KPU Luwu Utara Terima Rp922 Juta Tambahan Anggaran untuk Sukseskan Pilkada 2024
Rabu, 13 Nov 2024 19:18
KPU Luwu Utara (Lutra) menerima tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Foto: Istimewa
LUWU UTARA - KPU Luwu Utara (Lutra) menerima tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Jumlahnya mencapai Rp922 juta.
Tambahan anggaran ini disepakati setelah KPU Luwu Utara bersama Pemkab melakukan penandatanganan adendum di Kantor Bupati Luwu Utara pada Selasa, 12 November 2024 malam.
Ketua KPU Luwu Utara, Hayu Vandy mengatakan adendum ini dilakukan sebab anggaran yang awalnya disepakati yakni Rp27,5 miliar hanya untuk estimasi tiga pasangan calon (Paslon). Tapi Pilkada Luwu Utara 2024 kemudian diikuti oleh empat Paslon.
"Pada perjanjian NPHD ada (disebutkan) bahwa, kalau ada penambahan calon (lebih tiga Paslon), maka akan dilakukan adendum. Termasuk jika ada force majeure, ada adendum," kata Hayu kepada Sindo Makassar pada Rabu (13/11) malam.
Hayu Vandy menuturkan, adendum ini juga sekaligus mengakomodir penambahan operasional untuk KPPS.
"Jadi adendumnya ada dua. Satu penambahan Paslonnya, dan satu operasional KPPS," sebutnya.
Dia bilang, anggaran hibah tersebut akan ditransfer ke rekening KPU Luwu Utara paling lambat Jumat (14/11/2024) besok.
"Paling lambat besok, karena sudah dikonfirmasi juga dari (KPU) Provinsi yang tekankan ke Pemda Luwu Utara bahwa harus cepat diselesaikan. Karena ini kan proyek strategis nasional," kuncinya.
Adendum ini membuat anggaran Pilkada Luwu Utara 2024 menjadi Rp28.422.000.000.
Tambahan anggaran ini disepakati setelah KPU Luwu Utara bersama Pemkab melakukan penandatanganan adendum di Kantor Bupati Luwu Utara pada Selasa, 12 November 2024 malam.
Ketua KPU Luwu Utara, Hayu Vandy mengatakan adendum ini dilakukan sebab anggaran yang awalnya disepakati yakni Rp27,5 miliar hanya untuk estimasi tiga pasangan calon (Paslon). Tapi Pilkada Luwu Utara 2024 kemudian diikuti oleh empat Paslon.
"Pada perjanjian NPHD ada (disebutkan) bahwa, kalau ada penambahan calon (lebih tiga Paslon), maka akan dilakukan adendum. Termasuk jika ada force majeure, ada adendum," kata Hayu kepada Sindo Makassar pada Rabu (13/11) malam.
Hayu Vandy menuturkan, adendum ini juga sekaligus mengakomodir penambahan operasional untuk KPPS.
"Jadi adendumnya ada dua. Satu penambahan Paslonnya, dan satu operasional KPPS," sebutnya.
Dia bilang, anggaran hibah tersebut akan ditransfer ke rekening KPU Luwu Utara paling lambat Jumat (14/11/2024) besok.
"Paling lambat besok, karena sudah dikonfirmasi juga dari (KPU) Provinsi yang tekankan ke Pemda Luwu Utara bahwa harus cepat diselesaikan. Karena ini kan proyek strategis nasional," kuncinya.
Adendum ini membuat anggaran Pilkada Luwu Utara 2024 menjadi Rp28.422.000.000.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
KPU Palopo sedang menggodok perekrutan badan Adhoc untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Jajaran PPK dan PPS sedang diaktivasi kembali.
Senin, 24 Mar 2025 03:52
Sulsel
DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Kabupaten Barru yakni Abdul Syafah B, Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (13/03/2025).
Kamis, 13 Mar 2025 19:16
News
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Senin, 10 Mar 2025 22:56
Sulsel
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Kamis, 06 Mar 2025 14:12
Sulsel
Tolak Gugatan Sarif-Qalby, MK Legitimasi Putusan KPU Jeneponto yang Tolak PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Jeneponto Tahun 2024 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby
Senin, 24 Feb 2025 13:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
