Pemprov Sulbar Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kesembilan
Senin, 22 Mei 2023 14:20
Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan menerima hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah provinsi. Foto: Istimewa
MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulbar kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya.
Opini itu disampaikan Auditor utama keuangan negara wilayah VI, Laode Nursiadi pada Rapat Paripurna DPRD Sulbar penyerahan hasil BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulbar tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin 22 Mei 2023.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, dihadiri Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Laode Nursiadi mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
LKPD dilaksanakan untuk tujuan kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatutan terhadap perundang-undangan, efektivitas pengendalian intern (SPI).
"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sulbar tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP). Kami sampaikan selamat atas pencapaian WTP ke sembilan kalinya," kata Laode.
Laode mengapresiasi capaian tersebut, namun beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti masih lemahnya pengendalian sistem itern, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pun menyampaikan rasa syukur atas capaian yang telah ditorehkan pemerintah provinsi.
"Terima kasih atas kerja keras selama tahun 2022, kolaborasi yang baik antara jajaran pemerintah provinsi dan DPRD, yang menghasilkan opini WTP untuk kesembilan kalinya," kata Zudan.
Sekertaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut juga menyampaikan terimakasih kepada instansi vertikal selama 2022, telah berkolaborasi dengan kerjasama yang baik.
Ia juga menyampaikan, selama dua minggu ini berkomunikasi dengan Gubernur terdahulu. Ia menyampaikan terimakasih kepada seluruh pendahulu yang telah meletakkan pondasi landasan yang sangat baik.
Sebagai entitas pelaporan keuangan, lanjut Zudan, Pemerintah Provinsi Sulbar terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK, termasuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dan penyempurnaan serta menugaskan saudara Sekretaris Daerah provinsi bersama tim tindak lanjut untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut.
"Tanpa harus menunggu selama 60 (enam puluh) hari kerja, baik temuan yang bersifat administratif maupun yang menyangkut pengembalian kerugian," tutup Zudan.
Opini itu disampaikan Auditor utama keuangan negara wilayah VI, Laode Nursiadi pada Rapat Paripurna DPRD Sulbar penyerahan hasil BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulbar tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin 22 Mei 2023.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, dihadiri Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Laode Nursiadi mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
LKPD dilaksanakan untuk tujuan kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatutan terhadap perundang-undangan, efektivitas pengendalian intern (SPI).
"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sulbar tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP). Kami sampaikan selamat atas pencapaian WTP ke sembilan kalinya," kata Laode.
Laode mengapresiasi capaian tersebut, namun beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti masih lemahnya pengendalian sistem itern, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh pun menyampaikan rasa syukur atas capaian yang telah ditorehkan pemerintah provinsi.
"Terima kasih atas kerja keras selama tahun 2022, kolaborasi yang baik antara jajaran pemerintah provinsi dan DPRD, yang menghasilkan opini WTP untuk kesembilan kalinya," kata Zudan.
Sekertaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut juga menyampaikan terimakasih kepada instansi vertikal selama 2022, telah berkolaborasi dengan kerjasama yang baik.
Ia juga menyampaikan, selama dua minggu ini berkomunikasi dengan Gubernur terdahulu. Ia menyampaikan terimakasih kepada seluruh pendahulu yang telah meletakkan pondasi landasan yang sangat baik.
Sebagai entitas pelaporan keuangan, lanjut Zudan, Pemerintah Provinsi Sulbar terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK, termasuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah penyelesaian dan penyempurnaan serta menugaskan saudara Sekretaris Daerah provinsi bersama tim tindak lanjut untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut.
"Tanpa harus menunggu selama 60 (enam puluh) hari kerja, baik temuan yang bersifat administratif maupun yang menyangkut pengembalian kerugian," tutup Zudan.
(MAN)
Berita Terkait
Sulbar
PLN Mobile Sulbar Run 2024 Gaungkan Semangat Transisi Energi
PLN dan Pemprov Sulbar berkolaborasi mengadakan PLN Mobile Sulbar Run 2024 di Anjungan Manakarra, Kabupaten Mamuju, pada 21 September 2024 besok.
Jum'at, 20 Sep 2024 19:53
Sulsel
Gowa Raih Opini WTP ke-12 dari BPK Sulsel
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Kamis, 30 Mei 2024 08:41
Sulsel
DPRD Sulsel Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LHP Tahun Anggaran 2023
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.
Rabu, 29 Mei 2024 22:12
Sulsel
Kabupaten Maros Kembali Raih Predikat Opini WTP ke-14
Pemerintah Kabupaten Maros kembali mendapatkan penghargaan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Rabu, 29 Mei 2024 17:28
Sulsel
Pj Bupati Muh Saleh Antar Luwu 9 Kali WTP
PJ Bupati Luwu, Muhammad Saleh, berhasil mengantar Kabupaten Luwu, meraih opini WTP dari BPK RI.
Senin, 27 Mei 2024 22:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Babak Baru Polemik Pilkada Jeneponto: PPK Kelara Tolak Rekomendasi PSU
2
Respons Bawaslu Sulsel Atas Polemik Rekapitulasi Suara di Kelara Jeneponto
3
Ribuan Warga Berunjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jeneponto
4
Bawaslu Rekomendasikan 8 TPS di Jeneponto Lakukan PSU
5
KPU Soppeng Rampungkan Rekapitulasi: SUKSES 80.266, SIAP ADA 61.758 Suara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Babak Baru Polemik Pilkada Jeneponto: PPK Kelara Tolak Rekomendasi PSU
2
Respons Bawaslu Sulsel Atas Polemik Rekapitulasi Suara di Kelara Jeneponto
3
Ribuan Warga Berunjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jeneponto
4
Bawaslu Rekomendasikan 8 TPS di Jeneponto Lakukan PSU
5
KPU Soppeng Rampungkan Rekapitulasi: SUKSES 80.266, SIAP ADA 61.758 Suara