APBD Perubahan Maros 2025 Alami Penurunan

MAROS - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Maros tahun anggaran 2025 mengalami penurunan.

Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur menyerahkan rancangan perda perubahan APBD 2025 kepada Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, serta Wakil Ketua DPRD Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik di ruang rapat utama DPRD Maros, Rabu (10/9/2025).

Muetazim menjelaskan, dalam rancangan perubahan APBD 2025, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,613 triliun. Jumlah ini berkurang sekitar Rp42 miliar dari target sebelumnya.

"Perkiraan penurunan pendapatan ini didasarkan atas proyeksi turunnya pendapatan transfer sebesar Rp65,14 miliar, meskipun terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp22,47 miliar," jelasnya.

Dari sisi belanja daerah, anggaran justru meningkat menjadi Rp1,656 triliun. Kenaikan ini disumbang dari belanja operasi sebesar Rp5,9 miliar dan belanja tidak terduga Rp1,3 miliar.

Meski demikian, terjadi penurunan belanja modal hingga Rp4,5 miliar.

Dengan kondisi tersebut, APBD Perubahan 2025 mencatat defisit anggaran sebesar Rp44,32 miliar.

Namun, angka itu ditutup dengan penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp44,32 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp1 miliar.

“Sehingga pembiayaan netto meningkat sebesar Rp44,32 miliar dan silpa tahun berkenaan nihil," tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Kadis PUPR Maros itu menegaskan, ada sejumlah belanja yang dipangkas, termasuk belanja tak terduga (BTT), belanja operasi, dan belanja modal.

Menurutnya, dalam APBD Perubahan kali ini tidak ada proyek strategis yang didorong oleh pemerintah daerah.

"Karena inikan ada efisiensi anggaran dari pusat. Jadi kalau kita berbicara proyek strategis, yah itu proyek strategis dari pusat saja yang ada," ungkapnya.

Dia menambahkan, sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi perhatian utama karena merupakan bagian dari program prioritas nasional.

"Dinas Kesehatan, Pendidikan itu vertikal langsung dari Asta Cita Presiden, jadi kita harus jaga," tutupnya.

Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, menegaskan agar APBD Perubahan harus mengacu pada visi-misi bupati dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini.

Wakil Ketua II DPRD Maros, Nurwahyuni Malik, menyebut APBD Perubahan harus memprioritaskan kegiatan yang sudah terlaksana namun belum dibayarkan akibat refocusing anggaran sebelumnya.

"Selain itu, juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Termasuk program yang urgent dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti BPJS gratis dan bantuan sosial," ujarnya.