Warga Pa'baeng-Baeng Mengeluh Soal KIS dan Banjir ke Kartini
Sabtu, 05 Agu 2023 19:49
Kartini berbicara di depan warga Pabaeng-Baeng saat reses hari terakhir masa persidangan ketiga, Sabtu (5/8/2023). Foto: SINDO Makassar/Luqman Zainuddin
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Kartini mengakhiri reses hari terakhirnya pada masa persidangan ketiga di RW 9 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Sabtu (5/8/2023) sore.
Pada reses tersebut, masyarakat sekitar menyampaikan aspirasi salah satunya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Aspirasi ini diutarakan oleh Lina, salah satu Ketua RT di RW 9.
"Ada warga yang KIS-nya itu 1-2 kali dipakai aktif. Tapi saat dipakai ketiga kalinya tidak aktif lagi. Kami minta ibu mempertanyakan ke dinas terkait persoalan ini, sehingga warga yang tidak aktif KIS-nya, bisa cepat ditangani," kata Lina.
Menjawab keluhan tersebut, Kartini menyampaikan bahwa persoalan KIS tidak aktif bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat Pa'baeng-Baeng saja. Di wilayah lain pun, ada yang mempersoalkan hal ini.
Biasanya kata Kartini, kondisi ini disebabkan kartu KIS yang rusak karena jarang dipergunakan. Namun, untuk status kepesertaan sejatinya tetap aktif.
Tapi, untuk mengantisipasi kondisi terburuk, seperti ada warga yang sedang masuk rumah sakit namun KIS tidak aktif, Kartini meminta warga untuk tidak segan menghubunginya.
"Terkait KIS, kalau terjadi seperti itu bisa langsung melapor ke saya. Foto, kemudian kirim ke saya, langsung saya pertanyakan ke dinas terkait, apa saja penyebab dan kendalanya," jawab Kartini.
Pada reses tersebut, Kartini juga mendapat keluhan perihal banjir, perbaikan jalan yang terbengkalai, air PDAM yang berbau dan tak lancar, pengerukan sedimen drainase, sampai minimnya lahan pekuburan.
Kartini pun menjawab satu per satu keluhan warga. Dimulai dari banjir dan perbaikan jalan.
"Terkait banjir dan perbaikan jalan ini tidak terkait dengan mitra Komisi D. Tetapi inilah fungsinya reses. Keluhan ini saya tampung, saya laporkan ke dinas terkait, supaya cepat diambil tindakan, supaya tidak berlarut-larut lagi," ucap Kartini.
Begitupun soal aliran air PDAM yang berbau dan tidak lancar, akan dia sampaikan ke dinas terkait.
Sementara soal pengerukan sedimen, Kartini meminta pihak RT/RW untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sebab untuk pengerukan sedimen di lorong-lorong wilayah RW 9, cukup dengan pihak kecamatan, tak perlu sampai Dinas PU.
Adapun terkait lahan pekuburan kata Kartini sejauh ini menjadi problem pada hampir semua wilayah di Kota Makassar. Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah kota kata Kartini adalah menyiapkan lahan di daerah lain.
"Hampir semua pemakaman di Makassarsudah penuh. Ada yang meninggal itu lagi digali. Pemkot sudah membeli lahan di daerah Maros dengan anggaran miliaran. Itu sementara solusi yang ada karena memang lahan pemakaman di Makassar sudah tidak ada," pungkas Kartini.
Pada reses tersebut, masyarakat sekitar menyampaikan aspirasi salah satunya terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Aspirasi ini diutarakan oleh Lina, salah satu Ketua RT di RW 9.
"Ada warga yang KIS-nya itu 1-2 kali dipakai aktif. Tapi saat dipakai ketiga kalinya tidak aktif lagi. Kami minta ibu mempertanyakan ke dinas terkait persoalan ini, sehingga warga yang tidak aktif KIS-nya, bisa cepat ditangani," kata Lina.
Menjawab keluhan tersebut, Kartini menyampaikan bahwa persoalan KIS tidak aktif bukan hanya dikeluhkan oleh masyarakat Pa'baeng-Baeng saja. Di wilayah lain pun, ada yang mempersoalkan hal ini.
Biasanya kata Kartini, kondisi ini disebabkan kartu KIS yang rusak karena jarang dipergunakan. Namun, untuk status kepesertaan sejatinya tetap aktif.
Tapi, untuk mengantisipasi kondisi terburuk, seperti ada warga yang sedang masuk rumah sakit namun KIS tidak aktif, Kartini meminta warga untuk tidak segan menghubunginya.
"Terkait KIS, kalau terjadi seperti itu bisa langsung melapor ke saya. Foto, kemudian kirim ke saya, langsung saya pertanyakan ke dinas terkait, apa saja penyebab dan kendalanya," jawab Kartini.
Pada reses tersebut, Kartini juga mendapat keluhan perihal banjir, perbaikan jalan yang terbengkalai, air PDAM yang berbau dan tak lancar, pengerukan sedimen drainase, sampai minimnya lahan pekuburan.
Kartini pun menjawab satu per satu keluhan warga. Dimulai dari banjir dan perbaikan jalan.
"Terkait banjir dan perbaikan jalan ini tidak terkait dengan mitra Komisi D. Tetapi inilah fungsinya reses. Keluhan ini saya tampung, saya laporkan ke dinas terkait, supaya cepat diambil tindakan, supaya tidak berlarut-larut lagi," ucap Kartini.
Begitupun soal aliran air PDAM yang berbau dan tidak lancar, akan dia sampaikan ke dinas terkait.
Sementara soal pengerukan sedimen, Kartini meminta pihak RT/RW untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sebab untuk pengerukan sedimen di lorong-lorong wilayah RW 9, cukup dengan pihak kecamatan, tak perlu sampai Dinas PU.
Adapun terkait lahan pekuburan kata Kartini sejauh ini menjadi problem pada hampir semua wilayah di Kota Makassar. Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah kota kata Kartini adalah menyiapkan lahan di daerah lain.
"Hampir semua pemakaman di Makassarsudah penuh. Ada yang meninggal itu lagi digali. Pemkot sudah membeli lahan di daerah Maros dengan anggaran miliaran. Itu sementara solusi yang ada karena memang lahan pemakaman di Makassar sudah tidak ada," pungkas Kartini.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Ketua DPRD Makassar Jempol Langkah Tegas Polisi terhadap Geng Motor
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengapresiasi langkah Polrestabes Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam penanganan aksi geng motor yang meresahkan warga.
Rabu, 13 Mei 2026 06:14
News
Makassar Krisis Lahan Pemakaman, Muchlis Misba Ungkap Rencana TPU Baru di Maros
Ketersediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Makassar mulai kritis. Sejumlah lokasi pemakaman dilaporkan telah mencapai kapasitas maksimal.
Rabu, 06 Mei 2026 08:27
Makassar City
Sekretariat DPRD Makassar Benahi Sistem Pemilahan Sampah Kantor
Sekretariat DPRD Kota Makassar mulai membenahi sistem pengelolaan sampah di lingkungan kantor, Selasa (5/5/2026). Langkah ini dilakukan untuk merespons peningkatan volume sampah.
Selasa, 05 Mei 2026 14:29
Makassar City
Pansus LKPj DPRD Makassar Kritik Sikap OPD Lambat Memasukkan Laporan
Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Makassar Tahun 2025 menunda rapat koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (4/5/2026).
Senin, 04 Mei 2026 22:11
News
DPRD Makassar Akan Panggil Dinas Pendidikan Bahas Mekanisme PPDB 2026/2027
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham berencana memanggil Disdik Kota Makassar untuk rapat koordinasi terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2026/2027.
Senin, 04 Mei 2026 18:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Siswa Berkebutuhan Khusus Athirah Bersinar di Pentas Inklusi
3
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
4
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
5
Haka Auto Gelar Flash Sale Mei 2026, Tawarkan Promo Spesial BYD & DENZA
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Siswa Berkebutuhan Khusus Athirah Bersinar di Pentas Inklusi
3
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
4
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
5
Haka Auto Gelar Flash Sale Mei 2026, Tawarkan Promo Spesial BYD & DENZA