Komisi V Dorong Tingkatkan Infrastruktur Mitigasi Kebencanaan Waspadai Cuaca Ekstrem
Kamis, 12 Des 2024 14:45

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras. Foto: Istimewa
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) menyoroti cuaca ekstrem yang tengah melanda sejumlah daerah di tanah air belakangan ini. Ia meminta Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat.
"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu, sehingga negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," kata AIA.
Infrastruktur yang dimaksud meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Iwan mengatakan Pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar mereka merasa aman dan nyaman.
"Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas dan semua stakeholder guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien,” sebutnya.
“Koordinasi yang baik dapat mengurangi risiko, dan memastikan keselamatan masyarakat Indonesia," imbuh Iwan Aras.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun mendukung upaya Pemerintah yang terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana. Iwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkegiatan selama Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem.
"Saatnya untuk meningkatkan upaya bersama demi Indonesia yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi," tuturnya.
Seperti diketahui, sejumlah daerah dilanda bencana alam buntut cuaca ekstrem. Seperti Kabupaten Sukabumi yang sempat lumpuh akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
“Pasca-bencana di Sukabumi, kita harap kementerian atau lembaga terkait segera melakukan rehabilitasi. Baik untuk rumah warga, maupun fasilitas umum seperti akses jalan dan jembatan yang rusak agar masyarakat setempat bisa kembali beraktivitas,” papar Iwan Aras.
Beberapa hari terakhir, Bali juga dilanda badai Puting Beliung. Bahkan akibat puting beliung, 2 Warga Negara Asing (WNA) yang tengah mengunjungi kawasan objek wisata Monkey Fores di kawasan Ubud meninggal dunia karena tertimpa pohon yang tumbang. Rumah-rumah warga di wilayah Bali lainnya juga dilaporkan rusak.
Tidak hanya Bali, berbagai daerah lain di Indonesia juga menghadapi bencana alam yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur. Iwan berharap, upaya siaga bencana dilakukan secara efektif.
"Melihat banyaknya ancaman bencana alam yang semakin meningkat, diperlukan respons yang lebih cepat serta koordinasi yang lebih baik dari setiap instansi terkait," terang Legislator dari dapil Sulawesi Selatan II tersebut.
Iwan juga menilai pemantauan dan sistem peringatan dini bencana perlu lebih ditingkatkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kondisi cuaca dan iklim disebut memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pihak berwenang.
"BMKG harus dapat memberikan peringatan dini dengan lebih efektif agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak kerusakan. Optimalkan media sosial dan akses digital yang dapat dilakukan agar informasi tersebar dengan cepat," ungkap Iwan Aras.
"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu, sehingga negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," kata AIA.
Infrastruktur yang dimaksud meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Iwan mengatakan Pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar mereka merasa aman dan nyaman.
"Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas dan semua stakeholder guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien,” sebutnya.
“Koordinasi yang baik dapat mengurangi risiko, dan memastikan keselamatan masyarakat Indonesia," imbuh Iwan Aras.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun mendukung upaya Pemerintah yang terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana. Iwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkegiatan selama Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem.
"Saatnya untuk meningkatkan upaya bersama demi Indonesia yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi," tuturnya.
Seperti diketahui, sejumlah daerah dilanda bencana alam buntut cuaca ekstrem. Seperti Kabupaten Sukabumi yang sempat lumpuh akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
“Pasca-bencana di Sukabumi, kita harap kementerian atau lembaga terkait segera melakukan rehabilitasi. Baik untuk rumah warga, maupun fasilitas umum seperti akses jalan dan jembatan yang rusak agar masyarakat setempat bisa kembali beraktivitas,” papar Iwan Aras.
Beberapa hari terakhir, Bali juga dilanda badai Puting Beliung. Bahkan akibat puting beliung, 2 Warga Negara Asing (WNA) yang tengah mengunjungi kawasan objek wisata Monkey Fores di kawasan Ubud meninggal dunia karena tertimpa pohon yang tumbang. Rumah-rumah warga di wilayah Bali lainnya juga dilaporkan rusak.
Tidak hanya Bali, berbagai daerah lain di Indonesia juga menghadapi bencana alam yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur. Iwan berharap, upaya siaga bencana dilakukan secara efektif.
"Melihat banyaknya ancaman bencana alam yang semakin meningkat, diperlukan respons yang lebih cepat serta koordinasi yang lebih baik dari setiap instansi terkait," terang Legislator dari dapil Sulawesi Selatan II tersebut.
Iwan juga menilai pemantauan dan sistem peringatan dini bencana perlu lebih ditingkatkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kondisi cuaca dan iklim disebut memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pihak berwenang.
"BMKG harus dapat memberikan peringatan dini dengan lebih efektif agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak kerusakan. Optimalkan media sosial dan akses digital yang dapat dilakukan agar informasi tersebar dengan cepat," ungkap Iwan Aras.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
DPR RI dan BKKBN Sosialisasi Perencanaan Keluarga Berkualitas di Makassar
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama BKKBN menggelar sosialisasi bertajuk "Fasilitas Teknis Program Bangga Kencana"
Selasa, 13 Mei 2025 11:34

News
Revisi UU Antimonopoli Masuk Prolegnas Prioritas 2025, KPPU Apresiasi DPR RI
KPPU RI mengapresiasi DPR RI terkait inisiatif memasukkan revisi UU antimonopoli dalam prolegnas prioritas. Langkah itu bentuk dukungan memberantas monopoli.
Kamis, 08 Mei 2025 16:13

Sulsel
Andi Tenri Indah: Prabowo Tahu Persis Masalah yang Dihadapi Petani dan Nelayan
Anggota DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah menyatakan dukungan penuhnya terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menghapus utang petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
Kamis, 08 Mei 2025 13:12

News
Data Kemiskinan di Indonesia Harus Jadi Evaluasii Serius
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti ketimpangan tajam, antara data resmi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan laporan World Bank terkait tingkat kemiskinan di Indonesia.
Rabu, 07 Mei 2025 10:45

News
Jelang PSU Palopo, TP Ingatkan Persiapan Matang, Hindari Kesalahan Berulang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Selasa, 06 Mei 2025 17:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ratusan Siswa SD se-Mamminasata Adu Hebat di 9 Lomba Edukatif INNER, Ini Daftar Juaranya
2

Dosen Penguji Diduga Lakukan Pembajakan Tesis Alumni PPs UNM
3

Summarecon Mutiara Makassar & Sekolah Petra Jajaki Kerja Sama Bangun Pendidikan Berkualitas
4

Mahasiswa KIP dan Senat STKIP YPUP Makassar Gelar Aksi Donor Darah
5

Appi Kini Sasar Ajatappareng, Kian Mantap Hadapi Musda Golkar Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ratusan Siswa SD se-Mamminasata Adu Hebat di 9 Lomba Edukatif INNER, Ini Daftar Juaranya
2

Dosen Penguji Diduga Lakukan Pembajakan Tesis Alumni PPs UNM
3

Summarecon Mutiara Makassar & Sekolah Petra Jajaki Kerja Sama Bangun Pendidikan Berkualitas
4

Mahasiswa KIP dan Senat STKIP YPUP Makassar Gelar Aksi Donor Darah
5

Appi Kini Sasar Ajatappareng, Kian Mantap Hadapi Musda Golkar Sulsel