Kepala Desa se-Sulsel Deklarasi Sukseskan Pemilu 2024
Gusti Ridani
Senin, 23 Okt 2023 18:04
Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dengan Para Kepala Desa dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Hotel Claro, Senin (23/10/23). Foto: Gusti Ridani
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dengan Para Kepala Desa dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Hotel Claro, Senin (23/10/23).
Kegiatan diawali dengan ikrar dan penandatanganan netralitas para Kepala Desa, pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ikrar yang dibacakan berisi 4 (empat) poin. Pertama, akan menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pada pasangan calon tertentu.
Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
"Demikian ikrar ini, apabila kami melanggar, hal-hal yang telah kami nyatakan dalam ikrar ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan," ucap Kepala Desa Paccake, Kabupaten Barru, Muhammad Dahlan, yang diikuti oleh kepala desa lainnya.
Usai pembacaan ikrar, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan materi dan arahan terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.
"Kepala desa kita luar biasa. Sebenarnya acara Forkopimda ini sesi kedua, yang pertama sudah dilaksanakan bersama Forkopimcam dan pematerinya dari Forkopimda Sulsel, termasuk dari KPU dan Bawaslu. Hari ini kita bersama kepala desa," kata Bahtiar.
Ia menyebutkan, kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan dan sudah ada undang-undang yang mengatur terkait netralitas mereka di Pemilu dan Pilkada Serentak. Peran kepala desa sangat penting, untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan lancar, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Peran kepala desa, sekaligus membantu agenda pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan. Apalagi pada November nanti, sudah masuk tahapan dan masa kampanye Pemilu 2024. Ia pun mengingatkan, berbagai tantangan yang akan dihadapi.
"Tanggal 28 November sudah masuk masa kampanye yang merupakan masa-masa rawan hingga tiga hari sebelum pencoblosan atau tiga hari sebelum 14 Februari 2024 (masa tenang 11-13 Februari)," jelasnya.
Bahtiar mengingatkan, jangan sampai netralitas kepala desa dipersoalkan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan. Termasuk di dunia maya atau sosial media.
Lebih jauh ia menjelaskan, kepala desa juga harus berperan dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu, agar partisipasi masyarakat di Pemilu tetap tinggi. Pada tahun 2019 secara nasional, angka partisipasi pemilih Pemilu ialah 81 persen. Yakni, ada 158.012.506 pemilih.
"Kalau kita sama-sama kepala desa, ini akan tercapai. Kenapa harus tinggi, supaya legitimasi pemimpin yang terpilih itu tinggi, makanya bagus kalau banyak datang ke TPS," pungkasnya.
Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulsel 6,67 juta orang (Laki-laki 3,24 juta, Perempuan 3,42 juta) di 24 kabupaten/kota, 313 kecamatan, 3.059 desa/kelurahan serta 26.357 TPS.
Kegiatan diawali dengan ikrar dan penandatanganan netralitas para Kepala Desa, pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ikrar yang dibacakan berisi 4 (empat) poin. Pertama, akan menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pada pasangan calon tertentu.
Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
"Demikian ikrar ini, apabila kami melanggar, hal-hal yang telah kami nyatakan dalam ikrar ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan," ucap Kepala Desa Paccake, Kabupaten Barru, Muhammad Dahlan, yang diikuti oleh kepala desa lainnya.
Usai pembacaan ikrar, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan materi dan arahan terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.
"Kepala desa kita luar biasa. Sebenarnya acara Forkopimda ini sesi kedua, yang pertama sudah dilaksanakan bersama Forkopimcam dan pematerinya dari Forkopimda Sulsel, termasuk dari KPU dan Bawaslu. Hari ini kita bersama kepala desa," kata Bahtiar.
Ia menyebutkan, kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan dan sudah ada undang-undang yang mengatur terkait netralitas mereka di Pemilu dan Pilkada Serentak. Peran kepala desa sangat penting, untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan lancar, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Peran kepala desa, sekaligus membantu agenda pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan. Apalagi pada November nanti, sudah masuk tahapan dan masa kampanye Pemilu 2024. Ia pun mengingatkan, berbagai tantangan yang akan dihadapi.
"Tanggal 28 November sudah masuk masa kampanye yang merupakan masa-masa rawan hingga tiga hari sebelum pencoblosan atau tiga hari sebelum 14 Februari 2024 (masa tenang 11-13 Februari)," jelasnya.
Bahtiar mengingatkan, jangan sampai netralitas kepala desa dipersoalkan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan. Termasuk di dunia maya atau sosial media.
Lebih jauh ia menjelaskan, kepala desa juga harus berperan dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu, agar partisipasi masyarakat di Pemilu tetap tinggi. Pada tahun 2019 secara nasional, angka partisipasi pemilih Pemilu ialah 81 persen. Yakni, ada 158.012.506 pemilih.
"Kalau kita sama-sama kepala desa, ini akan tercapai. Kenapa harus tinggi, supaya legitimasi pemimpin yang terpilih itu tinggi, makanya bagus kalau banyak datang ke TPS," pungkasnya.
Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulsel 6,67 juta orang (Laki-laki 3,24 juta, Perempuan 3,42 juta) di 24 kabupaten/kota, 313 kecamatan, 3.059 desa/kelurahan serta 26.357 TPS.
(GUS)
Berita Terkait
News
Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Bantuan Pompa Irigasi di Bone
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Jokowi meninjau langsung pelaksanaan pemberian bantuan 300 unit pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Jaling
Kamis, 04 Jul 2024 16:53
Sulsel
Temui Pj Gubernur Sulsel, Bawaslu Bahas Kendala Pencairan Dana Hibah
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menggelar pertemuan dengan PJ Gubernur Sulsel Prof, Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar kemarin. Pertemuan tersebut membahas sejumlah perkembangan terkait pengawasan pemilihan serentak 2024.
Rabu, 03 Jul 2024 17:22
Sulsel
FKUB Sulsel Siap Jadi Cooling Sistem di Pilkada 2024
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Selatan, siap menjadi cooling sistem di momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak
Selasa, 02 Jul 2024 23:48
News
Penanganan Inflasi Sulsel Masuk Lima Terbaik di Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumumkan bahwa inflasi di daerah ini pada Juni 2024 di angka 2,03 persen year-on-year
Senin, 01 Jul 2024 20:07
News
Pj Gubernur Sulsel: Polri Berperan Penting dalam Pembangunan Daerah
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri peringatan Hari Bhayangkara Ke-78 di Mapolda Sulsel, Senin, (1/07/2024).
Senin, 01 Jul 2024 20:01
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bawaslu Maros Dilaporkan ke DKPP Soal Seleksi Panwascam
2
PHRI Sulsel Gandeng PT Sani Galesong Jaya Bangun Perumahan Karyawan Hotel & Restoran
3
Bawaslu Sulsel Ingatkan Pantarlih Betul-betul Coklit di Rumah Pemilih
4
Kepemimpinan AKBP Zulkarnain, Polres Luwu Timur Gencar Peduli Kaum Disabilitas
5
Abdillah Natsir Kantongi 4 Rekomendasi, 3 Berpaket AJB di Pilkada Pinrang 2024
6
Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Bantuan Pompa Irigasi di Bone
7
KPU Luwu Timur Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih