidak aktif bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat Pa'baeng-Baeng saja. Di wilayah lain pun, ada yang mempersoalkan hal ini.
Biasanya kata Kartini, kondisi ini disebabkan kartu KIS yang rusak karena jarang dipergunakan. Namun, untuk status kepesertaan sejatinya tetap aktif.
Tapi, untuk mengantisipasi kondisi terburuk, seperti ada warga yang sedang masuk rumah sakit namun KIS tidak aktif, Kartini meminta warga untuk tidak segan menghubunginya.
"Terkait KIS, kalau terjadi seperti itu bisa langsung melapor ke saya. Foto, kemudian kirim ke saya, langsung saya pertanyakan ke dinas terkait, apa saja penyebab dan kendalanya," jawab Kartini.
Pada reses tersebut, Kartini juga mendapat keluhan perihal banjir, perbaikan jalan yang terbengkalai, air PDAM yang berbau dan tak lancar, pengerukan sedimen drainase, sampai minimnya lahan pekuburan.
Kartini pun menjawab satu per satu keluhan warga. Dimulai dari banjir dan perbaikan jalan.
"Terkait banjir dan perbaikan jalan ini tidak terkait dengan mitra Komisi D. Tetapi inilah fungsinya reses. Keluhan ini saya tampung, saya laporkan ke dinas terkait, supaya cepat diambil tindakan, supaya tidak berlarut-larut lagi," ucap Kartini.
Begitupun soal aliran air PDAM yang berbau dan tidak lancar, akan dia sampaikan ke dinas terkait.
Sementara soal pengerukan sedimen, Kartini meminta pihak RT/RW untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sebab untuk pengerukan sedimen di lorong-lorong wilayah RW 9, cukup dengan pihak kecamatan, tak perlu sampai Dinas PU.
Adapun terkait lahan pekuburan kata Kartini sejauh ini menjadi problem pada hampir semua wilayah di Kota Makassar. Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah kota kata Kartini adalah menyiapkan lahan di daerah lain.
"Hampir semua pemakaman di Makassarsudah penuh. Ada yang meninggal itu lagi digali. Pemkot sudah membeli lahan di daerah Maros dengan anggaran miliaran. Itu sementara solusi yang ada karena memang lahan pemakaman di Makassar sudah tidak ada," pungkas Kartini.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Komisi B DPRD Makassar Sidak Pasar Terong, Pantau Harga Jelang Lebaran
Komisi B DPRD Kota Makassar bersama Perumda Pasar Makassar Raya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Terong, Makassar, untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (13/3/2026).
Sabtu, 14 Mar 2026 15:11
Makassar City
Legislator Makassar Sebut Penanganan Banjir Tak Boleh Sistem Tambal Sulam
DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar tidak menangani persoalan banjir dengan pendekatan sementara atau “tambal sulam”.
Jum'at, 13 Mar 2026 22:44
News
DPRD Makassar Soroti Pengelolaan Limbah RS Paramount, Agendakan Pemanggilan
DPRD Kota Makassar menemukan sejumlah persoalan saat melakukan sidak di dua lokasi berbeda, yakni RSIA Paramount serta salah satu gerai Prima Mart milik PT Primafood Internasional.
Jum'at, 13 Mar 2026 05:11
News
Dituding Hanya Setor Rp100 Ribu/Bulan, Toko Satu Sama Tuduh Balik PD Parkir
Manajemen Toko Satu Sama akhirnya angkat bicara terkait isu viral mengenai dugaan setoran pajak parkir yang disebut hanya Rp100 ribu per bulan.
Rabu, 11 Mar 2026 15:43
Makassar City
Data Pajak Hotel Tak Sinkron, DPRD Makassar Perintahkan Uji Petik
Komisi B DPRD Kota Makassar menyoroti ketidaksinkronan data pembayaran pajak sejumlah hotel dengan data milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Rabu, 11 Mar 2026 10:38
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Membludak, 200 Casis Ikuti Seleksi Gelombang Pertama Masuk Madrasah Arifah Gowa
2
Mudik Aman Bersama PLN, 500 Pemudik dari Makassar Berlayar ke Surabaya dan Baubau
3
Kementerian ESDM Tinjau Kesiapan Infrastruktur Energi di Sulsel Jelang Idulfitri
4
Andi Sudirman Serahkan Beasiswa Disabilitas untuk Ribuan Siswa SLB se-Sulsel
5
Jelang Libur Lebaran, BRI Imbau Waspada Ancaman Penipuan File APK
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Membludak, 200 Casis Ikuti Seleksi Gelombang Pertama Masuk Madrasah Arifah Gowa
2
Mudik Aman Bersama PLN, 500 Pemudik dari Makassar Berlayar ke Surabaya dan Baubau
3
Kementerian ESDM Tinjau Kesiapan Infrastruktur Energi di Sulsel Jelang Idulfitri
4
Andi Sudirman Serahkan Beasiswa Disabilitas untuk Ribuan Siswa SLB se-Sulsel
5
Jelang Libur Lebaran, BRI Imbau Waspada Ancaman Penipuan File APK