Danny Pomanto Komitmen Tegakkan Netralitas ASN Hadapi Pilkada
Kamis, 16 Mei 2024 16:01
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama-sama Kepala BKN Pusat Haryomo Dwi Putranto, berkomitmen menegakkan netralitas ASN jelang Pilkada serentak November mendatang. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama-sama Kepala BKN Pusat Haryomo Dwi Putranto, berkomitmen menegakkan netralitas ASN jelang Pilkada serentak November mendatang.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menjelaskan, pada diri ASN ada hak politik, ada pula kewajiban netral. Kuncinya kata Danny, ialah harus dimanajemen dengan baik perihal kapan hak dan kewajibannya.
"Secara formal itu saya sendiri harus dilarang. Secara informal itu sudah menyangkut hak pribadinya. Saya pernah bertanya, apakah pada saat dia pakai bajunya itu haram? Ternyata itu pada status jam kerjanya," kata Danny usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan Manajemen ASN melalui Pengawasan dan Pengendalian se-Wilayah Kantor Regional IV BKN, di Hotel Claro, Kamis, (16/05/2024).
Hal itulah, sebut wali kota dua periode ini yang menjadi penekanannya. Apalagi, dia mengaku sedari dulu menjadi korban soal netralitas ASN ini.
Makanya, tentu kata dia, komitmennya begitu kuat untuk menjadi pionir dalam netralitas ASN menghadapi pilkada November mendatang.
Sementara itu, dalam sambutannya, Haryomo Dwi Putranto mengatakan netralitas ASN menjadi perhatian institusi BKN Pusat.
Ditambah lagi dalam mengahadapi Pilkada serentak November nanti. Pasalnya banyak kasus perihal netralitas ASN khususnya di daerah. "Posisinya sangat susah bagi ASN daerah. Beda dengan Pilpres," ujarnya.
Olehnya, kata dia, rapat koordinasi ini menjadi komitmen bersama menegakkan netralitas dan menjaga karir ASN terutama di daerah.
Haryomo juga mengapresiasi kehadiran Danny Pomanto. Dia bilang, kehadiran wali kota berlatarbelakang pendidikan arsitektur ini menunjukkan komitmen kuat netralitas ASN dan kinerja ASN. "Saya sangat mengapresiasi pak wali. Meski sibuk tetapi menyempatkan diri hadir," ucapnya.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menjelaskan, pada diri ASN ada hak politik, ada pula kewajiban netral. Kuncinya kata Danny, ialah harus dimanajemen dengan baik perihal kapan hak dan kewajibannya.
"Secara formal itu saya sendiri harus dilarang. Secara informal itu sudah menyangkut hak pribadinya. Saya pernah bertanya, apakah pada saat dia pakai bajunya itu haram? Ternyata itu pada status jam kerjanya," kata Danny usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan Manajemen ASN melalui Pengawasan dan Pengendalian se-Wilayah Kantor Regional IV BKN, di Hotel Claro, Kamis, (16/05/2024).
Hal itulah, sebut wali kota dua periode ini yang menjadi penekanannya. Apalagi, dia mengaku sedari dulu menjadi korban soal netralitas ASN ini.
Makanya, tentu kata dia, komitmennya begitu kuat untuk menjadi pionir dalam netralitas ASN menghadapi pilkada November mendatang.
Sementara itu, dalam sambutannya, Haryomo Dwi Putranto mengatakan netralitas ASN menjadi perhatian institusi BKN Pusat.
Ditambah lagi dalam mengahadapi Pilkada serentak November nanti. Pasalnya banyak kasus perihal netralitas ASN khususnya di daerah. "Posisinya sangat susah bagi ASN daerah. Beda dengan Pilpres," ujarnya.
Olehnya, kata dia, rapat koordinasi ini menjadi komitmen bersama menegakkan netralitas dan menjaga karir ASN terutama di daerah.
Haryomo juga mengapresiasi kehadiran Danny Pomanto. Dia bilang, kehadiran wali kota berlatarbelakang pendidikan arsitektur ini menunjukkan komitmen kuat netralitas ASN dan kinerja ASN. "Saya sangat mengapresiasi pak wali. Meski sibuk tetapi menyempatkan diri hadir," ucapnya.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Cipayung Plus Kabupaten Gowa Tegaskan Netralitas Harus Dijaga di Pilkada 2024
Koalisi Cipayung Plus Kabupaten Gowa, yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa (HMI, GMNI, PMII, PMKRI, PEMUDA KATHOLIK, SAPMA-PP) menekankan pentingnya netralitas pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gowa 2024.
Jum'at, 22 Nov 2024 23:27
Sulsel
Bawaslu Sulsel Tangani 225 Kasus Selama Pilkada, Didominasi Pelanggaran Netralitas
Bawaslu Sulsel telah menangani 225 kasus selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Belasan kasus diantaranya merupakan tindak pidana politik uang.
Jum'at, 22 Nov 2024 22:53
Sulsel
Bawaslu Selayar Tekan Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar diskusi yang bertema "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN" di Tanadoang Coffee pada Rabu (20/11/2024).
Rabu, 20 Nov 2024 17:08
Makassar City
Arwin Azis Paparkan Strategi Pengendalian Inflasi di Pertemuan TPID Sulsel 2024
Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, memaparkan upaya-upaya pengendalian inflasi dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan
Senin, 18 Nov 2024 19:42
Sulsel
Oknum Lurah Diduga Tak Netral di Pilkada Jeneponto Diperiksa Bawaslu
Abd Rahman Lurah Balang, Kecamatan Binamu yang diduga tidak netral di Pilkada Jeneponto akhirnya memenuhi panggilan Bawaslu Jeneponto untuk melakukan klarifikasi terkait videonya yang beredar di media sosial, Jumat (8/11/2024) lalu.
Jum'at, 15 Nov 2024 13:33
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Terakhir Pilwalkot 2024: MULIA 44,3%, SEHATI 22% dan INIMI 18,9%, AMAN 0,7%
2
Survei Terakhir Pilkada Lutim: Ibas-Puspa 45,1%, Budiman-Akbar 38,3%, Isrullah-Usman 9,1%
3
Survei CRC Pilwalkot Parepare 2024: Elektabilitas TSM-MO 41,83%, Sulit Dikejar Lawan
4
Survei SRI Pilwalkot Palopo 2024: Trisal-Ome 43,3%, Rahmat-ATK 22,4%, FKJ-Nur 12,1%
5
Hoaks Kian Merajalela! Tim Hukum MULIA Minta Bawaslu Makassar Turun Tangan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Terakhir Pilwalkot 2024: MULIA 44,3%, SEHATI 22% dan INIMI 18,9%, AMAN 0,7%
2
Survei Terakhir Pilkada Lutim: Ibas-Puspa 45,1%, Budiman-Akbar 38,3%, Isrullah-Usman 9,1%
3
Survei CRC Pilwalkot Parepare 2024: Elektabilitas TSM-MO 41,83%, Sulit Dikejar Lawan
4
Survei SRI Pilwalkot Palopo 2024: Trisal-Ome 43,3%, Rahmat-ATK 22,4%, FKJ-Nur 12,1%
5
Hoaks Kian Merajalela! Tim Hukum MULIA Minta Bawaslu Makassar Turun Tangan