Kolaborasi BKKBN Sulsel & DPR RI Edukasi Warga Maccini Somba Soal Bahaya Stunting
Jum'at, 28 Jul 2023 17:53

Pihak BKKBN Sulsel dan Komisi IX DPR RI berkolaborasi berikan edukasi kepada warga Kelurahan Maccini Sombala tentang bahaya stunting bagi kualitas generasi bangsa. Foto/Dok BKKBN
MAKASSAR - Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi IX DPR RI berikan edukasi kepada warga Kelurahan Maccini Sombala tentang bahaya stunting bagi kualitas generasi bangsa, Jumat (28/07/24).
Kegiatan yang dikemas dalam Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus dihadiri langsung anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar, Syahruddin.
Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan lewat kolaborasi bersama BKKBN diharapkan upaya percepatan penurunan stunting khususnya di Kota Makassar dapat lebih cepat menurun, sehingga target Zero Stunting dapat diwujudkan bersama.
Aliyah mengatakan untuk melahirkan anak yang bebas stunting dibutuhkan keterlibatan seluruh anggota keluarga, bagaimana kebutuhan gizi anak bisa dipenuhi. "Saya harapkan ibu-ibu untuk memperhatikan bagaimana asupan gizi anak agar stunting bisa di cegah, selain itu remaja yang ingin menikah agar memperhatikan usia ideal menikah, wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun" ujar Aliyah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Sulsel, Shodiqin menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IX DPR RI sebagai mitra strategis BKKBN dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
"Harapannya kegiatan ini mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak yang hadir tentang program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, sehingga Kita dapat bersama-sama mencegah terjadinya stunting baik dalam keluarga" ujar Shodiqin.
Stunting bukanlah sebuah penyakit, sebut Shodiqin namun sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan(HPK) yaitu saat mulai terbentuknya janin dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun.
"Stunting dapat terjadi akibat Ibu yang kekurangan nutrisi pada saat kehamilannya, anak kekurangan gizi dalam 2 tahun usianya, dan sanitasi yang buruk dengan akses air bersih yang tidak layak. Stunting dapat dicegah dan dikoreksi, oleh karena itu, keluarga menjadi kunci dalam pencegahan terjadinya stunting baru, dengan menekankan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi dalam keluarga" sebut Shodiqin.
Dalam kesempatan itu, Shodiqin mengingatkan pentingnya memahami bahaya stunting, "konsekuensi dari stunting bukan semata persolan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis maupun tingkat intelektual yang rendah" tambah Shodiqin.
Disebutkan data SSGI Tahun 2022 angka prevalensi stunting Sulawesi Selatan sebesar 27,2 persen, angka ini masih di atas nasional yaitu 21,6 persen, sedangkan Kota Makassar 18,4 persen.
Shodiqin menyebutkan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan BKKBN saja, namun dibutuhkan dukungan peran serta dari semua pihak baik pemerintah, swasta, Akademisi, masyarakat, media dan Komisi IX DPR RI sendiri sebagai mitra strategis BKKBN.
Mengakhiri sambutan, Shodiqin menyampaikan terima kasih kepada Aliyah Mustika Ilham, selaku Komisi IX DPR RI yang telah berperan aktif mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar.
"Harapan kami angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar bisa diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024 dan upaya mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas yaitu Generasi Emas 2045 dapat kita wujudkan bersama" tutup Shodiqin
Kegiatan yang dikemas dalam Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus dihadiri langsung anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar, Syahruddin.
Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan lewat kolaborasi bersama BKKBN diharapkan upaya percepatan penurunan stunting khususnya di Kota Makassar dapat lebih cepat menurun, sehingga target Zero Stunting dapat diwujudkan bersama.
Aliyah mengatakan untuk melahirkan anak yang bebas stunting dibutuhkan keterlibatan seluruh anggota keluarga, bagaimana kebutuhan gizi anak bisa dipenuhi. "Saya harapkan ibu-ibu untuk memperhatikan bagaimana asupan gizi anak agar stunting bisa di cegah, selain itu remaja yang ingin menikah agar memperhatikan usia ideal menikah, wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun" ujar Aliyah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Sulsel, Shodiqin menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IX DPR RI sebagai mitra strategis BKKBN dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
"Harapannya kegiatan ini mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak yang hadir tentang program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, sehingga Kita dapat bersama-sama mencegah terjadinya stunting baik dalam keluarga" ujar Shodiqin.
Stunting bukanlah sebuah penyakit, sebut Shodiqin namun sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan(HPK) yaitu saat mulai terbentuknya janin dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun.
"Stunting dapat terjadi akibat Ibu yang kekurangan nutrisi pada saat kehamilannya, anak kekurangan gizi dalam 2 tahun usianya, dan sanitasi yang buruk dengan akses air bersih yang tidak layak. Stunting dapat dicegah dan dikoreksi, oleh karena itu, keluarga menjadi kunci dalam pencegahan terjadinya stunting baru, dengan menekankan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi dalam keluarga" sebut Shodiqin.
Dalam kesempatan itu, Shodiqin mengingatkan pentingnya memahami bahaya stunting, "konsekuensi dari stunting bukan semata persolan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis maupun tingkat intelektual yang rendah" tambah Shodiqin.
Disebutkan data SSGI Tahun 2022 angka prevalensi stunting Sulawesi Selatan sebesar 27,2 persen, angka ini masih di atas nasional yaitu 21,6 persen, sedangkan Kota Makassar 18,4 persen.
Shodiqin menyebutkan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan BKKBN saja, namun dibutuhkan dukungan peran serta dari semua pihak baik pemerintah, swasta, Akademisi, masyarakat, media dan Komisi IX DPR RI sendiri sebagai mitra strategis BKKBN.
Mengakhiri sambutan, Shodiqin menyampaikan terima kasih kepada Aliyah Mustika Ilham, selaku Komisi IX DPR RI yang telah berperan aktif mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar.
"Harapan kami angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar bisa diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024 dan upaya mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas yaitu Generasi Emas 2045 dapat kita wujudkan bersama" tutup Shodiqin
(TRI)
Berita Terkait

News
Anggota DPR RI Rudi Dukung Penuh Penambahan Anggaran Institusi Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai pagu indikatif 2026 dari institusi penegak hukum, masih jauh dari ideal. NasDem mendukung penuh penambahan anggaran untuk KPK, PPATK, dan BNN.
Kamis, 10 Jul 2025 20:02

News
Anggota DPR RI Rudianto Lallo Dukung Penuh Kebijakan Perbaikan Kesejahteraan Hakim
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan kesejahteraan para hakim.
Rabu, 09 Jul 2025 19:45

Ekbis
Komisi VI DPR RI Dukung Transformasi Bisnis Manajemen Baru Telkom
Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan atas langkah transformasi bisnis dan budaya yang dijalankan oleh direktur utama dan manajemen baru PT Telkom Indonesia.
Jum'at, 04 Jul 2025 10:53

News
TP Pertanyakan Urgensi Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf Khusus di Tingkat Daerah
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe mengungkapkan banyaknya keluhan yang ia terima di media sosial terkait penetapan staf khusus atau tenaga ahli oleh beberapa kepala daerah.
Rabu, 02 Jul 2025 12:21

News
Taufan Pawe Perjuangkan Jaminan Pensiun PPPK, Minta Disamakan dengan PNS
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe terus menyuarakan pentingnya jaminan masa pensiun dan hari tua bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selasa, 01 Jul 2025 16:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

8.125 Guru Ikuti GTK Andalan Academy Sambut Tahun Ajaran Baru
2

Eks Sekprov Abd Hayat Gani Jabat Plt Ketua DPW Perindo Sulsel
3

Mayat Tergantung di Pohon Gegerkan Warga Rappocini Makassar
4

Aksi Nyata Pertamina di Parepare: Cegah Sampah Sungai ke Laut
5

SPJM Gelar FGD Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Perkuat Komitmen Pelindo Bersih
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

8.125 Guru Ikuti GTK Andalan Academy Sambut Tahun Ajaran Baru
2

Eks Sekprov Abd Hayat Gani Jabat Plt Ketua DPW Perindo Sulsel
3

Mayat Tergantung di Pohon Gegerkan Warga Rappocini Makassar
4

Aksi Nyata Pertamina di Parepare: Cegah Sampah Sungai ke Laut
5

SPJM Gelar FGD Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Perkuat Komitmen Pelindo Bersih