Tim Hukum Temukan Dugaan Praktik Politik Uang saat Masa Tenang di SMP Gowa

GOWA - Tim Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Amir Uskara-Irmawati (Aurama') kembali menyampaikan keprihatinan mendalam atas praktik politik yang dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Gowa.

Anggota Tim Hukum Aurama', Ridwan Basri mengungkapkan bahwa satuan pendidikan di Gowa diduga dijadikan alat untuk memenangkan salah satu pasangan calon bupati tertentu.

"Hari ini kita kembali dipertontonkan cara-cara berdemokrasi yang culas. Satuan pendidikan kita, yang seharusnya menjadi tempat mendidik generasi penerus bangsa, justru digunakan sebagai sarana politik," ujar Ridwan Basri.

Ia mencontohkan kejadian di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sungguminasa. Dimana sekolah tersebut dikenal memiliki standar nasional.

Ketua Tim Hukum Aurama'. Andi Hakim bersama perwakilan Bawaslu Gowa menemukan praktik politik uang di sekolah tersebut.

"Guru-guru memanggil orang tua siswa ke ruang sekolah dan mengarahkan mereka untuk memilih pasangan calon tertentu. Ini sungguh melukai hati rakyat Gowa, yang selama ini dikenal sebagai kabupaten pendidikan," ungkapnya.

Dalam dua hari terakhir, Tim Hukum Aurama' mengaku telah menerima puluhan aduan terkait praktik politik uang yang melibatkan insan pendidikan di berbagai wilayah Gowa.

"Laporan tersebut menunjukkan bahwa modus ini hampir merata di seluruh wilayah kabupaten," katanya.

Mereka juga menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat dari Bawaslu Gowa, terutama pada masa tenang.

"Ini adalah ujian demokrasi. Kami mendesak Bawaslu untuk memaksimalkan pengawasan dan penindakannya agar tidak ada lagi pelanggaran seperti ini," ucapnya.

Bawaslu Gowa sendiri telah menyatakan komitmennya untuk memproses terkait kejadian tersebut. Dimana bersama Tim Hukum Aurama', Bawaslu telah turun langsung ke lokasi dan akan mengambil langkah-langkah sesuai prosedur untuk memastikan keadilan dalam proses demokrasi di Kabupaten Gowa.

Adapun Bawaslu Gowa belum memberikan jawaban terkait kasus ini. Lima komisioner yang dihubungi, belum memberikan respon.