Sekjen Kemendagri Minta Seluruh Wali Kota Kelola Urbanisasi

MAKASSAR - Saat ini, kota dinilai sangat berperan dalam pembangunan Indonesia. Sehingga membuat sekitar, 50 persen masyarakat desa ingin pindah ke kota atau urbanisasi.

Hal itu dikatakan langsung oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Hajar Diantoro usai acara pembukaan Rakernas APEKSI 2023, Rabu (12/7/23).

Baca Juga: 3 Bakal Calon Presiden Akan Paparkan Gagasan di Rangakaian APEKSI

Bahkan, kata dia, dari 3 orang yang tinggal di desa, 2 orang diantaranya ingin pindah ke kota. Secara tidak langsung, terjadi penolakan identitas pada masyarakat desa.

"Saya sudah memberikan gambaran bahwa, walaupun area kota di seluruh dunia kalau dihitung hanya 1 persen dari luas muka bumi ini yang ditinggali oleh 50 manusia dimuka bumi ini. Dan kota, yang punya areal 1 persen di bumi ini menggerakkan perekonomian sekitar 80 persen," ujarnya.

Sebagi contoh, kata dia, Jepang menjadi salah satu negara yang progresif perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hanya butuh 50 tahun, 50 peren warganya tinggal di kota. Hal inilah yang mesti dikelola dengan baik oleh 98 Wali kota di Indonesia.

"Bapak Presiden selalu mengatakan, begitu besar peran kota. Bayangkan kalau kota tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menggerakkan ekonomi. Karena itu tugas 98 Wali kota di Indonesia sagat mulia dan berat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI), Bima Arya berharap, 88 Wali Kota yang hadir dapat bekerjasama untuk mengelola urbanisasi dengan baik. Termasuk keberadaan sanitasi, air bersih, listrik, taman kota dan taman bermain anak yang harus di anggarkan di APBD kota.

Baca Juga: Hadiri Raker Apeksi, Taufan Harap Lahir Rekomendasi Sesuai Keinginan Presiden Jokowi

"Kita tidak bisa membendung orang datang ke kota, ini animo. Sesuai UUD 45 mengatakan bahwa seluruh warga Indonesia boleh kemana saja di dalam wilayah NKRI. Artinya, nanti kalau orang dari desa mau ke kota, ya boleh," jelas Wali Kota Bogor tersebut.