100 Ribu Warga Maros Terdampak Krisis Air Bersih

MAROS - Kekeringan ekstrem melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak krisis air bersih dengan jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai 100 ribu jiwa.

Untuk memenuhi kebutuhan warga, TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros meningkatkan distribusi bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.

Kepala BPBD Maros, Towadeng mengatakan, kondisi kekeringan tahun ini semakin meluas. Pemerintah Kabupaten Maros bahkan telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak awal Agustus 2026.

"Kondisi kekeringan yang melanda Kabupaten Maros ini memang sudah pada level tanggap darurat. Saat ini dampaknya meluas hingga 11 kecamatan," kata Towadeng saat dikonfirmasi (8/9/2026).

Menurutnya, wilayah terdampak tidak hanya berada di kawasan pesisir dan perkotaan. Daerah pegunungan seperti Kappang juga mulai mengalami krisis air sehingga harus mendapatkan pasokan air bersih.

"Daerah pegunungan seperti Kappang yang berjarak 1,5 jam dari sumber air sudah mulai kita suplai. Kekeringan kali ini lebih parah Dibanding 2023," jelasnya.

Towadeng mengatakan, kondisi kekeringan tahun ini lebih parah dibandingkan 2023. Saat itu, sekitar 10 kecamatan yang terdampak kekeringan dengan durasi sekitar tiga bulan.

Sementara tahun ini, musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang, yakni mulai Juli hingga November. Kondisi tersebut diperparah suhu udara ekstrem yang diperkirakan mencapai 38-40 derajat Celsius pada siang hari.

"Ini lebih parah dibandingkan 2023. Tahun ini kemarau diperkirakan berlangsung sekitar empat bulan," jelasnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap sumber-sumber air baku di Maros. Sejumlah sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat mulai mengering.

"Sumber air di Lekopancing dan Bantimurung saat ini sudah mengering dan tidak bisa diandalkan lagi menjadi air baku yang diolah oleh PDAM," ungkap Towadeng.