Reses di 2 Titik, Kartini Terima Aspirasi Warga Soal PPDB dan Penerangan
Selasa, 16 Jan 2024 21:05
Anggota DPRD Kota Makassar Kartini berfoto dengan peserta reses, Selasa sore. Foto: SINDO Makassar/Luqman Zainuddin
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar Kartini melanjutkan reses masa persidangan kedua 2023/2024, Selasa siang tadi. Legislator Partai Perindo ini langsung mendatangi dua titik reses.
Lokasi pertama berada di Jalan Mappanyukki Lorong Kepala Ikan, Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso. Kedua di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Mariso, Kecematan Mariso.
Di depan ratusan warga yang hadir, Kartini mengedukasi terkait tugas kedewanan dan fungsi reses.
"Reses ini gunanya untuk menyerap aspirasi warga, apa saja yang jadi keluhan untuk dibahas dalam rapat dewan, lalu direalisasikan. Jadi tidak ada sama sekali muatan politiknya," kata Kartini.
Kartini juga menyampaikan adanya penambahan titik dan perubahan jadwal reses, yang awalnya enam lokasi menjadi 12 lokasi. Kemudian jadwal yang biasanya Maret-April, maju ke Januari.
"Ini untuk kepentingan sinkronisasi hasil reses dan Musrenbang di Kelurahan, Kecamatan," kata Kartini.
Pada kesempatan itu, Kartini menerima aspirasi yang berkenaan dengan bidangnya di Komisi D terkait kesejahteraan masyarakat. Seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga beasiswa.
Salah seorang warga, Yusran Yusuf mengutarakan kekecewaannya terhadap proses PPDB jalur zonasi. Sebab anaknya tak diterima di sekolah yang seharusnya sudah sesuai dengan syarat. Ia ingin dewan memberi intervensi terkait persoalan ini.
Mendengar hal tersebut, Kartini menjelaskan bahwa perkara tersebut bukan hanya dihadapi Yusran, namun juga banyak orang tua lain. Makanya tahun lalu ia banyak membantu orang tua yang memiliki keluhan seperti itu.
"Terkait zonasi, ini aturan dari pusat dan harus dilaksanakan sampai ke tingkat bawah. Tahun kemarin saya banyak membantu siswa yang ditolak untuk bersekolah lewat jalur zonasi. Kita pakai jalur solusi," papar Kartini.
Ia berharap, persoalan seperti ini tidak terjadi lagi tahun depan. Apalagi, trennya dari tahun ke tahun menunjukkan persoalan PPDB kian turun.
Selain itu, Kartini juga menerima aspirasi yang berada di luar cakupan Komisi D. Seperti penerangan jalan sampai pengerukan drainase. Kendati demikian, Kartini memastikan aspirasi itu akan tetap ia sampaikan di rapat dan dinas terkait.
Terlepas dari itu, Kartini meminta agar warga tidak sungkan menyampaikan aspirasinya, apalagi jika itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya ketika reses, namun juga pada kesempatan lain.
Sementara itu, Pemerintah Kelurahan Kunjungmae yang diwakili Kasi Kebersihan, Hasan mengingatkan warga agar bersukur memiliki wakil di DPRD.
"Bersyukur kita ada anggota dewan dari Kunjungmae. Sebab, jika ada masalah yang dihadapi, tidak susah untuk kita menyampaikan. Makanya klau ada uneg-uneg disampaikan sekarang," kata Kartini.
Lokasi pertama berada di Jalan Mappanyukki Lorong Kepala Ikan, Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso. Kedua di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Mariso, Kecematan Mariso.
Di depan ratusan warga yang hadir, Kartini mengedukasi terkait tugas kedewanan dan fungsi reses.
"Reses ini gunanya untuk menyerap aspirasi warga, apa saja yang jadi keluhan untuk dibahas dalam rapat dewan, lalu direalisasikan. Jadi tidak ada sama sekali muatan politiknya," kata Kartini.
Kartini juga menyampaikan adanya penambahan titik dan perubahan jadwal reses, yang awalnya enam lokasi menjadi 12 lokasi. Kemudian jadwal yang biasanya Maret-April, maju ke Januari.
"Ini untuk kepentingan sinkronisasi hasil reses dan Musrenbang di Kelurahan, Kecamatan," kata Kartini.
Pada kesempatan itu, Kartini menerima aspirasi yang berkenaan dengan bidangnya di Komisi D terkait kesejahteraan masyarakat. Seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga beasiswa.
Salah seorang warga, Yusran Yusuf mengutarakan kekecewaannya terhadap proses PPDB jalur zonasi. Sebab anaknya tak diterima di sekolah yang seharusnya sudah sesuai dengan syarat. Ia ingin dewan memberi intervensi terkait persoalan ini.
Mendengar hal tersebut, Kartini menjelaskan bahwa perkara tersebut bukan hanya dihadapi Yusran, namun juga banyak orang tua lain. Makanya tahun lalu ia banyak membantu orang tua yang memiliki keluhan seperti itu.
"Terkait zonasi, ini aturan dari pusat dan harus dilaksanakan sampai ke tingkat bawah. Tahun kemarin saya banyak membantu siswa yang ditolak untuk bersekolah lewat jalur zonasi. Kita pakai jalur solusi," papar Kartini.
Ia berharap, persoalan seperti ini tidak terjadi lagi tahun depan. Apalagi, trennya dari tahun ke tahun menunjukkan persoalan PPDB kian turun.
Selain itu, Kartini juga menerima aspirasi yang berada di luar cakupan Komisi D. Seperti penerangan jalan sampai pengerukan drainase. Kendati demikian, Kartini memastikan aspirasi itu akan tetap ia sampaikan di rapat dan dinas terkait.
Terlepas dari itu, Kartini meminta agar warga tidak sungkan menyampaikan aspirasinya, apalagi jika itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya ketika reses, namun juga pada kesempatan lain.
Sementara itu, Pemerintah Kelurahan Kunjungmae yang diwakili Kasi Kebersihan, Hasan mengingatkan warga agar bersukur memiliki wakil di DPRD.
"Bersyukur kita ada anggota dewan dari Kunjungmae. Sebab, jika ada masalah yang dihadapi, tidak susah untuk kita menyampaikan. Makanya klau ada uneg-uneg disampaikan sekarang," kata Kartini.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Makassar City
Ranperda Pengendalian Ruang dan Bangunan Disetujui, DPRD Makassar Bentuk Pansus
DPRD Kota Makassar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Sabtu, 13 Jun 2026 20:41
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
News
Legislator Makassar Imbau Pemerintah Antisipasi Dampak Naiknya Harga BBM
Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Makassar. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, meminta pemerintah kota mengantisipasi berbagai dampak.
Rabu, 10 Jun 2026 19:13
Makassar City
PKS Desak Pemkot Makassar Siapkan Solusi Bagi Siswa Tak Tertampung di SMP Negeri
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk lebih serius menangani persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya jenjang SMP.
Senin, 08 Jun 2026 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
5
Rayakan HUT ke-58, BPJS Kesehatan Kampanyekan Budaya Hidup Sehat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Lepas Kontingen Porsenijar PGRI 2026 ke Tingkat Sulsel
2
PAN Maros Ditarget Raih 24 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
3
Maros Bidik Lima Besar Porprov, Jumlah Cabor Lolos Meningkat Jadi 34
4
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
5
Rayakan HUT ke-58, BPJS Kesehatan Kampanyekan Budaya Hidup Sehat