Kakanwil Kemenkum Sulsel Perkuat Akuntabilitas Layanan Bantuan Hukum

MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Muhammad Ikmal Idrus, mengikuti Sosialisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual dari Ruang Baharuddin Lopa Lantai 2 Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah, khususnya dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan, optimalisasi penyerapan anggaran bantuan hukum, serta peningkatan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut dihadiri Sekretaris BPHN, Kepala Pusat Pembudayaan Hukum dan Bantuan Hukum, Kepala Bagian Program dan Pelaporan BPHN beserta jajaran, serta diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel yang terdiri atas Penyuluh Hukum, pelaksana pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), dan peserta Magang Nasional.

Dalam pemaparan BPHN, disampaikan bahwa perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kantor Wilayah Tahun 2026 dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Evaluasi tersebut menyoroti Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait persentase Posbankum yang terbentuk dibandingkan dengan jumlah desa dan kelurahan. Salah satu catatan utama adalah penetapan target yang masih seragam sebesar 11 persen pada 33 Kantor Wilayah tanpa mempertimbangkan capaian atau kondisi awal masing-masing wilayah.

Selain itu, indikator pembentukan Posbankum dinilai perlu disesuaikan karena sejumlah Kantor Wilayah telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum sejak 2025. Secara nasional, sebanyak 83.980 Posbankum desa/kelurahan telah terbentuk, sehingga diperlukan penyesuaian indikator dan target kinerja agar lebih relevan dengan capaian aktual.

Dalam sosialisasi tersebut, BPHN juga membahas penyesuaian pagu anggaran Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, hasil monitoring dan evaluasi, serta kualitas layanan Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Setiap perubahan pagu anggaran harus melalui proses validasi oleh Pengawas Pusat (Panwaspus), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data pada Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) serta penandatanganan addendum kontrak sesuai hasil validasi.

Kantor Wilayah juga diminta mempercepat penyerapan anggaran bantuan hukum, memperbarui data realisasi layanan, serta memastikan kesesuaian antara pagu anggaran dalam Sidbankum dengan data pada aplikasi SAKTI, OM-SPAN, dan dokumen kontrak.

Selain pengelolaan anggaran, BPHN menyampaikan perubahan domain aplikasi Sidbankum dari sidbankum.bphn.go.id menjadi sidbankum.kemenkum.go.id. Sejumlah kendala akses aplikasi turut menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pengelola sistem di tingkat pusat.

Aspek lain yang menjadi pembahasan adalah evaluasi kinerja dan keaktifan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), ketepatan pelaporan layanan bantuan hukum, serta persiapan pelaksanaan program Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2027.

Persiapan tersebut mencakup mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah serta rencana pendaftaran OBH melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional.

Menanggapi berbagai arahan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas dan ketepatan pelaporan dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif dan tepat sasaran.

“Pembentukan Posbankum merupakan langkah penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, ketepatan pelaporan, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ikmal.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi seluruh jajaran, khususnya Divisi P3H, dalam menindaklanjuti perubahan indikator kinerja serta memastikan pelaksanaan program bantuan hukum berjalan sesuai ketentuan.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bantuan hukum. Setiap program harus memiliki capaian yang terukur, didukung data yang akurat, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang memerlukan akses terhadap keadilan,” tambahnya.

Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen menindaklanjuti kebijakan BPHN dalam penguatan kinerja Posbankum, optimalisasi penyerapan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan bantuan hukum sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel di Sulawesi Selatan.