Media Didorong jadi Penangkal Hoax Selama Tahapan Pilkada 2024

Jum'at, 26 Jul 2024 20:39
Media Didorong jadi Penangkal Hoax Selama Tahapan Pilkada 2024
Penyelenggara Pilkada serentak 2024 mendorong media berperan menjadi dinamisator dalam setiap tahapan, khususnya pada saat masa kampanye calon kepala daerah. Foto: Dok KPU Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Penyelenggara Pilkada serentak 2024 mendorong media berperan menjadi dinamisator dalam setiap tahapan, khususnya pada saat masa kampanye calon kepala daerah.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan stakeholders media di Hotel Novotel, Jumat (26/07/2024).

Bawaslu membekali awak media dan Humas Bawaslu 24 Kabupaten/kota di Sulsel tentang bagaimana peliputan berita jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November mendatang.

Hadir sebagai narasumber Pemimpin Redaksi Harian Tribun Timur Thamzil Thahir, Koordinator Wilayah Mafindo Makassar Andi Fauziah Astrid, serta anggota KPU Sulsel Hasruddin Husain.



Koordinator Wilayah Mafindo Makassar, Andi Fauziah Astrid mengatakan, bahwa pihaknya telah membangun kolaborasi dengan google dan Meta, bagaimana mengadukan jika adanya konten-konten yang mengandung fitnah dan hoaks.

Media didorong untuk menjadi garda terdepan untuk menangkal hoax. Apalagi di Pilkada 2024 ini, Mafindo sudah bekerjasama dengan Bawaslu untuk mengantisipasi informasi hoaks yang beredar di media sosial.

"Kami juga berkolaborasi dengan beberapa media untuk mengantisipasi hoax-hoax jika ditemukan selama di Pilkada. Bahkan jika wartawan ingin mengecek fakta. bisa menghubungi Mafindo, nantinya akan dibantu,” kuncinya.

Kepala Divisi Data dan Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah mengungkapkan kegiatan guna memberikan penjelasan maupun pemahaman kepada awak media dan Humas Bawaslu 24 Kabupaten/Kota dalam melakukan peliputan pilkada nantinya.

Alamsyah menjelaskan kegiatan tersebut penting dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerawanan pilkada. Terutama dalam hal melakukan pemberitaan hoax, juga menyebarkan ujaran kebencian.

"Baik itu awak media maupun staf kehumasan merupakan garda terdepan untuk mempublikasi data atau hasil pengawasan di tahapan pemilihan nantinya," ucapnya.

Apalagi kata dia, sejauh ini Bawaslu Sulsel dalam melakukan pemberitaan sejauh ini terbilang kondusif namun dengan adanya pembekalan peliputan para staf humas dapat lebih meningkatkan kapasitas pemberitaan kehumasan.

"Perlu dibekali peningkatan pemahaman peliputan terutama staf kehumasan guna menambah ilmu didunia jurnalistik," pungkasnya.



Anggota KPU Sulsel Hasruddin Husain menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 lebih menantang karena tahapan kampanyenya selama 60 hari. "Dari semua tahapan Pilkada, kampanye sedikit hangat. Bulan depan sudah pendaftaran," sebutnya.

Hasruddin menuturkan di tahapan kampanye inilah peran media sangat strategis. Media harus menjadi dinamisator kampanye.

"Di tahapan kampanye ini isu strategisnya adalah black campaign. Kandidat saling serang lewat media. Kami sebagai penyelenggara sering serba salah dalam penanganannya karena melibatkan media," ujarnya.

"Lewat kegiatan ini lah kami berharap ada masukan dari media," sambung Hasruddin.

Hasurddin mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada pertemuan di Jakarta guna membahas seperti apa Peraturan KPU kampaye yang baru. "Sulsel akan menjadi lokus diskusi sebelum ditetapkan PKPU kampanye yang baru," katanya.
(UMI)
Berita Terkait
Bawaslu Soppeng Gelar Outbond Leadership Camp, Perkuat SDM dan Kelembagaan
Sulsel
Bawaslu Soppeng Gelar Outbond Leadership Camp, Perkuat SDM dan Kelembagaan
Bawaslu Soppeng menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bertajuk “Transformasi Sumber Daya Manusia Bawaslu Soppeng lewat Outbond Leadership Camp”.
Senin, 15 Des 2025 12:31
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
News
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep kembali tercoreng dengan ditetapkannya Ketua KPU Pangkep, Anggota yang merupakan Divisi Hukum, beserta sekretarisnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep atas dugaan perilaku korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebanyak Rp554 juta dari total anggaran dana hibah sebesar Rp26 miliar.
Sabtu, 06 Des 2025 12:25
KAHMI Sulsel Minta Ichlas Koperatif Hadapi Kasus Korupsi Dana Pilkada Pangkep 2024
Sulsel
KAHMI Sulsel Minta Ichlas Koperatif Hadapi Kasus Korupsi Dana Pilkada Pangkep 2024
MW KAHMI Sulsel akhirnya angkat suara menyikapi penetapan Ichlas, Presidium MD KAHMI Pangkep periode 2023–2028, sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada 1 Desember 2025.
Rabu, 03 Des 2025 09:33
Dua Komisioner KPU Pangkep jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pilkada 2024
Sulsel
Dua Komisioner KPU Pangkep jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pilkada 2024
Tiga pejabat KPU Pangkep resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada Senin (01/12/2025). Ketiganya terseret kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Pangkep 2024.
Senin, 01 Des 2025 23:45
40 Kader P2P Bawaslu Bantaeng Ikuti Diskusi Daring Pengawasan Partisipatif
Sulsel
40 Kader P2P Bawaslu Bantaeng Ikuti Diskusi Daring Pengawasan Partisipatif
Sebanyak 40 kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dari Kabupaten Bantaeng mengikuti diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (20/11/2025)
Kamis, 20 Nov 2025 14:23
Berita Terbaru