Pengurus NU se-Sulawesi Dukung Gus Rozin Perkuat Pesantren & Kemandirian Jam’iyah

MAKASSAR - Penguatan pesantren, kemandirian jamaah, kaderisasi, dan posisi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai masyarakat sipil keagamaan menjadi sejumlah gagasan yang mengemuka dalam silaturahim calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, bersama jajaran PWNU dan PCNU di kawasan Sulawesi.

Dalam pertemuan di Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (7/8/2026) malam, Gus Rozin menegaskan bahwa NU harus tetap kritis dan mandiri, sekaligus mampu berjalan berdampingan dengan pemerintah sebagai sahabat tanpa kehilangan fungsi kontrol sosialnya.

Silaturahim dan konsolidasi gagasan tersebut digelar PWNU Sulawesi Selatan dan dihadiri jajaran PWNU, PCNU, serta para kiai dari kawasan Sulawesi. Pertemuan menjadi ruang dialog untuk membahas arah perjuangan NU memasuki abad kedua sekaligus menyerap aspirasi pengurus di tingkat wilayah dan cabang.

Mewakili PWNU Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah, Dr. KH. La Ode Arumahi, menyambut kedatangan Gus Rozin dan rombongan. Ia menilai pertemuan tersebut penting untuk mempertemukan gagasan calon ketua umum dengan kebutuhan nyata jam’iyah di daerah.

Menurutnya, interaksi yang dibangun melalui forum tersebut dapat menjadi bahan dalam merumuskan arah perjuangan NU menjelang Muktamar.

Poros Tengah untuk Merawat Ukhuwah
Dalam paparannya, Gus Rozin mengatakan pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU berangkat dari keinginan mempertemukan berbagai pandangan di lingkungan NU. Ia menilai perbedaan pendapat di kalangan kiai dan pengurus merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dikelola secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi polarisasi berkepanjangan.

Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, itu mengungkapkan perjalanan pengabdiannya di lingkungan NU dimulai dari struktur RMI PWNU Jawa Tengah setelah Muktamar PBNU 2010 di Makassar. Saat ini, ia dipercaya memimpin PWNU Jawa Tengah.

“Perbedaan pendapat di antara para kiai dan pengurus merupakan dinamika organisasi. Karena itu, kita perlu mencari jalan yang dapat mempertemukan berbagai pandangan agar ukhuwah Nahdliyah tetap terjaga,” ujar Gus Rozin.

Ia menawarkan gagasan poros tengah sebagai salah satu ikhtiar untuk meredam polarisasi di tingkat elite NU dan memperkuat kembali persatuan organisasi.

Menurut Ketua RMI PBNU periode 2015–2021 tersebut, pilihan itu juga berarti tidak harus menjadi pihak yang paling awal dalam kontestasi. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan seluruh proses menuju Muktamar tetap mengutamakan kepentingan jam’iyah.

“Langkah poros tengah ini untuk meredam polarisasi di tingkat elite NU agar tercipta islah dan eratnya kembali ukhuwah Nahdliyah,” tegasnya.

NU Harus Kritis, Tetap Jadi Sahabat Pemerintah
Selain soal dinamika internal organisasi, Gus Rozin menyoroti posisi NU dalam relasinya dengan pemerintah. Menurutnya, NU harus tetap menjadi masyarakat sipil keagamaan sekaligus sahabat pemerintah.

Ia merujuk pada pandangan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang, menurut Gus Rozin, pernah menyatakan kegembiraannya ketika warga NU memberikan kritik kepada pemerintah, termasuk ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Bagi Gus Rozin, kedekatan dengan pemerintah tidak boleh membuat NU kehilangan fungsi kontrol sosial. “NU harus selalu menjalankan fungsinya sebagai civil society dan sahabat pemerintah,” ujar Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah tersebut.

Menurut dia, NU dapat berjalan berdampingan dengan pemerintah dan berkontribusi terhadap pembangunan, tetapi tetap harus memiliki daya kritis. Fungsi kontrol diperlukan agar NU mampu menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan koreksi ketika kebijakan pemerintah dinilai perlu diperbaiki.

Posisi tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari karakter NU sebagai masyarakat sipil keagamaan yang tumbuh dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan warga.

Pesantren sebagai Urat Nadi NU
Penguatan pesantren menjadi perhatian penting dalam gagasan yang disampaikan Gus Rozin. Menurutnya, pesantren merupakan salah satu fondasi utama keberlangsungan NU.

Ia menggambarkan hubungan keduanya melalui ungkapan, “NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil.”

Karena itu, membangun pesantren, kata Gus Rozin, pada hakikatnya merupakan bagian dari membangun NU. Sebaliknya, melemahkan pesantren berarti melemahkan salah satu urat nadi organisasi.

Gus Rozin juga menyoroti berbagai persoalan yang kerap muncul di lingkungan pesantren, terutama pada masa penerimaan santri baru sekitar Maret hingga pertengahan Juni. Momentum tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian NU, terutama dalam aspek tata kelola, perlindungan santri, dan pendampingan terhadap pesantren.

“Selain pesantren, kaderisasi juga menjadi agenda penting untuk memastikan keberlanjutan NU,” ujarnya.

Menurut Gus Rozin, penguatan pesantren harus berjalan beriringan dengan kaderisasi. Pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga ruang tumbuhnya ulama dan kader kepemimpinan NU.

Kekuatan NU Berasal dari Jamaah
Gus Rozin selanjutnya menekankan pentingnya mengembalikan orientasi pengembangan organisasi kepada kekuatan jamaah.

Ia mengatakan karakter NU berbeda dengan organisasi yang membangun struktur jam’iyyah terlebih dahulu sebelum menghimpun jamaah. Menurutnya, NU justru tumbuh dari jamaah yang kemudian membangun jam’iyah.

“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam’iyyahnya terbangun,” kata Gus Rozin.

Karena itu, kekuatan NU harus tetap bertumpu pada potensi jamaah di akar rumput. Kemandirian organisasi, menurutnya, tidak cukup dibangun melalui penguatan struktur, tetapi juga harus ditopang kemampuan jamaah untuk berpartisipasi, bergotong royong, dan membangun kekuatan ekonomi bersama.

Dalam konteks tersebut, penguatan PWNU dan PCNU menjadi penting. Gus Rozin menilai PWNU memiliki posisi strategis untuk mengorkestrasi PCNU karena pengurus wilayah dinilai lebih memahami persoalan konkret di tingkat bawah.

“PWNU harus bisa mengorkestrasi PCNU-PCNU di bawahnya karena paling memahami problem-problem yang muncul di bawah, bukan PBNU,” ujarnya.

Pengurus Cabang Soroti Kemandirian dan Tata Kelola
Gagasan Gus Rozin mendapat respons dari sejumlah pengurus cabang yang hadir dalam forum.

Rais Syuriah PCNU Kabupaten Wajo, misalnya, menanyakan strategi membangun kemandirian ekonomi NU sekaligus menjaga soliditas ukhuwah Nahdliyah. Pertanyaan tersebut menunjukkan perhatian pengurus cabang terhadap bagaimana kekuatan jamaah dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan ekonomi dan organisasi.

Sementara itu, Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sinjai menyampaikan harapan agar, apabila Gus Rozin mendapat amanah memimpin PBNU, arah program organisasi benar-benar dibangun secara bottom-up, berdasarkan kebutuhan jam’iyyah dan jamaah di tingkat bawah.

Ia juga menyoroti masih adanya MWCNU dan PCNU yang belum memiliki sekretariat sehingga membutuhkan perhatian serta penguatan dari struktur organisasi di atasnya.

Masukan lain disampaikan Tanfidziyah PCNU Kabupaten Bone. Ia mengangkat sejumlah persoalan tata kelola organisasi, antara lain penerbitan SK PCNU, kemudahan proses kaderisasi, dan kebutuhan digitalisasi administrasi.

Ia juga berharap proses suksesi kepengurusan NU di berbagai tingkatan berlangsung lebih sejuk. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah agar Tanfidziyah turut dipilih melalui mekanisme yang melibatkan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Berbagai masukan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan masyarakat sipil, kemandirian jamaah, pesantren, kaderisasi, dan pembenahan tata kelola menjadi perhatian pengurus NU di kawasan Sulawesi.

Dari Jamaah untuk Kemandirian Jam’iyah
Bagi Gus Rozin, kekuatan NU pada akhirnya bergantung pada kemampuan jam’iyah mengorganisasi potensi jamaah. Karena itu, penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan penguatan pesantren, kaderisasi, kemandirian ekonomi, tata kelola yang sehat, serta hubungan yang semakin erat antara struktur organisasi dan warga di akar rumput.

Orientasi tersebut menempatkan jamaah bukan sekadar sebagai penerima program, melainkan sebagai subjek utama dalam membangun kekuatan NU. Partisipasi jamaah menjadi sumber energi bagi kemandirian jam’iyah, sementara jam’iyah bertugas mengorganisasi potensi tersebut menjadi kekuatan bersama.

Pertemuan di Makassar akhirnya menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan kepemimpinan Gus Rozin dengan aspirasi pengurus NU di daerah. Dari forum tersebut mengemuka harapan agar NU memasuki abad kedua sebagai organisasi yang tetap berakar pada jamaah, kuat menjaga ukhuwah, mandiri mengelola sumber daya, kokoh memperkuat pesantren, serta tetap kritis dan konstruktif sebagai masyarakat sipil keagamaan.