DPR RI Soroti Kasus Penangkapan 37 Jemaah Haji Asal Makassar Pakai Visa Palsu
Senin, 03 Jun 2024 16:18
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid menyatakan bahwa kasus penggunaan visa palsu oleh jemaah haji menjadi perhatian serius bagi DPR. Foto: Parlementaria/DPR RI
JAKARTA - Sebanyak 37 jemaah asal Kota Makassar ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi di Madinah. Penangkapan ini dilakukan karena para jemaah tersebut diketahui menggunakan visa palsu untuk melaksanakan ibadah haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid menyatakan bahwa kasus penggunaan visa palsu oleh jemaah haji menjadi perhatian serius bagi Komisi VIII DPR RI.
"Haji yang tidak memakai visa haji ini, merupakan masalah yang perlu ditangani dengan tegas," kata Abdul Wahid dalam keterangannya pada Senin (03/06/2024).
Politisi Gerindra ini menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya harus dibahas di dalam negeri, tetapi juga perlu dibicarakan dengan pemerintah Arab Saudi.
"Kita perlu berkoordinasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi untuk mencari solusi terbaik dan mencegah kejadian serupa di masa depan," lanjutnya.
Komisi VIII DPR RI akan mendalami kasus ini lebih lanjut dan berupaya mencari tahu bagaimana visa palsu tersebut bisa diperoleh oleh para jemaah.
Abdul Wahid juga menekankan pentingnya meningkatkan pengawasan dan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam pengelolaan ibadah haji.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya ketelitian dan keabsahan dokumen dalam perjalanan ibadah haji.
"Kita harus memastikan semua jemaah berangkat dengan dokumen yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Abdul Wahid.
Abdul Wahid berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengurangi hak jemaah untuk melaksanakan ibadah haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid menyatakan bahwa kasus penggunaan visa palsu oleh jemaah haji menjadi perhatian serius bagi Komisi VIII DPR RI.
"Haji yang tidak memakai visa haji ini, merupakan masalah yang perlu ditangani dengan tegas," kata Abdul Wahid dalam keterangannya pada Senin (03/06/2024).
Politisi Gerindra ini menambahkan bahwa masalah ini tidak hanya harus dibahas di dalam negeri, tetapi juga perlu dibicarakan dengan pemerintah Arab Saudi.
"Kita perlu berkoordinasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi untuk mencari solusi terbaik dan mencegah kejadian serupa di masa depan," lanjutnya.
Komisi VIII DPR RI akan mendalami kasus ini lebih lanjut dan berupaya mencari tahu bagaimana visa palsu tersebut bisa diperoleh oleh para jemaah.
Abdul Wahid juga menekankan pentingnya meningkatkan pengawasan dan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam pengelolaan ibadah haji.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya ketelitian dan keabsahan dokumen dalam perjalanan ibadah haji.
"Kita harus memastikan semua jemaah berangkat dengan dokumen yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Abdul Wahid.
Abdul Wahid berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengurangi hak jemaah untuk melaksanakan ibadah haji.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Pelantikan Paslon Terpilih Awal Februari, TP: Pemerintahan Daerah Bisa Berjalan Optimal
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe turut serta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP yang membahas terkait persiapan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024.
Rabu, 22 Jan 2025 20:28
Sulsel
Masa Tunggu Haji Reguler Kabupaten Bantaeng 48 Tahun
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantaeng mencatat ada 8.445 orang dalam waiting list alias daftar tunggu jamaah haji reguler.
Rabu, 22 Jan 2025 17:18
News
Pinjol Capai Rp137 Triliun OJK Diimbau Lebih Aktif Edukasi Masyarakat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta agar bisa lebih aktif untuk mengedukasi masyarakat, terkait dengan pinjaman online (Pinjol) yang saat ini mudah diakses.
Rabu, 22 Jan 2025 06:24
News
Program MBG Perlu Dievaluasi dan Diawasi Secara Reguler
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program tersebut perlu dievaluasi secara reguler.
Senin, 20 Jan 2025 11:55
News
Peradi Ingin Bawa Kasus Pembunuhan Rudy S Gani ke DPR RI
Kasus pembunuhan pengacara Rudy S Gani belum menemui titik terang. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Makassar berencana membawa kasus ini ke DPR RI.
Minggu, 19 Jan 2025 18:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pelantikan Paslon Terpilih Awal Februari, TP: Pemerintahan Daerah Bisa Berjalan Optimal
2
Sulsel Zona Merah, BBKHIT Gencarkan Sosialisasi Kewaspadaan Penyebaran PMK
3
KPU Palopo Jelaskan Kronologi Perubahan Status Syarat Administrasi Trisal di Sidang MK
4
Dukung Asta Cita, Telkom Fokus Kembangkan Talenta Digital Indonesia
5
DPRD Sulsel Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Ada di APBD 2025
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pelantikan Paslon Terpilih Awal Februari, TP: Pemerintahan Daerah Bisa Berjalan Optimal
2
Sulsel Zona Merah, BBKHIT Gencarkan Sosialisasi Kewaspadaan Penyebaran PMK
3
KPU Palopo Jelaskan Kronologi Perubahan Status Syarat Administrasi Trisal di Sidang MK
4
Dukung Asta Cita, Telkom Fokus Kembangkan Talenta Digital Indonesia
5
DPRD Sulsel Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Ada di APBD 2025