Penguatan SDM, Bawaslu Sulsel Minta Jajaran Tingkatkan Kapasitas di Masa Non-Tahapan

Minggu, 24 Agu 2025 20:25
Penguatan SDM, Bawaslu Sulsel Minta Jajaran Tingkatkan Kapasitas di Masa Non-Tahapan
Rapat implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Jeneponto di Media Center Kantor Bawaslu Jeneponto pada Ahad, 24 Agustus 2025. Foto: Istimewa
Comment
Share
JENEPONTO - Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDM) Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mendorong jajaran pengawas Pemilu di daerah untuk meningkatkan kapasitas. Khususnya pada saat ini, yang sedang tidak ada tahapan.

"Sekarang ini adalah momentum bagi Bawaslu Kabupaten/kota di masa non tahapan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sebagai jajaran pengawas pemilu, serta meningkatkan rasa cinta terhadap lembaga Bawaslu," kata Samsuar.

Samsuar menjadi narasumber dalam rapat implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Jeneponto. Kegiatan ini digelar di Media Center Kantor Bawaslu Jeneponto pada Ahad, 24 Agustus 2025.

Kegiatan ini mengusung tema menuju tata kelola pengawasan pemilu yang bersih, efektif dan akuntabel. Adapun jumlah peserta sebanyak 44 orang yang berasal dari internal Bawaslu Jeneponto.

Samsuar menuturkan, Bawaslu kabupaten/kota perlu melakukan sosialisasi nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai. Selain itu, diharuskan memahami penggunaan aplikasi digital untuk layanan publik dan pelaporan pengawasan.

"Makanya diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Sehingga hasilnya adalah penegakan disiplin dan evaluasi kinerja secara objektif dan terukur," ujarnya.

Ketua Bawaslu Jeneponto, Muhammad Alwi mengajak jajaran mempertahankan predikat yang telah dicapai Bawaslu RI pada 2024.

"Makanya perlu ada peningkatan kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga independen dan professional," jelasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Fadel Tauphan: KNPI Sulsel Fokus Satukan Dua Kubu Lewat Roadshow Daerah
News
Fadel Tauphan: KNPI Sulsel Fokus Satukan Dua Kubu Lewat Roadshow Daerah
Pengurus DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2029 melanjutkan agenda roadshow ke sejumlah daerah.
Selasa, 07 Apr 2026 18:45
DPRD Sulsel Tegaskan Persoalan Syamsuriati Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Guru Lutra
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Persoalan Syamsuriati Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Guru Lutra
Keputusan ini Disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor sementara DPRD Sulsel pada Senin (02/02/2026). Syamsuriati melakukan pengaduan kepada Komisi E DPRD Sulsel agar nama baiknya bisa dipulihkan.
Senin, 02 Feb 2026 22:24
DPRD Sulsel Dalami Persoalan Dampak Penghentian Dana Sharing Bantuan PBI BPJS di Jeneponto
Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Persoalan Dampak Penghentian Dana Sharing Bantuan PBI BPJS di Jeneponto
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah ini dilakukan untuk mendalami permasalahan dampak penghentian dana sharing bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai tahun 2026.
Selasa, 27 Jan 2026 15:20
Cerita Amrina Merasa Dikriminalisasi: Dicap Koruptor, Anak Dibully, Gagal PPPK hingga Coba Bunuh Diri
Sulsel
Cerita Amrina Merasa Dikriminalisasi: Dicap Koruptor, Anak Dibully, Gagal PPPK hingga Coba Bunuh Diri
Ibu tiga anak di Jeneponto, Amrina Rachmi Warham menceritakan kisah sedihnya saat menjalani proses hukum yang menjeratnya dalam kasus mafia pupuk.
Selasa, 16 Des 2025 17:56
Ibu Tiga Anak di Jeneponto yang Dikriminalisasi, Dipenjara, Tapi Tidak Terbukti Mencari Keadilan
Sulsel
Ibu Tiga Anak di Jeneponto yang Dikriminalisasi, Dipenjara, Tapi Tidak Terbukti Mencari Keadilan
Amrina adalah staf distributor PT Koperasi Perdagangan Indonesia (KPI) yang merupakan mantan terdakwa kasus tindak pidana korupsi pupuk subsidi untuk petani di Jeneponto. Usai divonis bebas, ia pun mencari keadilan.
Sabtu, 13 Des 2025 17:22
Berita Terbaru