Jelang Pengajuan Bacaleg, Meyrza Mundur dari Ketua Golkar Bantaeng
Selasa, 02 Mei 2023 16:59
Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (kanan) berbincang dengan Meyrza (kiri). Foto: Golkar Sulsel
MAKASSAR - Meyrza Farid Arman memilih mundur dari posisi Ketua DPD II Golkar Bantaeng. Ia menanggalkan jabatannya saat parpol sudah harus memasukkan daftar caleg sementara (DCS) ke KPU untuk persiapan Pemilu 2024.
Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, surat pengunduran diri Meyrza sudah masuk beberapa waktu lalu.
“Kalau tidak salah dia masukkan surat pengunduran dirinya tiga hari lalu, apa seminggu yang lalu. Alasannya karena dia mau fokus bisnis,” kata Andi Marzuki saat dihubungi pada Selasa (2/5) kemarin.
Partai Golkar harus segera mencari pengganti Meyrza. Sebab tanda tangan Ketua DPD II Golkar Bantaeng menjadi syarat wajib untuk mengajukan berkas Bacaleg ke KPU.
“Kami akan segera menggelar Musdalub (musyawarah luar biasa) untuk mencari ketua yang baru. Sementara kita akan susun panitia penjaringannya,” ujarnya.
Andi Marzuki menuturkan, DPD I yang akan mengambil alih pelaksanaan Musdalub untuk mencari ketua definitif. Soal peluang penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua, ia bilang tidak ada.
“Kalau penunjukan Plt, sepertinya tidak ada. Karena akan lebih lama lagi, jadi Musdalub akan diambil alih oleh DPD I,” bebernya.
Mantan anggota DPRD Sulsel ini menyampaikan, pihaknya juga akan mengumpulkan 8 kecamatan untuk membicarakan hal ini. Siapa tahu ada figur yang bisa diusulkan sebagai suksesor Meyrza di Golkar Bantaeng.
“Kita mau duduk bersama juga dengan semua pimpinan kecamatan, mendengarkan aspirasi mereka. Barangkali ada figur yang mau mereka dorong sebagai ketua,” jelasnya.
Meyrza terpilih sebagai Ketua DPD II dalam Musda Golkar Bantaeng pada Juni 2021 lalu. Menantu Nurdin Abdullah itu aklamasi tanpa lawan memimpin Beringin di Butta Toa.
Meyrza yang coba dikonfirmasi tidak bisa. Nomor kontak yang kerap dihubungi tidak aktif.
Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, surat pengunduran diri Meyrza sudah masuk beberapa waktu lalu.
“Kalau tidak salah dia masukkan surat pengunduran dirinya tiga hari lalu, apa seminggu yang lalu. Alasannya karena dia mau fokus bisnis,” kata Andi Marzuki saat dihubungi pada Selasa (2/5) kemarin.
Partai Golkar harus segera mencari pengganti Meyrza. Sebab tanda tangan Ketua DPD II Golkar Bantaeng menjadi syarat wajib untuk mengajukan berkas Bacaleg ke KPU.
“Kami akan segera menggelar Musdalub (musyawarah luar biasa) untuk mencari ketua yang baru. Sementara kita akan susun panitia penjaringannya,” ujarnya.
Andi Marzuki menuturkan, DPD I yang akan mengambil alih pelaksanaan Musdalub untuk mencari ketua definitif. Soal peluang penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua, ia bilang tidak ada.
“Kalau penunjukan Plt, sepertinya tidak ada. Karena akan lebih lama lagi, jadi Musdalub akan diambil alih oleh DPD I,” bebernya.
Mantan anggota DPRD Sulsel ini menyampaikan, pihaknya juga akan mengumpulkan 8 kecamatan untuk membicarakan hal ini. Siapa tahu ada figur yang bisa diusulkan sebagai suksesor Meyrza di Golkar Bantaeng.
“Kita mau duduk bersama juga dengan semua pimpinan kecamatan, mendengarkan aspirasi mereka. Barangkali ada figur yang mau mereka dorong sebagai ketua,” jelasnya.
Meyrza terpilih sebagai Ketua DPD II dalam Musda Golkar Bantaeng pada Juni 2021 lalu. Menantu Nurdin Abdullah itu aklamasi tanpa lawan memimpin Beringin di Butta Toa.
Meyrza yang coba dikonfirmasi tidak bisa. Nomor kontak yang kerap dihubungi tidak aktif.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Ramaikan Bursa Calon Ketua, Usman Marham jadi Figur Kunci di Tengah Kebuntuan Musda Golkar
Usman Marham pernah menjadi pengurus DPP Golkar selama tiga periode. Ia masuk pengurus era Ketua Umum Aburizal Bakrie, Setya Novanto, hingga Airlangga Hartarto di DPP Golkar.
Minggu, 26 Apr 2026 16:23
Sulsel
Ketua DPD Pinrang Usman Marham Serahkan Peluang Maju Musda ke DPP Golkar
Nama Usman Marham mulai ramai diperbincangkan dalam bursa calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Pinrang.
Kamis, 23 Apr 2026 22:06
News
Menteri ESDM Disorot Survei, Idrus Marham Tegaskan Bahlih jadi Garda Depan Energi Nasional
Hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kategori “bermasalah” memantik respons keras dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham.
Senin, 13 Apr 2026 16:23
Sulsel
Teknologi Barcode Amankan Musda Golkar Sulsel, Hanya Peserta Resmi yang Lolos
Panitia Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Selatan menerapkan sistem keamanan ketat dengan menggunakan teknologi barcode untuk memverifikasi keabsahan peserta.
Minggu, 05 Apr 2026 20:28
News
Idrus Marham: Kebijakan Presiden Prabowo Sudah Tepat, Tapi Gagal Dijelaskan Menteri dan Jubirnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham melontarkan kritik tajam terhadap Menteri dan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.
Minggu, 29 Mar 2026 13:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa