IRT di Bantaeng Minta Pemda Aktif Awasi Peredaran Gas Melon

BANTAENG - Pemerintah Kabupaten Bantaeng diminta berperan aktif melakukan pengawasan peredaran gas elpiji 3 kilogram. Permintaan ini diutarakan warga, lantaran menduga banyak beredar gas melon dengan isi yang tidak sesuai standar.

Seperti yang disampaikan ibu rumah tangga (IRT) di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Siti (42). Dia bilang, biasanya satu tabung gas elpiji 3 kg cukup untuk kebutuhan selama 7-9 hari. Namun sudah beberapa hari ini tabung gas hanya bisa bertahan hingga 4- 5 hari.

"Padahal penggunaan di rumah saya tetap sama, tapi gasnya cepat habis," jelasnya, Minggu (14/9/2025).

Dia menduga isi tabung gas 3 kg tidak penuh, sehingga cepat habis. Dia curiga isi tabung gas berkurang saat pengisian di Stasiun Pengisian Bulk Epliji (SPBE).

"Harus dilakukan pengawasan di SPBE maupun di pangkalan, karena sangat merugikan masyarakat," beber dia.

Menurut dia, pengawasan tidak saja dilakukan saat menjelang hari hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha, tapi pemerintah daerah harus melakukan pengawasan secara berkala guna mencegah adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh SPBE.

Keluhan serupa juga disampaikan Kartini. Ia menilai, isi tabung gas 3 kilo cepat habis. Dia curiga isi tabung gas melon hanya seperdua.

"Beberapa pekan terakhir ini, saya perhatikan tabung gas yang biasa di pakai 7-9 hari, sekarang hanya bertahan hingga 3-5 hari," kata Kartini.

Kemudian, lanjut kata dia, selain isi dicurigai tidak sesuai dengan standar, segel tabung juga mudah copot. Biasanya untuk membuka segel harus menggunakan pisau. Tapi sekarang sangat muda lepas.

"Saya curiga isi tabung gas bersubsidi yang masih tersegel itu hanya berisi setengahnya," terang dia.

Dirinya juga berharap kepada Pemerintah Daerah, ikut terlibat dalam pengawasan peredaran gas 3 kilo. Karena pengurangan isi dipicu karena pengawasan dari Pemerintah Daerah yang tidak maksimal.

"Saya yakin jika dilakukan pengawasan yang optimal dan berkala, potensi kecurangan bisa dicegah," tegasnya.

Selain pengawasan pemerintah daerah melalui dinas terkait, segera turun melakukan pengecekan di sejumlah pengkalan yang tersebar di beberapa tempat, harus dilakukan pula pengujian timbang di pangkalan. Jika ditemukan ada pangkalan yang terbukti melakukan kecurangan, pemda diminta segera merekomendasikan izin pangkalan ke Pertamina segera dicabut.

"Pemerintah daerah harus tegas demi kepentingan masyarakat," ucapnya.