Dari Athena sampai Nusantara: Merawat Nalar di Tengah Kekuasaan yang Menggoda

Oleh Samsir Salam
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

(Refleksi Pasca Bedah Buku dalam Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita)

TULISAN ini merupakan refleksi yang muncul setelah mengikuti bedah buku Dari Athena sampai Nusantara: Pengantar Filsafat Dunia tentang Manusia, Nalar, Agama, dan Kekuasaan karya Al Makin dalam Forum Guru Besar Insan Cita.

Namun sebagaimana lazimnya sebuah refleksi, ia tidak hanya berhenti pada kekaguman atas gagasan yang dipaparkan, melainkan juga memantik kegelisahan: apakah nalar yang selama ini diagungkan dalam sejarah filsafat masih benar-benar hidup di tengah praktik kekuasaan kita hari ini?

Sejarah pemikiran manusia memperlihatkan bahwa kekuasaan selalu datang dengan dua wajah. Di satu sisi ia diperlukan untuk mengatur kehidupan bersama, tetapi di sisi lain ia juga memiliki kecenderungan alami untuk melampaui batasnya sendiri. Karena itu, sejak awal peradaban, para filsuf selalu menempatkan nalar sebagai penjaga agar kekuasaan tidak berubah menjadi tirani.

Di Athena, tradisi itu dimulai oleh Socrates. Ia mengajarkan bahwa kebenaran harus diuji melalui pertanyaan, bahkan ketika pertanyaan itu terasa tidak nyaman bagi penguasa. Namun sejarah juga mencatat ironi yang tidak kecil: Socrates justru dihukum mati oleh sistem politik yang merasa terganggu oleh pertanyaan-pertanyaannya. Sejak saat itu kita belajar satu hal penting—kekuasaan sering kali lebih menyukai pujian daripada nalar.

Muridnya, Plato, membayangkan negara dipimpin oleh para filsuf. Sebuah gagasan yang tampak mulia: kekuasaan berada di tangan mereka yang memiliki kebijaksanaan. Namun jika kita menoleh pada realitas politik modern, pertanyaannya menjadi agak satir: apakah kekuasaan hari ini benar-benar dipimpin oleh kebijaksanaan, atau justru oleh kepiawaian mengelola citra?

Sementara itu, Aristoteles menegaskan bahwa negara ada untuk mencapai kebaikan bersama. Akan tetapi dalam praktik politik kontemporer, istilah “kebaikan bersama” sering kali berubah menjadi konsep yang sangat lentur—cukup fleksibel untuk menyesuaikan kepentingan siapa pun yang sedang berada di puncak kekuasaan.

Dalam tradisi Timur, filsuf seperti Lao Tzu mengingatkan bahwa kekuasaan yang bijak justru tidak menonjolkan dirinya. Pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak merasa perlu menunjukkan kekuasaannya setiap saat. Ironisnya, dalam dunia politik modern, kekuasaan sering kali justru diukur dari seberapa sering ia tampil, berbicara, dan mendominasi ruang publik.

Tradisi filsafat Islam juga memberikan pelajaran penting. Pemikir seperti Ibnu Rusyd (Averroes) berusaha mempertemukan wahyu dan akal. Bagi Ibnu Rusyd, agama tidak boleh menutup ruang rasionalitas. Namun dalam praktik sosial kita hari ini, agama kadang justru dipanggil bukan untuk menerangi nalar, melainkan untuk memberi legitimasi bagi kepentingan kekuasaan.

Memasuki era modern, gagasan tentang pembatasan kekuasaan semakin menguat. John Locke menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena ia hanyalah mandat dari masyarakat. Namun dalam praktiknya, mandat rakyat sering kali dipahami secara sederhana—seolah-olah ia adalah tiket lima tahunan untuk melakukan apa saja atas nama kekuasaan.

Pemikir kontemporer seperti Jürgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang rasional. Demokrasi membutuhkan dialog terbuka yang bebas dari dominasi. Namun di era media sosial, ruang publik sering kali berubah menjadi arena pertarungan opini yang lebih bising daripada rasional.

Buku ini menjadi menarik karena tidak berhenti pada percakapan filsafat Barat. Ia membawa pembaca sampai pada pemikiran Nusantara. Tokoh seperti Tan Malaka, Nurcholish Madjid, dan Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tradisi intelektual yang kaya dalam membicarakan kebebasan, pluralisme, dan etika kekuasaan

Namun di sinilah refleksi itu menjadi semakin tajam. Kita memiliki tradisi intelektual yang kaya, tetapi sering kali lebih gemar mengutip pemikiran daripada mempraktikkannya. Kita membicarakan demokrasi dengan sangat fasih, tetapi kadang lupa bahwa demokrasi juga membutuhkan keberanian untuk menjaga integritasnya.

Dalam konteks ini, merawat nalar menjadi pekerjaan yang tidak pernah selesai. Kekuasaan memang selalu menggoda. Ia dapat membuat manusia merasa berada di atas hukum, di atas kritik, bahkan di atas akal sehat. Ketika kekuasaan mulai merasa tidak lagi membutuhkan nalar, pada saat itulah demokrasi perlahan kehilangan rohnya.

Karena itu, dari Athena sampai Nusantara, perjalanan filsafat sebenarnya menyampaikan pesan yang sederhana namun mendasar: kekuasaan harus selalu diawasi oleh nalar. Tanpa nalar yang merdeka, kekuasaan akan mudah berubah menjadi panggung bagi ambisi. Tetapi dengan nalar yang terawat, kekuasaan masih memiliki peluang untuk tetap berada di jalan keadilan.

Dari Athena sampai Nusantara, sejarah filsafat mengingatkan kita bahwa kekuasaan boleh saja berganti tangan, tetapi nalar tidak boleh pernah berhenti mengawasinya.