Bawaslu Pangkep Monitoring DPSHP Kawal Hak Pilih Masyarakat di Pilkada 2024
Rabu, 11 Sep 2024 21:28
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Pangkep, Yulianto Ardiwinata melakukan monitoring pleno DPSHP tingkat PPK di Kantor Camat Pangkajene pada Rabu (11/09). Istimewa
PANGKEP - Bawaslu Pangkep terus mengawal proses penyusunan daftar pemilih di semua tingkatan. Hal tersebut dilakukan guna memastikan hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat bisa tercover menjelang pelaksanaan rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) di tingkat kecamatan.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Pangkep, Yulianto Ardiwinata melakukan monitoring pleno DPSHP tingkat PPK yang digelar di Kantor Camat Pangkajene pada Rabu (11/09/2024).
“Saya kira keberadaan (Jajaran) Bawaslu kali ini, bagaimana memastikan hak pilih setiap warga negara itu tercover selama itu memenuhi syarat. Adapun tahapan dalam penyusunan dan pemutakhiran (daftar pemilih) ini, harus betul-betul data yang disajikan itu memiliki validitas yang kongkret,” ucap Yulianto.
Dia berharap segala sesuatu yang tidak bersyarat supaya tidak tercover dalam daftar pemilih, begitupun juga sebaliknya. Berkaitan dengan pemilih yang bersyarat agar dipastikan untuk tercover di dalam daftar pemilih dalam rangka pemilihan tahun 2024 mendatang.
Yulianto menambahkan, agar jajaran Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan dapat menyiapkan data hasil pengawasannya untuk disandingkan dalam rapat pleno DPSHP.
“Saya rasa, kesiapan teman-teman di dalam hal pelaksanaan rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini, harus betul-betul menyandingkan data hasil pengawasan dengan data yang disajikan teman-teman di tingkat PPK,” pungkasnya.
Selain melakukan monitoring Pleno DPSHP di Kecamatan Pangkajene, Yulianto yang didampingi oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangkep bersama personil pengamanan dari Polres Pangkep, juga melakukan monitoring di wilayah Kecamatan Segeri, Ma’rang dan Bungoro.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Pangkep, Yulianto Ardiwinata melakukan monitoring pleno DPSHP tingkat PPK yang digelar di Kantor Camat Pangkajene pada Rabu (11/09/2024).
“Saya kira keberadaan (Jajaran) Bawaslu kali ini, bagaimana memastikan hak pilih setiap warga negara itu tercover selama itu memenuhi syarat. Adapun tahapan dalam penyusunan dan pemutakhiran (daftar pemilih) ini, harus betul-betul data yang disajikan itu memiliki validitas yang kongkret,” ucap Yulianto.
Dia berharap segala sesuatu yang tidak bersyarat supaya tidak tercover dalam daftar pemilih, begitupun juga sebaliknya. Berkaitan dengan pemilih yang bersyarat agar dipastikan untuk tercover di dalam daftar pemilih dalam rangka pemilihan tahun 2024 mendatang.
Yulianto menambahkan, agar jajaran Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan dapat menyiapkan data hasil pengawasannya untuk disandingkan dalam rapat pleno DPSHP.
“Saya rasa, kesiapan teman-teman di dalam hal pelaksanaan rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini, harus betul-betul menyandingkan data hasil pengawasan dengan data yang disajikan teman-teman di tingkat PPK,” pungkasnya.
Selain melakukan monitoring Pleno DPSHP di Kecamatan Pangkajene, Yulianto yang didampingi oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangkep bersama personil pengamanan dari Polres Pangkep, juga melakukan monitoring di wilayah Kecamatan Segeri, Ma’rang dan Bungoro.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Bawaslu Soppeng Gelar Outbond Leadership Camp, Perkuat SDM dan Kelembagaan
Bawaslu Soppeng menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bertajuk “Transformasi Sumber Daya Manusia Bawaslu Soppeng lewat Outbond Leadership Camp”.
Senin, 15 Des 2025 12:31
News
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep kembali tercoreng dengan ditetapkannya Ketua KPU Pangkep, Anggota yang merupakan Divisi Hukum, beserta sekretarisnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep atas dugaan perilaku korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebanyak Rp554 juta dari total anggaran dana hibah sebesar Rp26 miliar.
Sabtu, 06 Des 2025 12:25
Sulsel
KAHMI Sulsel Minta Ichlas Koperatif Hadapi Kasus Korupsi Dana Pilkada Pangkep 2024
MW KAHMI Sulsel akhirnya angkat suara menyikapi penetapan Ichlas, Presidium MD KAHMI Pangkep periode 2023–2028, sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada 1 Desember 2025.
Rabu, 03 Des 2025 09:33
Sulsel
Dua Komisioner KPU Pangkep jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pilkada 2024
Tiga pejabat KPU Pangkep resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada Senin (01/12/2025). Ketiganya terseret kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Pangkep 2024.
Senin, 01 Des 2025 23:45
Sulsel
40 Kader P2P Bawaslu Bantaeng Ikuti Diskusi Daring Pengawasan Partisipatif
Sebanyak 40 kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dari Kabupaten Bantaeng mengikuti diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (20/11/2025)
Kamis, 20 Nov 2025 14:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tak Hanya Berburu Penjahat, Pegasus Resmob Jeneponto Juga Berburu Pahala dengan Berbagi
2
Uang Santunan Rp300 Ribu Jadi Pemicu Ricuh Sidang Lakalantas di PN Jeneponto
3
Perkuat Jejaring Global, Pimpinan UMI Silaturrahmi dengan Rabithah Al-Alam Al-Islami
4
Bahas Penguatan Kerjasama Keislaman dan Pendidikan dengan Raabithah Islamiyah
5
Pemprov Sulsel Siapkan Tujuh Armada Bus Angkutan Gratis Natal dan Tahun Baru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tak Hanya Berburu Penjahat, Pegasus Resmob Jeneponto Juga Berburu Pahala dengan Berbagi
2
Uang Santunan Rp300 Ribu Jadi Pemicu Ricuh Sidang Lakalantas di PN Jeneponto
3
Perkuat Jejaring Global, Pimpinan UMI Silaturrahmi dengan Rabithah Al-Alam Al-Islami
4
Bahas Penguatan Kerjasama Keislaman dan Pendidikan dengan Raabithah Islamiyah
5
Pemprov Sulsel Siapkan Tujuh Armada Bus Angkutan Gratis Natal dan Tahun Baru