Kolaborasi BKKBN Sulsel & DPR RI Edukasi Warga Maccini Somba Soal Bahaya Stunting
Jum'at, 28 Jul 2023 17:53

Pihak BKKBN Sulsel dan Komisi IX DPR RI berkolaborasi berikan edukasi kepada warga Kelurahan Maccini Sombala tentang bahaya stunting bagi kualitas generasi bangsa. Foto/Dok BKKBN
MAKASSAR - Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi IX DPR RI berikan edukasi kepada warga Kelurahan Maccini Sombala tentang bahaya stunting bagi kualitas generasi bangsa, Jumat (28/07/24).
Kegiatan yang dikemas dalam Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus dihadiri langsung anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar, Syahruddin.
Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan lewat kolaborasi bersama BKKBN diharapkan upaya percepatan penurunan stunting khususnya di Kota Makassar dapat lebih cepat menurun, sehingga target Zero Stunting dapat diwujudkan bersama.
Aliyah mengatakan untuk melahirkan anak yang bebas stunting dibutuhkan keterlibatan seluruh anggota keluarga, bagaimana kebutuhan gizi anak bisa dipenuhi. "Saya harapkan ibu-ibu untuk memperhatikan bagaimana asupan gizi anak agar stunting bisa di cegah, selain itu remaja yang ingin menikah agar memperhatikan usia ideal menikah, wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun" ujar Aliyah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Sulsel, Shodiqin menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IX DPR RI sebagai mitra strategis BKKBN dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
"Harapannya kegiatan ini mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak yang hadir tentang program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, sehingga Kita dapat bersama-sama mencegah terjadinya stunting baik dalam keluarga" ujar Shodiqin.
Stunting bukanlah sebuah penyakit, sebut Shodiqin namun sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan(HPK) yaitu saat mulai terbentuknya janin dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun.
"Stunting dapat terjadi akibat Ibu yang kekurangan nutrisi pada saat kehamilannya, anak kekurangan gizi dalam 2 tahun usianya, dan sanitasi yang buruk dengan akses air bersih yang tidak layak. Stunting dapat dicegah dan dikoreksi, oleh karena itu, keluarga menjadi kunci dalam pencegahan terjadinya stunting baru, dengan menekankan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi dalam keluarga" sebut Shodiqin.
Dalam kesempatan itu, Shodiqin mengingatkan pentingnya memahami bahaya stunting, "konsekuensi dari stunting bukan semata persolan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis maupun tingkat intelektual yang rendah" tambah Shodiqin.
Disebutkan data SSGI Tahun 2022 angka prevalensi stunting Sulawesi Selatan sebesar 27,2 persen, angka ini masih di atas nasional yaitu 21,6 persen, sedangkan Kota Makassar 18,4 persen.
Shodiqin menyebutkan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan BKKBN saja, namun dibutuhkan dukungan peran serta dari semua pihak baik pemerintah, swasta, Akademisi, masyarakat, media dan Komisi IX DPR RI sendiri sebagai mitra strategis BKKBN.
Mengakhiri sambutan, Shodiqin menyampaikan terima kasih kepada Aliyah Mustika Ilham, selaku Komisi IX DPR RI yang telah berperan aktif mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar.
"Harapan kami angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar bisa diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024 dan upaya mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas yaitu Generasi Emas 2045 dapat kita wujudkan bersama" tutup Shodiqin
Kegiatan yang dikemas dalam Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus dihadiri langsung anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar, Syahruddin.
Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan lewat kolaborasi bersama BKKBN diharapkan upaya percepatan penurunan stunting khususnya di Kota Makassar dapat lebih cepat menurun, sehingga target Zero Stunting dapat diwujudkan bersama.
Aliyah mengatakan untuk melahirkan anak yang bebas stunting dibutuhkan keterlibatan seluruh anggota keluarga, bagaimana kebutuhan gizi anak bisa dipenuhi. "Saya harapkan ibu-ibu untuk memperhatikan bagaimana asupan gizi anak agar stunting bisa di cegah, selain itu remaja yang ingin menikah agar memperhatikan usia ideal menikah, wanita 21 tahun dan laki-laki 25 tahun" ujar Aliyah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Sulsel, Shodiqin menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IX DPR RI sebagai mitra strategis BKKBN dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
"Harapannya kegiatan ini mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak yang hadir tentang program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, sehingga Kita dapat bersama-sama mencegah terjadinya stunting baik dalam keluarga" ujar Shodiqin.
Stunting bukanlah sebuah penyakit, sebut Shodiqin namun sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan(HPK) yaitu saat mulai terbentuknya janin dalam kandungan hingga bayi berusia 2 tahun.
"Stunting dapat terjadi akibat Ibu yang kekurangan nutrisi pada saat kehamilannya, anak kekurangan gizi dalam 2 tahun usianya, dan sanitasi yang buruk dengan akses air bersih yang tidak layak. Stunting dapat dicegah dan dikoreksi, oleh karena itu, keluarga menjadi kunci dalam pencegahan terjadinya stunting baru, dengan menekankan pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi dalam keluarga" sebut Shodiqin.
Dalam kesempatan itu, Shodiqin mengingatkan pentingnya memahami bahaya stunting, "konsekuensi dari stunting bukan semata persolan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis maupun tingkat intelektual yang rendah" tambah Shodiqin.
Disebutkan data SSGI Tahun 2022 angka prevalensi stunting Sulawesi Selatan sebesar 27,2 persen, angka ini masih di atas nasional yaitu 21,6 persen, sedangkan Kota Makassar 18,4 persen.
Shodiqin menyebutkan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan BKKBN saja, namun dibutuhkan dukungan peran serta dari semua pihak baik pemerintah, swasta, Akademisi, masyarakat, media dan Komisi IX DPR RI sendiri sebagai mitra strategis BKKBN.
Mengakhiri sambutan, Shodiqin menyampaikan terima kasih kepada Aliyah Mustika Ilham, selaku Komisi IX DPR RI yang telah berperan aktif mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar.
"Harapan kami angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar bisa diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2024 dan upaya mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas yaitu Generasi Emas 2045 dapat kita wujudkan bersama" tutup Shodiqin
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
Dewan Perjuangkan Bus Trans Sulsel Kembali Beroperasi di Selayar
Komisi D DPRD Sulsel akan memperjuangkan pengoperasian kembali Bus Trans Sulsel di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasalnya, saat ini bus sedang tidak beroperasi karena anggaran untuk Tahun 2025 tidak ada.
Senin, 10 Feb 2025 23:27

News
Puan Maharani: Pers Harus Jadi Pengawas Jalannya Pemerintahan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani berharap pers terus melakukan perannya menjadi penjaga demokrasi. Di momen Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati hari ini
Minggu, 09 Feb 2025 16:22

News
Kakanwil Ditjenpas Sulsel Sambut Kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sulsel, Rudy F. Sianturi sambut kunjungan Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatiah, di ruang kerjanya
Jum'at, 07 Feb 2025 21:05

Sulsel
Ketua Komisi II DPR RI Ziarah ke Makam Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rizqinizamy Karsayuda. Adnan sekaligus menjamu santap siang di Rumah Jabatan Bupati Gowa.
Kamis, 06 Feb 2025 19:13

News
DPR Nilai Pengunduran Pelantikan Kepala Daerah Langgar Kesepakatan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 menyalahi aturan. Pasalnya, pengunduran tersebut tidak melibatkan Komisi II DPR RI.
Senin, 03 Feb 2025 16:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Honorer Bantaeng Gelar Aksi, Sebut Seleksi PPPK Tidak Adil
2

Akses Jalan Maros-Makassar Lumpuh, Puluhan Calon Penumpang Pesawat Telantar
3

Bosowa Peduli jadi yang Pertama Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Makassar
4

Maskapai Beri Kebijakan Reschedule untuk Penumpang yang Terjebak Banjir
5

Irfan AB Ingatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Tanggulangi Banjir di Maros
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Honorer Bantaeng Gelar Aksi, Sebut Seleksi PPPK Tidak Adil
2

Akses Jalan Maros-Makassar Lumpuh, Puluhan Calon Penumpang Pesawat Telantar
3

Bosowa Peduli jadi yang Pertama Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Makassar
4

Maskapai Beri Kebijakan Reschedule untuk Penumpang yang Terjebak Banjir
5

Irfan AB Ingatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Tanggulangi Banjir di Maros