Bawaslu Pangkep Monitoring DPSHP Kawal Hak Pilih Masyarakat di Pilkada 2024
Rabu, 11 Sep 2024 21:28

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Pangkep, Yulianto Ardiwinata melakukan monitoring pleno DPSHP tingkat PPK di Kantor Camat Pangkajene pada Rabu (11/09). Istimewa
PANGKEP - Bawaslu Pangkep terus mengawal proses penyusunan daftar pemilih di semua tingkatan. Hal tersebut dilakukan guna memastikan hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat bisa tercover menjelang pelaksanaan rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) di tingkat kecamatan.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Pangkep, Yulianto Ardiwinata melakukan monitoring pleno DPSHP tingkat PPK yang digelar di Kantor Camat Pangkajene pada Rabu (11/09/2024).
“Saya kira keberadaan (Jajaran) Bawaslu kali ini, bagaimana memastikan hak pilih setiap warga negara itu tercover selama itu memenuhi syarat. Adapun tahapan dalam penyusunan dan pemutakhiran (daftar pemilih) ini, harus betul-betul data yang disajikan itu memiliki validitas yang kongkret,” ucap Yulianto.
Dia berharap segala sesuatu yang tidak bersyarat supaya tidak tercover dalam daftar pemilih, begitupun juga sebaliknya. Berkaitan dengan pemilih yang bersyarat agar dipastikan untuk tercover di dalam daftar pemilih dalam rangka pemilihan tahun 2024 mendatang.
Yulianto menambahkan, agar jajaran Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan dapat menyiapkan data hasil pengawasannya untuk disandingkan dalam rapat pleno DPSHP.
“Saya rasa, kesiapan teman-teman di dalam hal pelaksanaan rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini, harus betul-betul menyandingkan data hasil pengawasan dengan data yang disajikan teman-teman di tingkat PPK,” pungkasnya.
Selain melakukan monitoring Pleno DPSHP di Kecamatan Pangkajene, Yulianto yang didampingi oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangkep bersama personil pengamanan dari Polres Pangkep, juga melakukan monitoring di wilayah Kecamatan Segeri, Ma’rang dan Bungoro.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Pangkep, Yulianto Ardiwinata melakukan monitoring pleno DPSHP tingkat PPK yang digelar di Kantor Camat Pangkajene pada Rabu (11/09/2024).
“Saya kira keberadaan (Jajaran) Bawaslu kali ini, bagaimana memastikan hak pilih setiap warga negara itu tercover selama itu memenuhi syarat. Adapun tahapan dalam penyusunan dan pemutakhiran (daftar pemilih) ini, harus betul-betul data yang disajikan itu memiliki validitas yang kongkret,” ucap Yulianto.
Dia berharap segala sesuatu yang tidak bersyarat supaya tidak tercover dalam daftar pemilih, begitupun juga sebaliknya. Berkaitan dengan pemilih yang bersyarat agar dipastikan untuk tercover di dalam daftar pemilih dalam rangka pemilihan tahun 2024 mendatang.
Yulianto menambahkan, agar jajaran Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan dapat menyiapkan data hasil pengawasannya untuk disandingkan dalam rapat pleno DPSHP.
“Saya rasa, kesiapan teman-teman di dalam hal pelaksanaan rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini, harus betul-betul menyandingkan data hasil pengawasan dengan data yang disajikan teman-teman di tingkat PPK,” pungkasnya.
Selain melakukan monitoring Pleno DPSHP di Kecamatan Pangkajene, Yulianto yang didampingi oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangkep bersama personil pengamanan dari Polres Pangkep, juga melakukan monitoring di wilayah Kecamatan Segeri, Ma’rang dan Bungoro.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Tersandung Kasus Dugaan Pelecehan, Oknum Komisioner Bawaslu Wajo Mengundurkan Diri
Oknum Komisioner Bawaslu Wajo berinisial HO resmi mengundurkan diri usai dilaporkan kasus dugaan pelecehan seksual, Kamis (18/9/2025).
Kamis, 18 Sep 2025 22:34

Sulsel
Dua Komisioner Bawaslu Palopo Terbukti Langgar Kode Etik, Disanksi Peringatan
Dua Komisioner Bawaslu Palopo terbukti melanggar etik. Keduanya ialah ketua Khaerana dan satu anggotanya, Widianto Hendra yang mendapat sanksi peringatan.
Rabu, 10 Sep 2025 16:42

Sulsel
Kasus PSU Palopo, 7 Komisioner KPU Sulsel Terbebas Sanksi Etik dari DKPP
Tujuh komisioner KPU Sulsel dan Ketua KPU RI terbebas dari sanksi DKPP. Mereka dinyatakan tidak terbukti melanggar dugaan pelanggaran kode etik pada kasus Pilwalkot Palopo.
Senin, 08 Sep 2025 21:26

Sulsel
Bawaslu Selayar Uji Petik, Temukan 12 Pemilih Meninggal di Desa Polebunging
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan uji petik di Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai pada Rabu (03/09/2025).
Kamis, 04 Sep 2025 14:35

News
Bawaslu Bantaeng Komitmen Tingkatkan Kapastitas, Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu
Bawaslu Bantaeng menggelar kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum di Hotel Kirei pada Selasa (26/08/2025).
Selasa, 26 Agu 2025 18:00
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tersandung Kasus Dugaan Pelecehan, Oknum Komisioner Bawaslu Wajo Mengundurkan Diri
2

Struktur Hanura Sulsel Bak Indonesia Mini, 50 Pengurusnya dari Berbagai Kalangan
3

PT Vale - Pemkab Kolaka Sepakat Berdayakan Tenaga Kerja & Pengusaha Lokal
4

Sinergi Zurich & Danamon Hadirkan Perlindungan Optimal Penyakit Kritis
5

Penguatan Komunikasi Baznas sebagai Wujud Tanggung Jawab Program
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tersandung Kasus Dugaan Pelecehan, Oknum Komisioner Bawaslu Wajo Mengundurkan Diri
2

Struktur Hanura Sulsel Bak Indonesia Mini, 50 Pengurusnya dari Berbagai Kalangan
3

PT Vale - Pemkab Kolaka Sepakat Berdayakan Tenaga Kerja & Pengusaha Lokal
4

Sinergi Zurich & Danamon Hadirkan Perlindungan Optimal Penyakit Kritis
5

Penguatan Komunikasi Baznas sebagai Wujud Tanggung Jawab Program