Komisi V Dorong Tingkatkan Infrastruktur Mitigasi Kebencanaan Waspadai Cuaca Ekstrem
Kamis, 12 Des 2024 14:45

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras. Foto: Istimewa
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) menyoroti cuaca ekstrem yang tengah melanda sejumlah daerah di tanah air belakangan ini. Ia meminta Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat.
"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu, sehingga negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," kata AIA.
Infrastruktur yang dimaksud meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Iwan mengatakan Pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar mereka merasa aman dan nyaman.
"Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas dan semua stakeholder guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien,” sebutnya.
“Koordinasi yang baik dapat mengurangi risiko, dan memastikan keselamatan masyarakat Indonesia," imbuh Iwan Aras.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun mendukung upaya Pemerintah yang terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana. Iwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkegiatan selama Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem.
"Saatnya untuk meningkatkan upaya bersama demi Indonesia yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi," tuturnya.
Seperti diketahui, sejumlah daerah dilanda bencana alam buntut cuaca ekstrem. Seperti Kabupaten Sukabumi yang sempat lumpuh akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
“Pasca-bencana di Sukabumi, kita harap kementerian atau lembaga terkait segera melakukan rehabilitasi. Baik untuk rumah warga, maupun fasilitas umum seperti akses jalan dan jembatan yang rusak agar masyarakat setempat bisa kembali beraktivitas,” papar Iwan Aras.
Beberapa hari terakhir, Bali juga dilanda badai Puting Beliung. Bahkan akibat puting beliung, 2 Warga Negara Asing (WNA) yang tengah mengunjungi kawasan objek wisata Monkey Fores di kawasan Ubud meninggal dunia karena tertimpa pohon yang tumbang. Rumah-rumah warga di wilayah Bali lainnya juga dilaporkan rusak.
Tidak hanya Bali, berbagai daerah lain di Indonesia juga menghadapi bencana alam yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur. Iwan berharap, upaya siaga bencana dilakukan secara efektif.
"Melihat banyaknya ancaman bencana alam yang semakin meningkat, diperlukan respons yang lebih cepat serta koordinasi yang lebih baik dari setiap instansi terkait," terang Legislator dari dapil Sulawesi Selatan II tersebut.
Iwan juga menilai pemantauan dan sistem peringatan dini bencana perlu lebih ditingkatkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kondisi cuaca dan iklim disebut memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pihak berwenang.
"BMKG harus dapat memberikan peringatan dini dengan lebih efektif agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak kerusakan. Optimalkan media sosial dan akses digital yang dapat dilakukan agar informasi tersebar dengan cepat," ungkap Iwan Aras.
"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu, sehingga negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," kata AIA.
Infrastruktur yang dimaksud meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Iwan mengatakan Pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar mereka merasa aman dan nyaman.
"Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas dan semua stakeholder guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien,” sebutnya.
“Koordinasi yang baik dapat mengurangi risiko, dan memastikan keselamatan masyarakat Indonesia," imbuh Iwan Aras.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun mendukung upaya Pemerintah yang terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana. Iwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkegiatan selama Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem.
"Saatnya untuk meningkatkan upaya bersama demi Indonesia yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi," tuturnya.
Seperti diketahui, sejumlah daerah dilanda bencana alam buntut cuaca ekstrem. Seperti Kabupaten Sukabumi yang sempat lumpuh akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
“Pasca-bencana di Sukabumi, kita harap kementerian atau lembaga terkait segera melakukan rehabilitasi. Baik untuk rumah warga, maupun fasilitas umum seperti akses jalan dan jembatan yang rusak agar masyarakat setempat bisa kembali beraktivitas,” papar Iwan Aras.
Beberapa hari terakhir, Bali juga dilanda badai Puting Beliung. Bahkan akibat puting beliung, 2 Warga Negara Asing (WNA) yang tengah mengunjungi kawasan objek wisata Monkey Fores di kawasan Ubud meninggal dunia karena tertimpa pohon yang tumbang. Rumah-rumah warga di wilayah Bali lainnya juga dilaporkan rusak.
Tidak hanya Bali, berbagai daerah lain di Indonesia juga menghadapi bencana alam yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur. Iwan berharap, upaya siaga bencana dilakukan secara efektif.
"Melihat banyaknya ancaman bencana alam yang semakin meningkat, diperlukan respons yang lebih cepat serta koordinasi yang lebih baik dari setiap instansi terkait," terang Legislator dari dapil Sulawesi Selatan II tersebut.
Iwan juga menilai pemantauan dan sistem peringatan dini bencana perlu lebih ditingkatkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kondisi cuaca dan iklim disebut memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pihak berwenang.
"BMKG harus dapat memberikan peringatan dini dengan lebih efektif agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak kerusakan. Optimalkan media sosial dan akses digital yang dapat dilakukan agar informasi tersebar dengan cepat," ungkap Iwan Aras.
(UMI)
Berita Terkait

News
Anggota DPR RI Rudi Dukung Penuh Penambahan Anggaran Institusi Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai pagu indikatif 2026 dari institusi penegak hukum, masih jauh dari ideal. NasDem mendukung penuh penambahan anggaran untuk KPK, PPATK, dan BNN.
Kamis, 10 Jul 2025 20:02

News
Anggota DPR RI Rudianto Lallo Dukung Penuh Kebijakan Perbaikan Kesejahteraan Hakim
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan kesejahteraan para hakim.
Rabu, 09 Jul 2025 19:45

Sulsel
Ucapan AIA Terbukti, Hasil Putusan MK Menangkan Usungan Gerindra di PSU Palopo
Ucapan Ketua Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) terkait hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot Palopo, nyatanya terbukti.
Selasa, 08 Jul 2025 22:42

Sulsel
Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Tegaskan Belum Bisa Ikut Pengajuan Hak Angket Terhadap PT Yasmin
Fraksi Gerindra DPRD Sulsel belum bersikap soal hak angket yang digulirkan enam fraksi lain. Hak angket tersebut untuk mengusut aset Pemprov yang dikuasai PT Yasmin di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Senin, 07 Jul 2025 18:14

Sulsel
Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel
Tiga Fraksi DPRD Sulsel belum menandatangani dokumen hak angket untuk mengusut aset Pemprov di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Jum'at, 04 Jul 2025 19:30
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bhayangkara Off Road Peduli di Bontolojong Diyakini Bawa Banyak Dampak Positif
2

Warga Unjuk Bukti Dugaan Kecurangan Penerimaan Murid di SMAN 21 Makassar
3

Polda Sulsel Sebut Belum Ada Tersangka Dugaan Korupsi Alkes di Parepare
4

Belanja Anggaran Rendah, Dispora Makassar Diminta Segera Mulai Proyek Karebosi
5

Pupuk Indonesia & Kementan Ajak 87 Ribu Petani di Gowa Segera Tebus Pupuk Subsidi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bhayangkara Off Road Peduli di Bontolojong Diyakini Bawa Banyak Dampak Positif
2

Warga Unjuk Bukti Dugaan Kecurangan Penerimaan Murid di SMAN 21 Makassar
3

Polda Sulsel Sebut Belum Ada Tersangka Dugaan Korupsi Alkes di Parepare
4

Belanja Anggaran Rendah, Dispora Makassar Diminta Segera Mulai Proyek Karebosi
5

Pupuk Indonesia & Kementan Ajak 87 Ribu Petani di Gowa Segera Tebus Pupuk Subsidi