Keuangan Daerah Minus, Aktivis Pemuda Sebut Keputusan Marwan Rotasi Pejabat Sudah Tepat
Tim Sindomakassar
Kamis, 07 Nov 2024 14:36
Aktivis Mahasiswa, Mustamin Nanda. Foto: Istimewa
ENREKANG - Kebijakan Pj Bupati Enrekang, Marwan Masyur yang melakukan rotasi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang menuai polemik. Sejumlah kelompok tertentu melakukan demonstrasi menolak kebijakan Marwan, meski begitu aksi demonstrasi tersebut dinilai tak mendasar.
Aktivis Mahasiswa, Mustamin Nanda menuturkan, aksi demonstrasi tersebut adalah hal yang yang biasa. Jika gerakan tersebut adalah niatan yang baik, lanjutnya maka patut diapresiasi.
Hanya saja, kata Mustamin, aksi tersebut salah kaprah. Menurutnya, Pj Bupati Marwan mestinya diberikan ruang untuk melakukan akselerasi percepatan tata kelolah pemerintahan, khususnya tata kelola keuangan.
"Mestinya kita tidak boleh serta merta melakukan penolakan tanpa alasan dan tak mendasar. Sebab pada serah terima jabatan dari Pj Bupati sebelumnya memang mengakui bahwa ada minus anggaran di atas Rp400 M. Ini adalah jumlah yang sangat luar biasa dan dibutuhkan kerja cepat dan akurat untuk menyelesaikan itu," kata Mustamin, yang juga adalah aktivis Muhammadiyah, pada Kamis, 7 November 2024.
Diketahui, Pj Bupati sebelumnya, Dr. Baba mengakui bahwa keadaan keungan minus diatas Rp400 M. Hal itu diakui setelah serah terima jabatan pada beberapa waktu lalu.
"Nah, ini butuh penanganan yang serius agar Enrekang tidak terjebak dalam balutan utang," kata aktivis era tahun 2000-an ini.
Apalagi, kata Mahasiswa Pascasarajana Unismuh Makassar ini, Pj Bupati Enrekang yang baru, memiliki sejumlah beban yang harus diselesaikan. Beberapa diantaranya yang disebutkan Mustamin, yakni menjamin tata pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik.
"Tidak cuma itu, pembayaran honor PPPK yang belum terbayar juga mestinya bisa diselesaikan, pembayaran utang pihak ketiga. Belum lagi penyelesaian masalah konflik agraria yang berada di Kecamatan Maiwa," tegasnya.
"Dengan waktu yang sangat singkat maka Pj Bupati yang baru harus bekerja ekstra time, guna menjamin agar persolan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Enrekang bisa teratasi sampai terpilihnya bupati defenitif," tandasnya.
Aktivis Mahasiswa, Mustamin Nanda menuturkan, aksi demonstrasi tersebut adalah hal yang yang biasa. Jika gerakan tersebut adalah niatan yang baik, lanjutnya maka patut diapresiasi.
Hanya saja, kata Mustamin, aksi tersebut salah kaprah. Menurutnya, Pj Bupati Marwan mestinya diberikan ruang untuk melakukan akselerasi percepatan tata kelolah pemerintahan, khususnya tata kelola keuangan.
"Mestinya kita tidak boleh serta merta melakukan penolakan tanpa alasan dan tak mendasar. Sebab pada serah terima jabatan dari Pj Bupati sebelumnya memang mengakui bahwa ada minus anggaran di atas Rp400 M. Ini adalah jumlah yang sangat luar biasa dan dibutuhkan kerja cepat dan akurat untuk menyelesaikan itu," kata Mustamin, yang juga adalah aktivis Muhammadiyah, pada Kamis, 7 November 2024.
Diketahui, Pj Bupati sebelumnya, Dr. Baba mengakui bahwa keadaan keungan minus diatas Rp400 M. Hal itu diakui setelah serah terima jabatan pada beberapa waktu lalu.
"Nah, ini butuh penanganan yang serius agar Enrekang tidak terjebak dalam balutan utang," kata aktivis era tahun 2000-an ini.
Apalagi, kata Mahasiswa Pascasarajana Unismuh Makassar ini, Pj Bupati Enrekang yang baru, memiliki sejumlah beban yang harus diselesaikan. Beberapa diantaranya yang disebutkan Mustamin, yakni menjamin tata pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik.
"Tidak cuma itu, pembayaran honor PPPK yang belum terbayar juga mestinya bisa diselesaikan, pembayaran utang pihak ketiga. Belum lagi penyelesaian masalah konflik agraria yang berada di Kecamatan Maiwa," tegasnya.
"Dengan waktu yang sangat singkat maka Pj Bupati yang baru harus bekerja ekstra time, guna menjamin agar persolan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Enrekang bisa teratasi sampai terpilihnya bupati defenitif," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Menuju Swasembada Pangan, Wakapolres Enrekang Kunjungi Kebun Binaan di Anggeraja
Sat Samapta Polres Enrekang berkunjung ke salah satu kebun binaan warga dengan luas 2 Ha di Anggeraja Kabupaten Enrekang pada Kamis, (07/11/2024). Upaya ini untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka ketahanan pangan menuju Swasembada.
Kamis, 07 Nov 2024 14:12
Sulsel
Fatmawati Rusdi: Kita Bersamai Perjuangan Ucu-Iwan di Enrekang, Andalan Hati di Pilgub
Calon Wakil Gubernur Sulsel 02, Fatmawati Rusdi meminta masyarakat Kabupaten Enrekang untuk mengawal dan siap memenangkan Paslon Enrekang 02, Muhmmad Yusuf Ritangnga-Andi Tenri Liwang (Ucu-Iwan) di Pilkada Enrekang 2024.
Rabu, 06 Nov 2024 10:39
Sulsel
23 Anggota DPRD Enrekang Makin Solid Dukung Andalan Hati di Pilgub Sulsel 2024
Kurang satu bulan jelang hari pencoblosan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2024, pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) semakin memperkokoh basis dukungan.
Senin, 04 Nov 2024 23:14
Sulsel
Fatmawati Disambut Hangat di Enrekang, Mantan Bupati Serukan Dukungan Pasangan Nomor 2
Politisi senior Partai Gerindra La Tinro La Tunrung turut hadir mendampingi calon wakil gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 2, Fatmawati Rusdi, saat kampanye di Kabupaten Enrekang.
Senin, 04 Nov 2024 20:01
Sulsel
Polres Enrekang Gandeng Biddokkes Polda Sulsel, Dorong Pola Hidup Sehat Bagi Personil
Kapolres Enrekang melalui Wakapolres Enrekang, Kompol Sulkarnain mendorong anggotanya untuk tetap menjaga kesehatan. Apalagi dengan aktivitas yang cukup padat pada proses pengamanan Pilkada serentak 2024.
Kamis, 24 Okt 2024 16:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bawaslu Soppeng Teruskan 3 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke BKN RI
2
Hasil Survei GSI: Program Visi dan Misi Sarif-Qalby Paling Menarik di Pilkada Jeneponto
3
Bawaslu Palopo Diadukan ke DKPP, Dinilai Tak Lakukan Pengawasan Aktif Kasus Ijazah Paket C
4
100 Tenant Ramaikan Event Bank Papua Back to The 90's
5
Bawaslu Soppeng Kumpulkan Kepala Desa, Minta Netral di Pilkada 2024
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bawaslu Soppeng Teruskan 3 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke BKN RI
2
Hasil Survei GSI: Program Visi dan Misi Sarif-Qalby Paling Menarik di Pilkada Jeneponto
3
Bawaslu Palopo Diadukan ke DKPP, Dinilai Tak Lakukan Pengawasan Aktif Kasus Ijazah Paket C
4
100 Tenant Ramaikan Event Bank Papua Back to The 90's
5
Bawaslu Soppeng Kumpulkan Kepala Desa, Minta Netral di Pilkada 2024