Wabup Gowa Soroti Titik Rawan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

GOWA - Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah. Pasalnya, sektor tersebut menyerap sebagian besar anggaran daerah dan dinilai rentan terhadap penyimpangan.

Hal itu disampaikan saat membawakan materi pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PA/KPA/PPK dan P3DN serta Pencegahan Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di The Rinra Hotel Makassar, Kamis (21/5/2026).

Menurut Darmawangsyah, praktik korupsi pada sektor PBJ dapat berdampak luas, mulai dari kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas pembangunan, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Fokus pencegahan korupsi PBJ tahun 2026 meliputi digitalisasi sistem pengadaan, pengawasan berbasis risiko, peningkatan transparansi, dan penguatan integritas ASN," jelasnya.

Ia juga mengingatkan sejumlah titik rawan dalam proses pengadaan, seperti pengaturan spesifikasi, pengondisian pemenang tender, hingga praktik gratifikasi dan suap.

"Koordinasi dan integritas seluruh pelaku pengadaan menjadi kunci agar proses PBJ berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi," ujarnya.

Di akhir pemaparannya, Darmawangsyah kembali menekankan bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berdampak serius terhadap negara dan masyarakat karena tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga memengaruhi kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Gowa, Aisyah Najamuddin, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam memahami regulasi dan teknis pengadaan.

"Tujuan utama bimbingan teknis ini adalah meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam memahami regulasi dan teknis pengadaan. Hari ini Pemerintah Kabupaten Gowa melalui UKPBJ melaksanakan bimtek yang diikuti PA, KPA, kepala bagian, dan seluruh camat," ujarnya.

Menurut Aisyah, pemahaman terhadap tata kelola pengadaan yang baik penting agar seluruh pejabat yang terlibat mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan.

"Pelatihan ini memastikan proses pengadaan berjalan efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan," tambahnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.