Imigrasi Luncurkan Global Citizen of Indonesia untuk Diaspora

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI) bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-76 di Kampus Politeknik Pengayoman, Kota Tangerang, Senin (26/1/2026).

GCI merupakan kebijakan yang memberikan izin tinggal tetap tanpa batas waktu kepada warga negara asing yang memiliki ikatan darah, kekerabatan, historis, atau keterikatan kuat dengan Indonesia, tanpa mengubah status kewarganegaraan asal. Subjek kebijakan ini mencakup eks WNI, keturunan eks WNI hingga derajat kedua, pasangan sah WNI, anak hasil perkawinan campuran, serta anggota keluarga pemegang izin tinggal GCI melalui skema penyatuan keluarga.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan, kebijakan GCI dirancang sebagai solusi atas isu kewarganegaraan ganda sekaligus membuka ruang kontribusi diaspora bagi pembangunan nasional.

“Kebijakan ini menjadi solusi atas isu kewarganegaraan ganda, dengan tetap menjunjung prinsip kedaulatan hukum kewarganegaraan Indonesia. GCI juga membuka ruang partisipasi diaspora dan individu dengan kedekatan khusus dengan Indonesia untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan,” ujar Yuldi.

Salah seorang diaspora, Adam Welly Tedja, mengaku telah meninggalkan Indonesia selama 43 tahun dan melihat GCI sebagai peluang untuk kembali berkontribusi.

“Saya melihat bahwa di Indonesia ada yang saya sebut sebagai sleeping giants, talenta-talenta yang belum bangun. Saya harap ada kesempatan untuk membagikan pengalaman saya pribadi dan membangkitkan mereka,” ujarnya.

Pemegang GCI lainnya, Karna Gendo, juga mengapresiasi kebijakan ini.

“Saat ini, fokus saya adalah keluarga. Kontribusi apapun di masa depan akan berada dalam batas-batas hukum dan profesional, seperti berbagi pengetahuan,” katanya.

Permohonan GCI diajukan secara daring melalui sistem visa elektronik. Dalam waktu 24 jam setelah masuk Indonesia, pemegang e-visa GCI akan langsung menerima Izin Tinggal Tetap (ITAP) tanpa perlu datang ke kantor imigrasi.

Bagi eks WNI dan keturunan eks WNI, terdapat persyaratan khusus berupa bukti penghasilan minimum sekitar USD 1.500 per bulan atau USD 15.000 per tahun, serta jaminan keimigrasian berupa komitmen investasi atau kepemilikan properti bernilai tinggi. Namun, kewajiban jaminan tersebut tidak berlaku bagi pemohon melalui skema penyatuan keluarga.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, kebijakan GCI sejalan dengan agenda transformasi layanan publik berbasis digital.

“Transformasi layanan dan pemanfaatan teknologi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain GCI, pemerintah juga meresmikan 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi untuk memperluas akses layanan paspor, izin tinggal, dan pengawasan keimigrasian.

Yuldi menegaskan, inovasi kebijakan dan penguatan organisasi akan terus dilakukan guna menjawab tantangan kejahatan lintas negara serta meningkatkan perlindungan negara terhadap masyarakat.