Komisi V Dorong Tingkatkan Infrastruktur Mitigasi Kebencanaan Waspadai Cuaca Ekstrem
Kamis, 12 Des 2024 14:45
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras. Foto: Istimewa
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) menyoroti cuaca ekstrem yang tengah melanda sejumlah daerah di tanah air belakangan ini. Ia meminta Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat.
"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu, sehingga negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," kata AIA.
Infrastruktur yang dimaksud meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Iwan mengatakan Pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar mereka merasa aman dan nyaman.
"Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas dan semua stakeholder guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien,” sebutnya.
“Koordinasi yang baik dapat mengurangi risiko, dan memastikan keselamatan masyarakat Indonesia," imbuh Iwan Aras.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun mendukung upaya Pemerintah yang terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana. Iwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkegiatan selama Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem.
"Saatnya untuk meningkatkan upaya bersama demi Indonesia yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi," tuturnya.
Seperti diketahui, sejumlah daerah dilanda bencana alam buntut cuaca ekstrem. Seperti Kabupaten Sukabumi yang sempat lumpuh akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
“Pasca-bencana di Sukabumi, kita harap kementerian atau lembaga terkait segera melakukan rehabilitasi. Baik untuk rumah warga, maupun fasilitas umum seperti akses jalan dan jembatan yang rusak agar masyarakat setempat bisa kembali beraktivitas,” papar Iwan Aras.
Beberapa hari terakhir, Bali juga dilanda badai Puting Beliung. Bahkan akibat puting beliung, 2 Warga Negara Asing (WNA) yang tengah mengunjungi kawasan objek wisata Monkey Fores di kawasan Ubud meninggal dunia karena tertimpa pohon yang tumbang. Rumah-rumah warga di wilayah Bali lainnya juga dilaporkan rusak.
Tidak hanya Bali, berbagai daerah lain di Indonesia juga menghadapi bencana alam yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur. Iwan berharap, upaya siaga bencana dilakukan secara efektif.
"Melihat banyaknya ancaman bencana alam yang semakin meningkat, diperlukan respons yang lebih cepat serta koordinasi yang lebih baik dari setiap instansi terkait," terang Legislator dari dapil Sulawesi Selatan II tersebut.
Iwan juga menilai pemantauan dan sistem peringatan dini bencana perlu lebih ditingkatkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kondisi cuaca dan iklim disebut memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pihak berwenang.
"BMKG harus dapat memberikan peringatan dini dengan lebih efektif agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak kerusakan. Optimalkan media sosial dan akses digital yang dapat dilakukan agar informasi tersebar dengan cepat," ungkap Iwan Aras.
"Kondisi alam belakangan ini semakin tidak menentu, sehingga negara dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," kata AIA.
Infrastruktur yang dimaksud meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Iwan mengatakan Pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar mereka merasa aman dan nyaman.
"Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas dan semua stakeholder guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien,” sebutnya.
“Koordinasi yang baik dapat mengurangi risiko, dan memastikan keselamatan masyarakat Indonesia," imbuh Iwan Aras.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun mendukung upaya Pemerintah yang terus melakukan langkah-langkah mitigasi bencana. Iwan juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkegiatan selama Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem.
"Saatnya untuk meningkatkan upaya bersama demi Indonesia yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi," tuturnya.
Seperti diketahui, sejumlah daerah dilanda bencana alam buntut cuaca ekstrem. Seperti Kabupaten Sukabumi yang sempat lumpuh akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan.
“Pasca-bencana di Sukabumi, kita harap kementerian atau lembaga terkait segera melakukan rehabilitasi. Baik untuk rumah warga, maupun fasilitas umum seperti akses jalan dan jembatan yang rusak agar masyarakat setempat bisa kembali beraktivitas,” papar Iwan Aras.
Beberapa hari terakhir, Bali juga dilanda badai Puting Beliung. Bahkan akibat puting beliung, 2 Warga Negara Asing (WNA) yang tengah mengunjungi kawasan objek wisata Monkey Fores di kawasan Ubud meninggal dunia karena tertimpa pohon yang tumbang. Rumah-rumah warga di wilayah Bali lainnya juga dilaporkan rusak.
Tidak hanya Bali, berbagai daerah lain di Indonesia juga menghadapi bencana alam yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur. Iwan berharap, upaya siaga bencana dilakukan secara efektif.
"Melihat banyaknya ancaman bencana alam yang semakin meningkat, diperlukan respons yang lebih cepat serta koordinasi yang lebih baik dari setiap instansi terkait," terang Legislator dari dapil Sulawesi Selatan II tersebut.
Iwan juga menilai pemantauan dan sistem peringatan dini bencana perlu lebih ditingkatkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kondisi cuaca dan iklim disebut memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pihak berwenang.
"BMKG harus dapat memberikan peringatan dini dengan lebih efektif agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi dampak kerusakan. Optimalkan media sosial dan akses digital yang dapat dilakukan agar informasi tersebar dengan cepat," ungkap Iwan Aras.
(UMI)
Berita Terkait
Ekbis
Tanggap Darurat Bencana: PLN Bentuk Tim Reaksi Cepat yang Siap Hadapi Situasi Darurat
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) mengadakan kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Darurat Bencana di kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare
Rabu, 21 Jan 2026 12:09
News
Komisi V DPR RI Minta KNKT Investigasi Jatuhnya Pesawat ATR IAT di Maros
Komisi V DPR RI merespons insiden jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di pegunungan Maros, Sulawesi Selatan.
Selasa, 20 Jan 2026 22:10
Sulsel
Komitmen Gerindra untuk Petani, Bantuan Combine Kementan Tiba di Gowa
Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok tani di dua desa, yakni Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga, dan Desa Bontoramba, Kecamatan Bontonompo Selatan.
Minggu, 18 Jan 2026 16:55
Sulsel
Peringatan Curah Hujan Tinggi, Pemkab Gowa Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
BMKG merilis prakiraan cuaca di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Gowa. Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, Kabupaten Gowa menjadi daerah dengan status curah hujan tinggi.
Kamis, 15 Jan 2026 06:44
Sulsel
Taufan Pawe Optimis IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, memproyeksikan Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan atau Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Rabu, 14 Jan 2026 17:34
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Manggala dan Biringkanaya Penerima Terbanyak Program Iuran Sampah Gratis
2
Mubes XII IKBIM KIP UNM Wadah Evaluasi dan Perumusan Gagasan Strategis
3
Sidak Mall Panakkukang, DPRD Makassar Siapkan Rekomendasi Limbah
4
Di Tengah Dinamika Kota Makassar, Bukit Baruga Hadirkan Hunian Menawarkan Ketenangan
5
Imigrasi Siapkan Lompatan Digital, Fokus Layanan dan Penegakan Hukum
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Manggala dan Biringkanaya Penerima Terbanyak Program Iuran Sampah Gratis
2
Mubes XII IKBIM KIP UNM Wadah Evaluasi dan Perumusan Gagasan Strategis
3
Sidak Mall Panakkukang, DPRD Makassar Siapkan Rekomendasi Limbah
4
Di Tengah Dinamika Kota Makassar, Bukit Baruga Hadirkan Hunian Menawarkan Ketenangan
5
Imigrasi Siapkan Lompatan Digital, Fokus Layanan dan Penegakan Hukum