MPDN Maros Turunkan Tiga Tim untuk Pemeriksaan Protokol Notaris di Maros dan Pangkep

Minggu, 30 Nov 2025 11:01
MPDN Maros Turunkan Tiga Tim untuk Pemeriksaan Protokol Notaris di Maros dan Pangkep
Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Maros telah memulai pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris yang berlangsung sejak 28 November hingga 9 Desember 2025. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAROS - Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Maros telah memulai pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris yang berlangsung sejak 28 November hingga 9 Desember 2025. Pemeriksaan dilakukan setiap hari mulai pukul 08.00 Wita hingga selesai, melibatkan puluhan notaris di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014, sebagai upaya memastikan tertib administrasi protokol dan kualitas layanan kenotariatan.

Untuk efektivitas pemeriksaan, MPDN Maros menurunkan tiga tim pemeriksa—Tim A, Tim B, dan Tim C—yang telah bergerak sesuai jadwal yang ditetapkan.

Ketua MPDN Maros, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang tengah berjalan ini merupakan bagian dari komitmen pengawasan berkelanjutan.

“Pemeriksaan protokol ini sudah mulai berjalan sejak 28 November. Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan demi menjaga kualitas dan tertib administrasi jabatan notaris di wilayah Maros dan Pangkep,” ujarnya usai melakukan pemeriksaan, Sabtu (29/11/2025).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, selaku Ketua Majelis Pengurus Wilayah Notaris, menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pengawasan ini sebagai bagian dari penguatan integritas profesi notaris.

“Kami di Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan apresiasi kepada MPDN Maros yang menjalankan pemeriksaan protokol secara konsisten dan terukur. Pengawasan ini penting untuk memastikan notaris bekerja sesuai standar profesional dan ketentuan hukum. Tata kelola protokol yang baik adalah fondasi kepercayaan publik terhadap jabatan notaris,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan berkala seperti ini merupakan upaya memastikan bahwa pelayanan kenotariatan tetap akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung, MPDN Maros menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembinaan dan menjaga kualitas layanan kenotariatan di wilayah kerja Maros dan Pangkep.
(GUS)
Berita Terkait
Kemenkum Sulsel Lantik 51 Notaris Baru, Tekankan Integritas dan Profesionalisme Jabatan
News
Kemenkum Sulsel Lantik 51 Notaris Baru, Tekankan Integritas dan Profesionalisme Jabatan
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, melantik dan mengambil sumpah 51 notaris baru wilayah kerja Sulsel
Jum'at, 13 Mar 2026 16:04
Sosialisasi PMPJ Bagi Notaris, Tegaskan Sebagai Langkah Awal Pencegahan TPPU dan TPPO
News
Sosialisasi PMPJ Bagi Notaris, Tegaskan Sebagai Langkah Awal Pencegahan TPPU dan TPPO
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Notaris di wilayah Sulsel, Kamis (12/3/2026).
Jum'at, 13 Mar 2026 15:57
Silaturrahmi dengan Notaris di Wajo, Tekankan Kualitas Pelayanan Hukum
Sulsel
Silaturrahmi dengan Notaris di Wajo, Tekankan Kualitas Pelayanan Hukum
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, melakukan silaturahmi dengan para notaris di Kabupaten Wajo sebagai upaya memperkuat sinergi serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum
Minggu, 08 Mar 2026 23:51
Kemenkum Sulsel Audit Delapan Notaris di Wajo, Pastikan Kepatuhan Pencegahan Pencucian Uang
News
Kemenkum Sulsel Audit Delapan Notaris di Wajo, Pastikan Kepatuhan Pencegahan Pencucian Uang
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menggelar Audit Kepatuhan Langsung (on-site) terhadap delapan notaris di Kabupaten Wajo, yang berlangsung selama empat hari dari 5 hingga 8 Maret 2026.
Minggu, 08 Mar 2026 17:12
Notaris–PPAT di Sulsel Didorong Lebih Profesional dan Adaptif
News
Notaris–PPAT di Sulsel Didorong Lebih Profesional dan Adaptif
Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof Edward Omar Sharif Hiariej, memaparkan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional dalam Seminar Nasional yang digelar di Makassar.
Rabu, 04 Feb 2026 13:53
Berita Terbaru