Minta Periksa Kadis PMD, SHCW Desak Polisi Tuntaskan Dugaan Korupsi PJU 14 Kades di Lutim
Kamis, 03 Okt 2024 17:45
Direktur Sultan Hasanuddin Corruption Watch (SHCW), Ewaldo Aziz. Ia mengatakan, dugaan korupsi itu harus segera diusut secara tuntas. Foto: Istimewa
LUWU TIMUR - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lampu penerangan jalan (PJU) di 14 desa se Luwu Timur mendapat perhatian dari sejumlah kalangan.
Salah satunya dari Direktur Sultan Hasanuddin Corruption Watch (SHCW), Ewaldo Aziz. Ia mengatakan, dugaan korupsi itu harus segera diusut secara tuntas.
Untuk itu, pihaknya akan turun ke jalan untuk mendesak pihak kepolisian agar kasus tersebut diambil alih Polda Sulsel.
Mantan Presiden Mahasiswa Fakutas Hukum Unibos ini menekankan, kasus ini telah lama bergulir di Polres. Sehingga ia menilai sebaiknya diambil alih Polda saja.
"Polisi juga harusnya tidak berhenti di keterlibatan para Kades, namun juga ada dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait. Seperti adanya issue keterlibatan Kadis PMD," katanya.
Menyikapi kasus ini, SHCW menyampaikan beberapa poin. Diantaranya meminta Polda Sulawesi Selatan mengambil alih dan mengusut tuntas dugaan korupsi penyelewengan Dana BKK proyek pengadaan PJU Kabupaten Luwu Timur yang diduga melibatkan 14 kepala desa di Luwu Timur.
Meminta Polda Sulawesi Selatan segera melakukan pemanggilan terhadap kepala desa Maramba, Madani, Tarengge Timur, Solo, Kanawatu, Balirejo, Harapan, Asuli, Mahalona, Libukang Mandiri Tole, Kalosi, Tokalimbo, dan Loeha, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana BKK Luwu timur dalam proyek pengadaan PJU.
Mendesak Polda Sulsel melakukan penahanan kepada pihak yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi Dana BKK Luwu Timur berdasarkan status kasusnya yang sudah masuk tahap penyidikan di Polres Luwu Timur.
Meminta Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan Kadis PMD Luwu Timur. Meminta Kapolda Sulsel untuk transparansi dalam penanganan dugaan korupsi Dana BKK l dalam pengadaan PJU Luwu Timur.
Adapun 14 desa yang telah diperiksa polisi, yang diduga kuat bermasalah dalam pengerjaan proyek PJU. Diantaranya Desa Maramba, Desa Madani, Desa Tarengge Timur, Desa Solo, Desa Kanawatu, Desa Balirejo, Desa Harapan, Desa Asuli, Desa Mahalona, Desa Libukang Mandiri, Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Tokalimbo dan Desa Loeha.
Sementara itu, Polres Luwu Timur terus melakukan upaya pengumpulan bukti untuk segera melangkah ke penetapan tersangka. Sampai saat ini, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak ahli dan auditor.
Kasubsi Humas Polres Luwu Timur, Bripka Muh Taufiq menjelaskan bahwa langkah selanjutnya dalam proses hukum akan dilakukan setelah perhitungan tersebut selesai.
"Proses penyidikan memang menunggu hasil pemeriksaan ahli dan perhitungan kerugian negara (PKN) sebagai bagian dari prosedur yang harus dilalui sebelum penetapan tersangka," jelas Bripka Taufiq.
Kasus PJU ini menjadi sorotan publik sejak pertama kali muncul pada tahun 2023. Dan kini semakin memanas dengan banyaknya pihak yang diduga terlibat.
Adapun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lutim, Halsen tak merespon upaya konfirmasi Sindo Makassar. Nomor kontak yang dihubungi, tak dijawab Halsen.
Salah satunya dari Direktur Sultan Hasanuddin Corruption Watch (SHCW), Ewaldo Aziz. Ia mengatakan, dugaan korupsi itu harus segera diusut secara tuntas.
Untuk itu, pihaknya akan turun ke jalan untuk mendesak pihak kepolisian agar kasus tersebut diambil alih Polda Sulsel.
Mantan Presiden Mahasiswa Fakutas Hukum Unibos ini menekankan, kasus ini telah lama bergulir di Polres. Sehingga ia menilai sebaiknya diambil alih Polda saja.
"Polisi juga harusnya tidak berhenti di keterlibatan para Kades, namun juga ada dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait. Seperti adanya issue keterlibatan Kadis PMD," katanya.
Menyikapi kasus ini, SHCW menyampaikan beberapa poin. Diantaranya meminta Polda Sulawesi Selatan mengambil alih dan mengusut tuntas dugaan korupsi penyelewengan Dana BKK proyek pengadaan PJU Kabupaten Luwu Timur yang diduga melibatkan 14 kepala desa di Luwu Timur.
Meminta Polda Sulawesi Selatan segera melakukan pemanggilan terhadap kepala desa Maramba, Madani, Tarengge Timur, Solo, Kanawatu, Balirejo, Harapan, Asuli, Mahalona, Libukang Mandiri Tole, Kalosi, Tokalimbo, dan Loeha, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana BKK Luwu timur dalam proyek pengadaan PJU.
Mendesak Polda Sulsel melakukan penahanan kepada pihak yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi Dana BKK Luwu Timur berdasarkan status kasusnya yang sudah masuk tahap penyidikan di Polres Luwu Timur.
Meminta Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan Kadis PMD Luwu Timur. Meminta Kapolda Sulsel untuk transparansi dalam penanganan dugaan korupsi Dana BKK l dalam pengadaan PJU Luwu Timur.
Adapun 14 desa yang telah diperiksa polisi, yang diduga kuat bermasalah dalam pengerjaan proyek PJU. Diantaranya Desa Maramba, Desa Madani, Desa Tarengge Timur, Desa Solo, Desa Kanawatu, Desa Balirejo, Desa Harapan, Desa Asuli, Desa Mahalona, Desa Libukang Mandiri, Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Tokalimbo dan Desa Loeha.
Sementara itu, Polres Luwu Timur terus melakukan upaya pengumpulan bukti untuk segera melangkah ke penetapan tersangka. Sampai saat ini, penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak ahli dan auditor.
Kasubsi Humas Polres Luwu Timur, Bripka Muh Taufiq menjelaskan bahwa langkah selanjutnya dalam proses hukum akan dilakukan setelah perhitungan tersebut selesai.
"Proses penyidikan memang menunggu hasil pemeriksaan ahli dan perhitungan kerugian negara (PKN) sebagai bagian dari prosedur yang harus dilalui sebelum penetapan tersangka," jelas Bripka Taufiq.
Kasus PJU ini menjadi sorotan publik sejak pertama kali muncul pada tahun 2023. Dan kini semakin memanas dengan banyaknya pihak yang diduga terlibat.
Adapun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lutim, Halsen tak merespon upaya konfirmasi Sindo Makassar. Nomor kontak yang dihubungi, tak dijawab Halsen.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Saksi Penggugat Sempat Tinggal Lokasi, Klaim Penguasaan Lahan Laoli Sejak 1998 Terpatahkan
Babak baru persidangan sengketa lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kembali menguak fakta-fakta material yang membalikkan keadaan
Kamis, 19 Nov 2026 13:04
News
Kejari Jeneponto Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Proyek SPAM Rp8,1 Miliar
Kejari Jeneponto, Sulawesi Selatan, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek SPAM DAU Earmark Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023–2024.
Kamis, 19 Nov 2026 06:29
Sulsel
Stok Sembako Luwu Timur Aman Jelang Akhir Tahun, Cabai Paling Rawan Melonjak
Pasokan bahan pokok di Kabupaten Luwu Timur dipastikan aman menjelang libur akhir tahun.
Rabu, 18 Nov 2026 17:38
Sulsel
Pelaku Diringkus, Polres Luwu Timur Langsung kembalikan Motor Curian kepada Pemilik
Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Satu kendaraan langsung diserahkan kepada pemiliknya.
Senin, 09 Nov 2026 22:32
News
Kejati Sulsel Ungkap Modus Korupsi Dana Sosial
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengingatkan potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran pelatihan dan program kesejahteraan sosial.
Rabu, 21 Okt 2026 19:49
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
2
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
3
Telkomsel Ajak 110 Mitra SRC Makassar Perluas Peluang Usaha Lewat Digitalisasi
4
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
5
BRI Pimpin Enam Klaster Penanganan Bencana BUMN
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
2
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
3
Telkomsel Ajak 110 Mitra SRC Makassar Perluas Peluang Usaha Lewat Digitalisasi
4
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
5
BRI Pimpin Enam Klaster Penanganan Bencana BUMN