Bawaslu di Sulsel Butuh 14.548 PTPS untuk Kawal Pilgub & Pilkada 2024
Rabu, 11 Sep 2024 08:00

Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli saat melantik pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) di Kabupaten Soppeng pada Januari 2024 lalu. Dok Bawaslu Sulsel
MAKASSAR - Bawaslu di Sulsel membutuhkan sebanyak 14.548 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk pelaksanaan Pilgub dan Pilkada 2024. Jumlah yang dibutuhkan ialah total TPS yang ditetapkan KPU.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan jajaran kabupaten/kota akan segera membuka perekrutan PTPS. Setiap petugas PTPS mengawal satu TPS.
"Dalam waktu dekat, teman-teman Bawaslu kabupaten/kota akan membuka perekrutan PTPS. Jumlahnya ya sesuai TPS yang ditetapkan KPU," kata Samsuar kepada Sindo Makassar pada Selasa (10/09/2024).
Rekrutmen ini dibuka untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. PTPS akan dilantik satu bulan sebelum pemungutan suara dengan durasi kerja satu bulan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Luwu Utara, Muhajirin menegaskan pentingnya peran PTPS dalam menjaga integritas dan transparansi jalannya pemilihan di setiap TPS.
“PTPS memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi proses pemungutan suara di tingkat TPS. Ttermasuk memastikan tidak adanya kecurangan dan pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung,” ungkap Muhajirin.
Muhajirin juga mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan ini.
“Kami berharap partisipasi aktif masyarakat dalam rekrutmen PTPS. Ini adalah salah satu cara bagi warga untuk turut serta menjaga demokrasi di daerah kita,” tambahnya.
Pendaftaran PTPS ini dijadwalkan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Diantaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 25 tahun, dan tidak terlibat dalam partai politik.
Bawaslu berharap dengan adanya pengawasan yang ketat dan terstruktur dari PTPS, proses pemilihan kepala daerah di Sulsel dan 24 kabupaten/kota dapat berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan jajaran kabupaten/kota akan segera membuka perekrutan PTPS. Setiap petugas PTPS mengawal satu TPS.
"Dalam waktu dekat, teman-teman Bawaslu kabupaten/kota akan membuka perekrutan PTPS. Jumlahnya ya sesuai TPS yang ditetapkan KPU," kata Samsuar kepada Sindo Makassar pada Selasa (10/09/2024).
Rekrutmen ini dibuka untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. PTPS akan dilantik satu bulan sebelum pemungutan suara dengan durasi kerja satu bulan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Luwu Utara, Muhajirin menegaskan pentingnya peran PTPS dalam menjaga integritas dan transparansi jalannya pemilihan di setiap TPS.
“PTPS memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi proses pemungutan suara di tingkat TPS. Ttermasuk memastikan tidak adanya kecurangan dan pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung,” ungkap Muhajirin.
Muhajirin juga mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan ini.
“Kami berharap partisipasi aktif masyarakat dalam rekrutmen PTPS. Ini adalah salah satu cara bagi warga untuk turut serta menjaga demokrasi di daerah kita,” tambahnya.
Pendaftaran PTPS ini dijadwalkan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Diantaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 25 tahun, dan tidak terlibat dalam partai politik.
Bawaslu berharap dengan adanya pengawasan yang ketat dan terstruktur dari PTPS, proses pemilihan kepala daerah di Sulsel dan 24 kabupaten/kota dapat berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Asusila Eks Komisioner Bawaslu Wajo
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Polres Wajo agar tetapkan Eks Komisioner Bawaslu Wajo inisial HO sebagai tersangka kasus pelecehan seksual.
Kamis, 16 Okt 2025 19:45

News
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas kepada Teradu, Heriyanto sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Kamis, 02 Okt 2025 14:29

News
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Rabu, 01 Okt 2025 23:29

News
Berlangsung Tertutup, DKPP Akan Sidangkan Kasus Pelecehan Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Selasa, 30 Sep 2025 19:35

Sulsel
Bawaslu Bantaeng Dorong Demokrasi Sehat Lewat Pemilihan OSIS
Bawaslu Kabupaten Bantaeng menghadiri kegiatan debat calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMAN 1 Bantaeng, Kamis (25/09/2025).
Kamis, 25 Sep 2025 20:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Nilai Santri Menjadi Fondasi Integritas dalam Menjaga Suara Rakyat
2

Nama Pimpinan DPRD Jeneponto Terseret Dugaan Perselingkuhan Sesama Legislator
3

PT Vale Tuntaskan 6 Titik Penanganan Tumpahan Pipa Minyak di Towuti
4

7 Fraksi DPRD Gowa Setuju Pembahasan Lebih Lanjut 3 Ranperda
5

Adira Finance Umumkan Pemenang HARCILNAS 2025 Periode Pertama
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Nilai Santri Menjadi Fondasi Integritas dalam Menjaga Suara Rakyat
2

Nama Pimpinan DPRD Jeneponto Terseret Dugaan Perselingkuhan Sesama Legislator
3

PT Vale Tuntaskan 6 Titik Penanganan Tumpahan Pipa Minyak di Towuti
4

7 Fraksi DPRD Gowa Setuju Pembahasan Lebih Lanjut 3 Ranperda
5

Adira Finance Umumkan Pemenang HARCILNAS 2025 Periode Pertama