KPU Luwu Utara Terima Rp922 Juta Tambahan Anggaran untuk Sukseskan Pilkada 2024
Rabu, 13 Nov 2024 19:18
KPU Luwu Utara (Lutra) menerima tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Foto: Istimewa
LUWU UTARA - KPU Luwu Utara (Lutra) menerima tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Jumlahnya mencapai Rp922 juta.
Tambahan anggaran ini disepakati setelah KPU Luwu Utara bersama Pemkab melakukan penandatanganan adendum di Kantor Bupati Luwu Utara pada Selasa, 12 November 2024 malam.
Ketua KPU Luwu Utara, Hayu Vandy mengatakan adendum ini dilakukan sebab anggaran yang awalnya disepakati yakni Rp27,5 miliar hanya untuk estimasi tiga pasangan calon (Paslon). Tapi Pilkada Luwu Utara 2024 kemudian diikuti oleh empat Paslon.
"Pada perjanjian NPHD ada (disebutkan) bahwa, kalau ada penambahan calon (lebih tiga Paslon), maka akan dilakukan adendum. Termasuk jika ada force majeure, ada adendum," kata Hayu kepada Sindo Makassar pada Rabu (13/11) malam.
Hayu Vandy menuturkan, adendum ini juga sekaligus mengakomodir penambahan operasional untuk KPPS.
"Jadi adendumnya ada dua. Satu penambahan Paslonnya, dan satu operasional KPPS," sebutnya.
Dia bilang, anggaran hibah tersebut akan ditransfer ke rekening KPU Luwu Utara paling lambat Jumat (14/11/2024) besok.
"Paling lambat besok, karena sudah dikonfirmasi juga dari (KPU) Provinsi yang tekankan ke Pemda Luwu Utara bahwa harus cepat diselesaikan. Karena ini kan proyek strategis nasional," kuncinya.
Adendum ini membuat anggaran Pilkada Luwu Utara 2024 menjadi Rp28.422.000.000.
Tambahan anggaran ini disepakati setelah KPU Luwu Utara bersama Pemkab melakukan penandatanganan adendum di Kantor Bupati Luwu Utara pada Selasa, 12 November 2024 malam.
Ketua KPU Luwu Utara, Hayu Vandy mengatakan adendum ini dilakukan sebab anggaran yang awalnya disepakati yakni Rp27,5 miliar hanya untuk estimasi tiga pasangan calon (Paslon). Tapi Pilkada Luwu Utara 2024 kemudian diikuti oleh empat Paslon.
"Pada perjanjian NPHD ada (disebutkan) bahwa, kalau ada penambahan calon (lebih tiga Paslon), maka akan dilakukan adendum. Termasuk jika ada force majeure, ada adendum," kata Hayu kepada Sindo Makassar pada Rabu (13/11) malam.
Hayu Vandy menuturkan, adendum ini juga sekaligus mengakomodir penambahan operasional untuk KPPS.
"Jadi adendumnya ada dua. Satu penambahan Paslonnya, dan satu operasional KPPS," sebutnya.
Dia bilang, anggaran hibah tersebut akan ditransfer ke rekening KPU Luwu Utara paling lambat Jumat (14/11/2024) besok.
"Paling lambat besok, karena sudah dikonfirmasi juga dari (KPU) Provinsi yang tekankan ke Pemda Luwu Utara bahwa harus cepat diselesaikan. Karena ini kan proyek strategis nasional," kuncinya.
Adendum ini membuat anggaran Pilkada Luwu Utara 2024 menjadi Rp28.422.000.000.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
PT Vale dan Pemkab Luwu Utara Perkuat Mitigasi Banjir Lewat Solusi Terpadu
PT Vale bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui serangkaian langkah konkret mitigasi bencana.
Selasa, 23 Des 2025 21:57
News
20 Tahun Rusak, Jalan Strategis di Luwu Utara Akhirnya Dibenahi
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim meninjau langsung pelaksanaan pengaspalan ruas jalan Baliase-Pombakka yang dibiayai melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Jum'at, 19 Des 2025 13:04
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Sulsel
DPRD Sulsel Inventarisasi Lahan Hibah untuk Pembangunan Batalyon TNI di Luwu Utara
Polemik lahan hibah Pemprov Sulawesi Selatan untuk pembangunan Batalyon Teritorial TNI 872 di Rampoang, Luwu Utara, kini masuk ke meja Komisi C DPRD Sulsel.
Rabu, 10 Des 2025 20:21
News
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep kembali tercoreng dengan ditetapkannya Ketua KPU Pangkep, Anggota yang merupakan Divisi Hukum, beserta sekretarisnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep atas dugaan perilaku korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebanyak Rp554 juta dari total anggaran dana hibah sebesar Rp26 miliar.
Sabtu, 06 Des 2025 12:25
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bagian Bangunan Roboh, Proyek Rp1,7 M Gedung Sipitangarri Jadi Sorotan Publik
2
Kinerja Melejit, SPJM Optimistis Jaga Tren Positif hingga Akhir 2025
3
Munafri Dorong Keberagaman Toleransi di Open House dan Silaturahmi Natal 2025
4
DPP KB Makassar Sabet 2 Juara Nasional Pelayanan Keluarga Berencana di Jakarta
5
PLN UIP Sulawesi & Polda Sulsel Perkuat Sinergi Pengamanan Infrastruktur
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bagian Bangunan Roboh, Proyek Rp1,7 M Gedung Sipitangarri Jadi Sorotan Publik
2
Kinerja Melejit, SPJM Optimistis Jaga Tren Positif hingga Akhir 2025
3
Munafri Dorong Keberagaman Toleransi di Open House dan Silaturahmi Natal 2025
4
DPP KB Makassar Sabet 2 Juara Nasional Pelayanan Keluarga Berencana di Jakarta
5
PLN UIP Sulawesi & Polda Sulsel Perkuat Sinergi Pengamanan Infrastruktur