Bawaslu Sulsel Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pilkada, Antisipasi Potensi Konflik

Senin, 09 Sep 2024 19:24
Bawaslu Sulsel Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pilkada, Antisipasi Potensi Konflik
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli. Dok Bawaslu Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis hasil pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Hotel Harper Makassar pada Senin (09/09/2024).

Hadir dalam kegiatan ini Ketua dan anggota Bawaslu Sulsel, Kasdam XIV/Hasanuddin Brigjen TNI M. Syech Ismed, Kabinda Sulsel Brigjen Dwi Surjadmojo, Dir Samapta Polda Sulsel Kombes Pol. Setiadi Sulaksono, dan Asisten Tindak Pidana Umum Kajati Sulsel Rizal Syah Nyaman.

Selanjutnya Kepala Bakesbangpol Prov Sulsel Ansyar, Kepala Satpol PP Prov Sulsel Andi Arwin Aziz, Akademisi Fisipol UGM Dr. rer.pol. Mada Sukmajati. Kemudian ketua/anggota Bawaslu kabupaten/kota, 18 Perwakilan Partai Politik Wilayah Sulsel, LO Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dan perwakilan media.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan pihaknya melaunching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 untuk menciptakan Pilkada damai dengan melakukan antisipasi pada daerah yang dianggap rawan.

"Kegiatan ini bagaimana merumuskan program strategis daerah yang dianggap rawan untuk mengantisipasi konflik sosial, instrumen pencalonan dan pungut hitung suara pada daerah kabupaten/kota yang dianggap rawan," katanya saat ditemui di lokasi acara.

Mardiana menyampaikan sebagai bentuk keseriusan dalam melakukan pengawasan, pihaknya telah memproses ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas. Mereka sudah dilaporkan ke KASN, dengan total 117 orang.

"Ini artinya warning sistem harus dikuatkan. Kita akan coba intervensi dengan kegiatan yang sifatnya mengikat komitmen dan mencoba elaborasi dan melalukan kegiatan strategi yang memiliki nilai bermakna," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah agar lebih sigap dalam situasi pengendaliannya dan berharap situasi pemilihan ini juga menjadi efek baik dari fase Pemilu lalu. Dimana Sulsel termasuk daerah yang relatif aman pasca Pemilu.
(UMI)
Berita Terkait
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
News
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyambut baik tawaran dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Hamzah Halim untuk menjadi dosen praktisi di bidang kepemiluan.
Rabu, 18 Jun 2025 21:48
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Makassar City
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah akhirnya resmi menyandang gelar doktor seusai mengikuti ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Ruang Promosi Lantai III, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Rabu 18 Juni 2025.
Rabu, 18 Jun 2025 16:10
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Sulsel
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Bawaslu Luwu Timur (Lutim) resmi membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.
Selasa, 17 Jun 2025 17:05
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
10 Komisioner KPU Takalar dan Bawaslu Gowa Tak Terbukti Langgar Etik
Sulsel
10 Komisioner KPU Takalar dan Bawaslu Gowa Tak Terbukti Langgar Etik
DKPP merehabilitasi nama 10 penyelenggara Pemilu di Sulawesi Selatan. Keputusan itu diumumkan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Rabu, 11 Jun 2025 14:56
Berita Terbaru