Kebijakan Pupuk Presiden Prabowo Sukses Dongkrak Luas Panen dan Produksi Beras

Rabu, 23 Apr 2025 20:48
Kebijakan Pupuk Presiden Prabowo Sukses Dongkrak Luas Panen dan Produksi Beras
Wamentan Sudaryono menilai perubahan kebijakan pupuk bersubsidi yang diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membawa dampak positif bagi ketahanan pangan. Foto/Istimewa
Comment
Share
BALI - Perubahan kebijakan pupuk bersubsidi yang diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membawa dampak positif bagi ketahanan pangan. Penyederhanaan regulasi dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi telah mendorong peningkatan luas panen dan produksi beras, dengan proyeksi pada periode Januari-April 2025 mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

“Apa yang sudah kita lakukan (penyederhanaan regulasi dan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, Red) mendorong tingginya penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. Hingga saat ini, petani sudah menebus sekitar dua juta ton pupuk bersubsidi. Inilah yang mendorong produktivitas beras kita tertinggi,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat berada di Bali, Rabu (23/4/2025).

Pada empat bulan pertama tahun ini, potensi luas panen padi nasional diperkirakan mencapai 4,56 juta hektare (ha), setara dengan 13,95 juta ton beras. Sebagai perbandingan, luas panen padi pada periode yang sama tahun lalu hanya 3,57 juta ha, yang berarti ada peningkatan sebesar 27,69%. Sementara produksi beras tahun 2024 mencapai 11,07 juta ton, dan tahun ini diperkirakan naik sekitar 25,99%.

Pada forum internasional industri pupuk yang dihadiri oleh Pupuk Indonesia, Wamentan menyatakan bahwa tingkat produktivitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan beras domestik, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor beras. Konsumsi beras nasional pada Januari-April 2025 tercatat sekitar 10,37 juta ton, yang menunjukkan surplus.

Lebih lanjut, Wamentan menjelaskan bahwa untuk mempercepat swasembada pangan, Presiden Prabowo telah mengubah banyak kebijakan terkait pupuk bersubsidi. Salah satu perubahan besar adalah petani yang terdaftar kini bisa menebus pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers Pupuk Indonesia, yang berlaku sejak 1 Januari 2025.

Penyederhanaan regulasi juga turut mendukung kelancaran distribusi pupuk. Sebelumnya, terdapat 70 regulasi yang mengatur pupuk bersubsidi, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga Instruksi Presiden, yang harus menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur dan SK Bupati/Walikota. Namun, sejak 2025, SK tersebut tidak lagi diperlukan.

“Itu kenapa ketika petani membutuhkan pupuk bersubsidi, pupuknya tidak ada. Pupuk bersubsidi baru datang ketika petani sudah panen. Presiden menginstruksikan untuk menyederhanakan sistem yang rumit, termasuk regulasi,” jelasnya.

Untuk memperlancar distribusi pupuk, Pemerintah juga mengubah alur distribusi di tahun 2025. Sebelumnya, pupuk bersubsidi harus melalui produsen, distributor, pengecer, dan kemudian sampai ke petani. Kini, alur tersebut diubah agar pupuk langsung didistribusikan dari produsen ke titik serah, seperti Poktan atau pengecer, dan bisa ditebus langsung oleh petani.

Selain itu, pemutakhiran data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) kini bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun, berbeda dengan tahun 2024 yang mengizinkan perubahan hanya setiap empat bulan sekali.

Perubahan kebijakan juga mencakup pengembalian kebijakan, seperti memasukkan pembudidaya ikan sebagai penerima pupuk bersubsidi, serta penambahan ubi kayu atau singkong sebagai komoditas penerima pupuk bersubsidi. Sebelumnya, hanya sembilan komoditas yang menerima pupuk bersubsidi.

Pemerintah juga menetapkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi dan kabupaten/kota kini ditentukan oleh Kepala Dinas Pertanian setempat, yang mempercepat proses.

Selain itu, untuk memudahkan petani, pada 2024 petani yang terdaftar cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kios Pupuk Indonesia untuk menebus pupuk, tanpa harus foto dengan produk pupuk. Petani yang tidak dapat hadir karena sakit bisa diwakilkan oleh keluarga atau kelompok tani.

Pemerintah juga meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi pada 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, dengan sistem pembayaran pupuk bersubsidi berbasis virtual account yang terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Pupuk ini penting. Karena populasi kita besar, maka kebutuhan pangan juga besar. Supaya kita mendapatkan pangan yang besar, panen kita juga harus besar. Kalau mau panen yang besar, menanamnya juga harus besar. Jika menanamnya besar maka jumlah pupuknya juga harus besar. Sehingga kebutuhan pupuk kita besar,” tandas Wamentan.
(TRI)
Berita Terkait
Vale Perkuat 19 Kelompok Wanita Tani, Dorong Pertanian Berkelanjutan di Luwu Timur
News
Vale Perkuat 19 Kelompok Wanita Tani, Dorong Pertanian Berkelanjutan di Luwu Timur
PT Vale Indonesia Tbk mendampingi 19 Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai upaya mendorong pertanian berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Jum'at, 20 Nov 2026 13:30
Asmo Sulsel Perluas Kolaborasi dengan Kelompok Tani di Bone
News
Asmo Sulsel Perluas Kolaborasi dengan Kelompok Tani di Bone
Asmo Sulsel turut membangun kedekatan dengan pelaku sektor pertanian melalui kolaborasi bersama Dinas Pertanian Kabupaten Bone dengan menggelar seminar.
Senin, 16 Nov 2026 05:50
Dasco Dalam Peta Suksesi: Antara Kapasitas Politik dan Kelayakan Kepemimpinan
News
Dasco Dalam Peta Suksesi: Antara Kapasitas Politik dan Kelayakan Kepemimpinan
Wacana mengenai figur yang dapat dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kepemimpinan nasional ke depan perlu dibaca melalui sejumlah variabel. Dalam konteks tersebut, model kepemimpinan Sufmi Ahmad Dasco menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan.
Minggu, 15 Nov 2026 22:29
Gerindra Sulsel Beberkan 3 Alasan Sufmi Dasco Layak jadi Wapres Pendamping Prabowo
News
Gerindra Sulsel Beberkan 3 Alasan Sufmi Dasco Layak jadi Wapres Pendamping Prabowo
Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) mendukung Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk dicalonkan jadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Minggu, 15 Nov 2026 21:51
Ketua Gerindra Gowa Dukung Dasco jadi Wapres, Sosok Pemersatu dan Paham Ketatanegaraan
News
Ketua Gerindra Gowa Dukung Dasco jadi Wapres, Sosok Pemersatu dan Paham Ketatanegaraan
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah, mendorong Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai sosok yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden.
Minggu, 15 Nov 2026 13:26
Berita Terbaru