Optimis Melenggang ke Senayan, Aisyah Bidik Komisi X DPR RI
Jum'at, 07 Jul 2023 11:24
Bacaleg DPR RI, Hj Aisyah Tiar Arsyad maju lewat Gerindra di Dapil Sulsel 3. Foto: IST
MAKASSAR - Bakal Calon Legislator (Caleg) DPR RI, Hj Aisyah Tiar Arsyad berniat bergabung dengan Komisi X DPR RI yang mengurusi bidang Pendidikan, Riset, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
“Berdasarkan latar saya tiga tahun belakangan ini, saya aktif sebagai akademisi di kampus. Saya ingin masuk Komisi Sepuluh (X). Ini murni panggilan dari dalam hati saya,” kata Aisyah dalam silaturahminya dengan Komunitas Wartawan Politik Sulsel di SwissBelinn Panakkukang, Makassar, Kamis (6/7) kemarin.
Ia menjelaskan, keputusannya untuk bergabung dengan Komisi X disebabkan kegamangannya melihat kondisi pengembangan dunia pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan kepariwisataan di Indonesia, khususnya wilayah dapil 3 meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo, yang belum memadai.
“Mulai dari tidak meratanya akses informasi terkait beasiswa sampai kondisi infrastruktur pendidikan di daerah terisolir yang memprihatinkan. Pembangunan jangan hanya di kota, tapi juga di pelosok!” tuturnya.
Dari segi infrastruktur nyaris segala bangunan gedung sekolah di Indonesia adalah warisan era kolonial Belanda. Pemerataan dan penataan jumlah guru di Indonesia juga masih belum sesuai kebutuhan. Sekolah-sekolah di kota berkelebihan guru, sebaliknya di pelosok mengalami kekurangan guru.
Terkait ini, pengamat politik dari Universitas Mega Rezki Makassar, Dr Baharuddin Hafid menilai niat Aisyah untuk masuk Komisi X sangat berbanding terbalik dengan niat sebagian besar caleg yang justru mengincar komisi ‘mata air’.
Di DPR, istilah komisi ’’mata air’ dan komisi ’’air mata’ sangat familiar dan erat kaitannya dengan jumlah anggaran yang dikelola.
Komisi ‘mata air’ merujuk pada mitra kerja DPR yang memiliki anggaran jumbo di kementerian. Biasanya ditandai dengan kementerian yang memiliki proyek-proyek besar dan strategis. Komisi yang identik dengan ‘lahan basah’ ini seperti Komisi IV, V, VI, VII, dan komisi XI.
Sebaliknya, komisi ’air mata’ adalah mitra kerja DPR dengan anggaran minim sehingga potensi permainan anggaran dan proyek juga minim. Diantaranya seperti Komisi I, II, dan III.
“Komisi yang ada di tengah-tengah itu Komisi VIII, IX, dan X. Anggarannya tidak kecil tapi juga tidak kecil,” kata Baharuddin yang juga merupakan mantan Staf Ahli Anggota DPR RI ini.
Menurut Baharuddin, keputusan Aisyah menunjukkan bahwa ia masuk ke senayan benar-benar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bukan untuk memperkaya diri dengan jalan menunggangi proyek-proyek besar seperti yang dipraktikkan oleh sebagian besar oknum Anggota DPR yang biasanya berebut masuk komisi ‘mata air’.
“Masuk Komisi X ini adalah niat yang sangat mulia. Karena maju tidaknya suatu bangsa dilihat dari kualitas pendidikannya,” kata Baharuddin yang juga Mantan Ketua KPUD Jeneponto.
Sementara itu, pakar psikologi politik dari Universitas Negeri Makassar, Muhammad Rhesa S.Psi, MA menilai keputusan-keputusan seseorang di masa lalu dapat menjadi proyeksi keputusan-keputusan person tersebut saat diberi jabatan. Keputusan Aisyah memilih Komisi X tentu tidak lepas dari personal value Aisyah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan golongan.
“Itu bisa kita terawang dari track record Ibu Aisyah selama ini. Komisi X itu sangat relevan dengan wilayah Luwu Raya yang masih tertinggal dalam segi pendidikan. Komisi X juga sangat dekat dengan millenial dan generasi Z. Jika saya diminta memotret Ibu Aisyah, saya bisa mengatakan Ibu Aisyah itu menjulang tinggi tapi mengakar kuat,” tutup Rhesa.
“Berdasarkan latar saya tiga tahun belakangan ini, saya aktif sebagai akademisi di kampus. Saya ingin masuk Komisi Sepuluh (X). Ini murni panggilan dari dalam hati saya,” kata Aisyah dalam silaturahminya dengan Komunitas Wartawan Politik Sulsel di SwissBelinn Panakkukang, Makassar, Kamis (6/7) kemarin.
Ia menjelaskan, keputusannya untuk bergabung dengan Komisi X disebabkan kegamangannya melihat kondisi pengembangan dunia pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan kepariwisataan di Indonesia, khususnya wilayah dapil 3 meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo, yang belum memadai.
“Mulai dari tidak meratanya akses informasi terkait beasiswa sampai kondisi infrastruktur pendidikan di daerah terisolir yang memprihatinkan. Pembangunan jangan hanya di kota, tapi juga di pelosok!” tuturnya.
Dari segi infrastruktur nyaris segala bangunan gedung sekolah di Indonesia adalah warisan era kolonial Belanda. Pemerataan dan penataan jumlah guru di Indonesia juga masih belum sesuai kebutuhan. Sekolah-sekolah di kota berkelebihan guru, sebaliknya di pelosok mengalami kekurangan guru.
Terkait ini, pengamat politik dari Universitas Mega Rezki Makassar, Dr Baharuddin Hafid menilai niat Aisyah untuk masuk Komisi X sangat berbanding terbalik dengan niat sebagian besar caleg yang justru mengincar komisi ‘mata air’.
Di DPR, istilah komisi ’’mata air’ dan komisi ’’air mata’ sangat familiar dan erat kaitannya dengan jumlah anggaran yang dikelola.
Komisi ‘mata air’ merujuk pada mitra kerja DPR yang memiliki anggaran jumbo di kementerian. Biasanya ditandai dengan kementerian yang memiliki proyek-proyek besar dan strategis. Komisi yang identik dengan ‘lahan basah’ ini seperti Komisi IV, V, VI, VII, dan komisi XI.
Sebaliknya, komisi ’air mata’ adalah mitra kerja DPR dengan anggaran minim sehingga potensi permainan anggaran dan proyek juga minim. Diantaranya seperti Komisi I, II, dan III.
“Komisi yang ada di tengah-tengah itu Komisi VIII, IX, dan X. Anggarannya tidak kecil tapi juga tidak kecil,” kata Baharuddin yang juga merupakan mantan Staf Ahli Anggota DPR RI ini.
Menurut Baharuddin, keputusan Aisyah menunjukkan bahwa ia masuk ke senayan benar-benar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bukan untuk memperkaya diri dengan jalan menunggangi proyek-proyek besar seperti yang dipraktikkan oleh sebagian besar oknum Anggota DPR yang biasanya berebut masuk komisi ‘mata air’.
“Masuk Komisi X ini adalah niat yang sangat mulia. Karena maju tidaknya suatu bangsa dilihat dari kualitas pendidikannya,” kata Baharuddin yang juga Mantan Ketua KPUD Jeneponto.
Sementara itu, pakar psikologi politik dari Universitas Negeri Makassar, Muhammad Rhesa S.Psi, MA menilai keputusan-keputusan seseorang di masa lalu dapat menjadi proyeksi keputusan-keputusan person tersebut saat diberi jabatan. Keputusan Aisyah memilih Komisi X tentu tidak lepas dari personal value Aisyah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan golongan.
“Itu bisa kita terawang dari track record Ibu Aisyah selama ini. Komisi X itu sangat relevan dengan wilayah Luwu Raya yang masih tertinggal dalam segi pendidikan. Komisi X juga sangat dekat dengan millenial dan generasi Z. Jika saya diminta memotret Ibu Aisyah, saya bisa mengatakan Ibu Aisyah itu menjulang tinggi tapi mengakar kuat,” tutup Rhesa.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Respon Bupati Barru Andi Ina soal Isu Gabung Gerindra
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari dikabarkan turut akan bergabung ke Partai Gerindra. Namanya menguat sebagai salah satu kepala daerah yang digadang-gadang bakal merapat.
Selasa, 25 Agu 2026 19:55
Sulsel
Punya 10 Bupati, Gerindra Sulsel Target 10 Kursi DPR RI di Pileg 2029
Partai Gerindra Sulsel mematok target ambisius pada Pileg 2029 mendatang. Mereka optimis bisa meraih 10 kursi untuk tingkat DPR RI.
Rabu, 05 Agu 2026 17:24
Sulsel
Bupati Sinjai: Setelah Ibunya Masuk Gerindra, Silakan Fauzan Pertimbangkan Sendiri
Bupati Sinjai, Ratnawati Arif resmi bergabung ke Partai Gerindra. Ia bahkan langsung diamanahkan sebagai Ketua DPC Sinjai dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Sulsel di Makassar pada Senin (04/08/2026).
Rabu, 05 Agu 2026 12:56
Sulsel
Panaskan Mesin Politik di Rakorda, DM: Satukan Perjuangan Menangkan Gerindra di Pemilu 2029
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Gerindra Sulsel menjadi momentum strategis memperkuat soliditas pengurus dan kader, sekaligus mengonsolidasikan mesin partai menghadapi Pemilu 2029.
Selasa, 04 Agu 2026 21:23
Sulsel
5 Bupati Dikukuhkan, Gerindra Kini Punya 10 Kader Sebagai Kepala Daerah di Sulsel
Terbaru, Gerindra telah mengukuhkan lima bupati sebagai Ketua DPC kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Makassar pada Selasa (04/08/2026).
Selasa, 04 Agu 2026 19:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Orang Tua Meninggal hingga Kehilangan Pekerjaan, UMI Bantu 121 Mahasiswa Selesaikan Kuliah
2
Pelindo dan IKM Perkuat Arus Logistik Nikel di Pelabuhan Kendari
3
Kapolda Sulsel Lepas 400 Peserta Bhayangkara Offroad Merdeka Seri V 2026
4
Wisuda 2.866 Lulusan, Rektor UMI Ungkap Peran Beasiswa Afirmasi
5
Bulog & Komisi VI DPR RI Pastikan Bantuan Pangan Tersalurkan di Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Orang Tua Meninggal hingga Kehilangan Pekerjaan, UMI Bantu 121 Mahasiswa Selesaikan Kuliah
2
Pelindo dan IKM Perkuat Arus Logistik Nikel di Pelabuhan Kendari
3
Kapolda Sulsel Lepas 400 Peserta Bhayangkara Offroad Merdeka Seri V 2026
4
Wisuda 2.866 Lulusan, Rektor UMI Ungkap Peran Beasiswa Afirmasi
5
Bulog & Komisi VI DPR RI Pastikan Bantuan Pangan Tersalurkan di Makassar