FSPPB Dukung Program Asta Cita: Kebut Swasembada & Kedaulatan Energi Nasional
Kamis, 05 Des 2024 21:10
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Presiden FSPPB, Arie Gumilar, didampingi jajaran pengurus berfoto bersama dan mendeklarasikan dukungan untuk program Asta Cita. Foto/Tri Yari Kurniawan
MAKASSAR - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendukung penuh program Asta Cita dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mencapai swasembada energi dan kedaulatan energi nasional.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Presiden FSPPB, Arie Gumilar, didampingi Sekretaris Jenderal, Sutrisno, dan jajaran pengurus. Juga hadir ketua maupun perwakilan 25 serikat pekerja lingkup Pertamina, yang tergabung dalam FSPPB.
Menurut dia, sektor energi adalah tulang punggung kemandirian bangsa, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3). Disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam Pasal 33 Ayat (2) juga menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
"Berdasarkan landasan konstitusi ini, FSPPB mendorong penguatan PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan Negara berbentuk Perum yang langsung berada di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia. Langkah strategis ini diyakini akan mendukung pencapaian tujuan Asta Cita, mempercepat transisi energi, dan memperkuat kedaulatan bangsa di sektor energi," kata Arie, pada konferensi pers FSPPB di Makassar.
Pada kesempatan itu, FSPPB menyampaikan tiga rekomendasi untuk memperkuat peran Pertamina dalam mewujudkan kedaulatan energi. Pertama, meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas, dimana Pertamina didorong menjadi Perum dan berada di bawah Presiden RI Prabowo Subianto.
"Penempatan Pertamina langsung di bawah Presiden akan mempermudah koordinasi, mempercepat pengambilan kebijakan strategis, dan mengurangi hambatan birokrasi yang tidak relevan," katanya.
Kedua, memperkuat peran strategis dalam energi nasional. Ia bilang sebagai cabang produksi strategis, Pertamina akan lebih fokus menjalankan misi negara untuk memastikan keberlanjutan energi yang berkeadilan dan ramah lingkungan.
Ketiga, mendukung swasembada energi nasional. Dengan kebijakan yang terarah, Pertamina dapat mempercepat program eksplorasi sumber daya energi, peningkatan produksi domestik, serta implementasi teknologi inovatif yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
FSPPB juga menegaskan dukungannya terhadapkomitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal. Sebagai ujung tombak transisi energi, Pertamina diharapkan menjadi motor penggerak energi hijau, memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, dan ramah lingkungan.
Dalam kerangka tersebut, Pertamina akan memainkan peran sentral dalam pengembangan energi terbarukan. Juga dalam pengurangan intensitas karbon pada proses produksi dan inisiatif efisiensi energi dan teknologi hijau.
Arie optimistis visi besar ini hanya dapat tercapai jika tata kelola Pertamina diperkuat dan diarahkan untuk mendukung kepentingan strategis bangsa di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia. Olehnya itu, pada 21 November 2024 lalu, FSPPB telah mengirimkan surat resmi bernomor 398/FSPPB/XI/2024 kepada Presiden Republik Indonesia.
"Surat tersebut berisi rekomendasi mengenai penguatan tata kelola Pertamina untuk mendukung swasembada energi dan kedaulatan energi nasional," tuturnya
"FSPPB berkomitmen untuk terus mendukung transformasi Pertamina dalam menciptakan sistem energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami yakin, aspirasi ini selaras dengan semangat Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran," pungkas dia.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Presiden FSPPB, Arie Gumilar, didampingi Sekretaris Jenderal, Sutrisno, dan jajaran pengurus. Juga hadir ketua maupun perwakilan 25 serikat pekerja lingkup Pertamina, yang tergabung dalam FSPPB.
Menurut dia, sektor energi adalah tulang punggung kemandirian bangsa, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3). Disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam Pasal 33 Ayat (2) juga menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
"Berdasarkan landasan konstitusi ini, FSPPB mendorong penguatan PT Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan Negara berbentuk Perum yang langsung berada di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia. Langkah strategis ini diyakini akan mendukung pencapaian tujuan Asta Cita, mempercepat transisi energi, dan memperkuat kedaulatan bangsa di sektor energi," kata Arie, pada konferensi pers FSPPB di Makassar.
Pada kesempatan itu, FSPPB menyampaikan tiga rekomendasi untuk memperkuat peran Pertamina dalam mewujudkan kedaulatan energi. Pertama, meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas, dimana Pertamina didorong menjadi Perum dan berada di bawah Presiden RI Prabowo Subianto.
"Penempatan Pertamina langsung di bawah Presiden akan mempermudah koordinasi, mempercepat pengambilan kebijakan strategis, dan mengurangi hambatan birokrasi yang tidak relevan," katanya.
Kedua, memperkuat peran strategis dalam energi nasional. Ia bilang sebagai cabang produksi strategis, Pertamina akan lebih fokus menjalankan misi negara untuk memastikan keberlanjutan energi yang berkeadilan dan ramah lingkungan.
Ketiga, mendukung swasembada energi nasional. Dengan kebijakan yang terarah, Pertamina dapat mempercepat program eksplorasi sumber daya energi, peningkatan produksi domestik, serta implementasi teknologi inovatif yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
FSPPB juga menegaskan dukungannya terhadapkomitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal. Sebagai ujung tombak transisi energi, Pertamina diharapkan menjadi motor penggerak energi hijau, memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, dan ramah lingkungan.
Dalam kerangka tersebut, Pertamina akan memainkan peran sentral dalam pengembangan energi terbarukan. Juga dalam pengurangan intensitas karbon pada proses produksi dan inisiatif efisiensi energi dan teknologi hijau.
Arie optimistis visi besar ini hanya dapat tercapai jika tata kelola Pertamina diperkuat dan diarahkan untuk mendukung kepentingan strategis bangsa di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia. Olehnya itu, pada 21 November 2024 lalu, FSPPB telah mengirimkan surat resmi bernomor 398/FSPPB/XI/2024 kepada Presiden Republik Indonesia.
"Surat tersebut berisi rekomendasi mengenai penguatan tata kelola Pertamina untuk mendukung swasembada energi dan kedaulatan energi nasional," tuturnya
"FSPPB berkomitmen untuk terus mendukung transformasi Pertamina dalam menciptakan sistem energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami yakin, aspirasi ini selaras dengan semangat Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran," pungkas dia.
(TRI)
Berita Terkait
News
Pertamina Tambah Pasokan 173 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Sulsel
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melaksanakan operasi distribusi khusus pada hari libur guna memperkuat ketersediaan LPG 3 Kg di Sulawesi Selatan.
Minggu, 13 Sep 2026 12:19
News
Pertamina Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Kuota Pengiriman BBM ke SPBU di Gowa
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan tidak terdapat pemangkasan kuota pengiriman BBM secara sepihak di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Sabtu, 12 Sep 2026 21:39
Sulsel
Pertamina Naikkan Suplai BBM 15% dan Tambah Jam Operasional Sejumlah SPBU
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi meningkatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar.
Sabtu, 12 Sep 2026 05:13
Sulsel
Bupati dan Forkopimda Pantau Stok BBM, Antisipasi Antrean di SPBU
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung memantau ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Sabtu, 12 Sep 2026 04:55
Sulsel
SPBU Labuaja Kembali Kondusif, Pertamina Tingkatkan Pengawasan dan Keamanan
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di SPBU 74.927.49 Labuaja, Kabupaten Bone, setelah insiden perselisihan antara dua konsumen.
Jum'at, 11 Sep 2026 18:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tuntaskan Rakortas di Makassar, Partai Gema Bangsa Kunci Strategi Pemenangan Pemilu 2029
2
Kuasa Hukum Pertanyakan Pencarian Tiga DPO Kasus Penyiraman Air Cabai di Jeneponto
3
Antrean BBM, Ketika Kesabaran Rakyat Diuji
4
Pertamina Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Kuota Pengiriman BBM ke SPBU di Gowa
5
SPAM Mamminasata Mulai Beroperasi, Jangkau 20 Ribu Rumah di Gowa-Takalar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tuntaskan Rakortas di Makassar, Partai Gema Bangsa Kunci Strategi Pemenangan Pemilu 2029
2
Kuasa Hukum Pertanyakan Pencarian Tiga DPO Kasus Penyiraman Air Cabai di Jeneponto
3
Antrean BBM, Ketika Kesabaran Rakyat Diuji
4
Pertamina Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Kuota Pengiriman BBM ke SPBU di Gowa
5
SPAM Mamminasata Mulai Beroperasi, Jangkau 20 Ribu Rumah di Gowa-Takalar