Kembali Fitri, Menentukan Arah Demokrasi di Waktu Sunyi

Oleh: Samsir Salam
(Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)

IDULFITRI selalu kita rayakan sebagai momentum kembali ke fitrah, yaitu kembali menjadi manusia yang jujur, bersih, dan penuh kesadaran moral. Namun di balik suasana saling memaafkan, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yakni arah masa depan kita justru sedang ditentukan di masa-masa yang sunyi seperti sekarang.
Kita tidak sedang berada dalam hiruk-pikuk pemilu. Tidak ada kampanye, tidak ada mobilisasi massa, dan tidak ada euforia kontestasi. Justru dalam kesunyian inilah fondasi demokrasi dibangun, atau sebaliknya dibiarkan rapuh tanpa disadari.

Ramadan adalah bulan tarbiyah, yaitu bulan pendidikan yang membentuk kejujuran, melatih pengendalian diri, dan menanamkan empati. Ia seharusnya melahirkan manusia yang tidak hanya taat dalam ibadah, tetapi juga berintegritas dalam kehidupan sosial. Namun pertanyaannya, apakah nilai-nilai itu benar-benar kita bawa keluar dari Ramadhan?

Allah SWT mengingatkan:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan tidak lahir dari momentum besar semata, melainkan dari kesadaran yang dibangun secara perlahan, bahkan di waktu-waktu yang sunyi seperti sekarang. Dengan demikian, masa depan demokrasi tidak ditentukan saat hari pencoblosan, tetapi sedang dibentuk hari ini melalui sikap dan pilihan kita.

Realitas yang kita hadapi masih menunjukkan ironi. Politik uang belum benar-benar hilang dari kesadaran kolektif. Netralitas masih sering diuji oleh kepentingan. Manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan tetap menjadi bayang-bayang dalam praktik demokrasi kita.

Di sinilah persoalan demokrasi menemukan akar sesungguhnya, yaitu bukan sekadar soal sistem, tetapi soal amanah.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)

Kekuasaan dalam demokrasi adalah amanah, bukan alat untuk kepentingan sesaat. Ketika amanah itu diselewengkan, baik melalui politik uang, penyalahgunaan jabatan, maupun manipulasi, maka yang rusak bukan hanya proses, tetapi juga kepercayaan publik.

Namun kerusakan itu tidak selalu datang dari pelanggaran besar. Ia sering kali berawal dari pembiaran terhadap hal-hal kecil.

Karena itu, Al-Qur’an juga mengingatkan pentingnya konsistensi:

“Maka tetaplah engkau (Muhammad) di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan…” (QS. Hud: 112)

Istiqamah inilah yang sering kali hilang. Kita kuat dalam ibadah selama Ramadhan, tetapi goyah dalam integritas setelahnya. Kita disiplin dalam hal-hal spiritual, tetapi longgar dalam urusan publik.

Dalam konteks ini, peran pengawasan, termasuk oleh Bawaslu, menjadi sangat penting. Namun pengawasan tidak cukup hanya hadir saat pemilu. Justru di masa sunyi seperti sekarang, kerja-kerja pencegahan, pendidikan politik, dan pembangunan kesadaran menjadi penentu arah ke depan.

Bawaslu bisa mengawasi, tetapi tidak bisa menggantikan kesadaran.Bawaslu bisa menindak, tetapi tidak bisa menanamkan nilai sendirian.

Artinya, masa depan demokrasi tidak ditentukan oleh lembaga semata, tetapi oleh sejauh mana kita semua menjaga nilai yang telah diajarkan, terutama melalui proses tarbiyah Ramadhan.

Idulfitri seharusnya menjadi titik awal. Kembali fitri berarti membawa hasil pendidikan itu ke dalam kehidupan nyata, termasuk dalam cara kita berpolitik, bersikap, dan menjaga amanah publik.

Sebab jika kemarin dan hari ini pelanggaran masih kita anggap biasa, maka kita bukan sekadar membiarkan kesalahan, melainkan sedang mewariskannya.

Dan ketika itu terjadi, yang kita wariskan bukan hanya sistem yang lemah, tetapi juga budaya politik yang kehilangan arah.

Maka Idulfitri seharusnya menjadi titik balik, bukan sekadar kembali ke fitrah secara personal, tetapi juga keberanian untuk tidak lagi mewariskan kesalahan yang sama dalam kehidupan demokrasi kita.