Kadis Jeneponto Diduga Pakai Suket 6 Tahun Lalu Nyoblos dan Masuk DPK
Minggu, 15 Des 2024 14:56

Daftar hadir yang memperlihatkan nama Aspa Muji. Foto: Istimewa
JENEPONTO - Nama seorang Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terseret dalam kasus dugaan pemilih ganda. Ia adalah Aspa Muji, Kepala Dinas Perhubungan Jeneponto.
Dia diduga telah menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali. Hal ini terungkap, pasca ditemukan daftar absen hadir di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat Pilkada lalu.
Daftar hadir DPT dan DPK ini, ditemukan di TPS yang berbeda. TPS yang dimaksud yakni, TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara dan TPS 007 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu.
Nama Aspa Muji di absensi DPT TPS 007, tertera lengkap beserta titelnya. Begitu pula di absensi TPS 005.
Belakangan, beredar video, dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS 005, memberikan klarifikasi. Dalam video itu, dia menjelaskan, bahwa Kadis bernama Aspa Muji tidak hadir mencoblos di TPS 005.
Pengisian daftar absensi tersebut, ditengarai karena kelalaian petugas saat pengisian form. Harusnya, petugas menulis atas nama Karim. Akan tetapi, petugas mengaku salah tulis dalam pengisian absen tersebut.
"Kami PPS Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, ingin menjelaskan terkait masalah atas nama Aspa Muji, di absen DPK di TPS 5, Kelurahan Tolo Utara, disitu tertulis Aspa Muji sedangkan yang bertandatangan dan mencoblos sebenarnya adalah Bapak Karim ini," ucapnya.
Menanggapi hal itu, Liasion Offiicer (LO) Paslon Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby, Hardianto Haris smerasa dirugikan. Menurutnya, persoalan administrasi bisa saja diterima karena kelalaian KPPS. Bahkan, nama yang begitu jelas tertera seharusnya bisa dibedakan.
"Faktanya begini, itu kan suket (surat keterangan) sudah jelas, ada perbedan yang bertandatangan dan menerangkan. Itu dua redaksi yang berbeda, masa petugas tidak memperhatikan itu," tanya Hardianto Haris.
Selain dengan perbedaan redaksi dalam suket itu, juga disoroti masa berlakunya. Bahkan disinyalir, suket seperti ini, dijadikan bahan pemilih 'siluman' atau ganda.
"Ini baru satu kita ungkap. Kita indikasikan ada dugaan permainan suara 'siluman' atau bahkan pemilih ganda, kenapa? Karena kita patut menduga, suket ini seharusnya tak lagi boleh digunakan, masa berlakunya hanya enam bulan," tegas Hardianto.
Suket yang digunakan Karim dan mengatasnamakan Aspa Muji itu, ternyata dianggap telah lewat masa berlakunya.
Karena, suket itu telah diterbitkan sejak 27 Februari 2019 lalu, seperti tertuang dalam nomor 704051002/SURKET/01/270219/0002.
"Di situ sudah jelas diterbitkan tahun 2019, dan pilkada sekarang tahun 2024. Dan masa berlakunya itu enam bulan, dan masa berlakunya habis pada bulan Agustus tahun 2019 juga. Berarti sudah 6 tahun matinya ini suket," tuturnya.
Dia mempertanyakan alasan suket itu masih bisa digunakan, padahal tahun 2024 ini seharusnya warga itu sudah mempunyai e-KTP dari Disdukcapil Jeneponto.
"Sejauh ini suket itu kenapa masih bisa digunakan. Padahal sudah seharusnya punya KTP. Ini kan jadi tanda tanya besar, ataukah ini salah satu gerakan TSM dalam pilkada?," tandasnya.
Kendati begitu, anggota KPPS tidak memberikan tanggapan atau klarfikasi soal masa berlaku suket itu.
Dia diduga telah menyalurkan hak pilihnya lebih dari satu kali. Hal ini terungkap, pasca ditemukan daftar absen hadir di dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat Pilkada lalu.
Daftar hadir DPT dan DPK ini, ditemukan di TPS yang berbeda. TPS yang dimaksud yakni, TPS 005 Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara dan TPS 007 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu.
Nama Aspa Muji di absensi DPT TPS 007, tertera lengkap beserta titelnya. Begitu pula di absensi TPS 005.
Belakangan, beredar video, dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS 005, memberikan klarifikasi. Dalam video itu, dia menjelaskan, bahwa Kadis bernama Aspa Muji tidak hadir mencoblos di TPS 005.
Pengisian daftar absensi tersebut, ditengarai karena kelalaian petugas saat pengisian form. Harusnya, petugas menulis atas nama Karim. Akan tetapi, petugas mengaku salah tulis dalam pengisian absen tersebut.
"Kami PPS Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, ingin menjelaskan terkait masalah atas nama Aspa Muji, di absen DPK di TPS 5, Kelurahan Tolo Utara, disitu tertulis Aspa Muji sedangkan yang bertandatangan dan mencoblos sebenarnya adalah Bapak Karim ini," ucapnya.
Menanggapi hal itu, Liasion Offiicer (LO) Paslon Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby, Hardianto Haris smerasa dirugikan. Menurutnya, persoalan administrasi bisa saja diterima karena kelalaian KPPS. Bahkan, nama yang begitu jelas tertera seharusnya bisa dibedakan.
"Faktanya begini, itu kan suket (surat keterangan) sudah jelas, ada perbedan yang bertandatangan dan menerangkan. Itu dua redaksi yang berbeda, masa petugas tidak memperhatikan itu," tanya Hardianto Haris.
Selain dengan perbedaan redaksi dalam suket itu, juga disoroti masa berlakunya. Bahkan disinyalir, suket seperti ini, dijadikan bahan pemilih 'siluman' atau ganda.
"Ini baru satu kita ungkap. Kita indikasikan ada dugaan permainan suara 'siluman' atau bahkan pemilih ganda, kenapa? Karena kita patut menduga, suket ini seharusnya tak lagi boleh digunakan, masa berlakunya hanya enam bulan," tegas Hardianto.
Suket yang digunakan Karim dan mengatasnamakan Aspa Muji itu, ternyata dianggap telah lewat masa berlakunya.
Karena, suket itu telah diterbitkan sejak 27 Februari 2019 lalu, seperti tertuang dalam nomor 704051002/SURKET/01/270219/0002.
"Di situ sudah jelas diterbitkan tahun 2019, dan pilkada sekarang tahun 2024. Dan masa berlakunya itu enam bulan, dan masa berlakunya habis pada bulan Agustus tahun 2019 juga. Berarti sudah 6 tahun matinya ini suket," tuturnya.
Dia mempertanyakan alasan suket itu masih bisa digunakan, padahal tahun 2024 ini seharusnya warga itu sudah mempunyai e-KTP dari Disdukcapil Jeneponto.
"Sejauh ini suket itu kenapa masih bisa digunakan. Padahal sudah seharusnya punya KTP. Ini kan jadi tanda tanya besar, ataukah ini salah satu gerakan TSM dalam pilkada?," tandasnya.
Kendati begitu, anggota KPPS tidak memberikan tanggapan atau klarfikasi soal masa berlaku suket itu.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Tolak Gugatan Sarif-Qalby, MK Legitimasi Putusan KPU Jeneponto yang Tolak PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Jeneponto Tahun 2024 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby
Senin, 24 Feb 2025 13:43

Sulsel
Jelang Putusan MK, Kapolres Jeneponto Siagakan 1 Kompi Brimob Polda Sulsel
Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan menyiagakan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau setara dengan 105 personel Brimob Polda Sulsel menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Jeneponto.
Minggu, 23 Feb 2025 14:52

Sulsel
Forkopimda Jeneponto Bahas Keamanan Jelang Putusan MK
Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas sejumlah isu strategis, di antaranya langkah peningkatan keamanan jelang dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jum'at, 21 Feb 2025 14:42

News
Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto
Sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jeneponto 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menarik perhatian publik.
Kamis, 13 Feb 2025 15:41

Sulsel
DKPP Geram, Bawaslu Jeneponto Dicecar Soal Anggota KPPS Tandatangani 118 Daftar Hadir
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Bakhtiar dicecar pertanyaan soal duduk perkara temuan adanya anggota KPPS menandatangi daftar hadir yang mencapai ratusan.
Jum'at, 07 Feb 2025 18:34
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dilantik Besok, Melinda Aksa Ikuti Gladi Pelantikan Ketua TP PKK Kota Makassar
2

RDP dengan Pertamina, DPRD Sulsel Rekomendasikan Pertashop Bisa Jual Pertalite
3

Evaluasi Pengurus Golkar Makassar: Andi Suharmika jadi Sekretaris, Ismail Ketua Harian
4

Halal Science Center Polipangkep Laksanakan International Halal Auditor
5

Lebaran 1446 H: Pelindo Regional 4 Prediksi Arus Kapal Naik 5% & Arus Penumpang Tumbuh 3%
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dilantik Besok, Melinda Aksa Ikuti Gladi Pelantikan Ketua TP PKK Kota Makassar
2

RDP dengan Pertamina, DPRD Sulsel Rekomendasikan Pertashop Bisa Jual Pertalite
3

Evaluasi Pengurus Golkar Makassar: Andi Suharmika jadi Sekretaris, Ismail Ketua Harian
4

Halal Science Center Polipangkep Laksanakan International Halal Auditor
5

Lebaran 1446 H: Pelindo Regional 4 Prediksi Arus Kapal Naik 5% & Arus Penumpang Tumbuh 3%