DPRD Sulsel Dalami Proyek Bendung dan Embung Bermasalah Senilai Rp60 Miliar di Bone
Selasa, 16 Sep 2025 12:32
Komisi D DPRD Sulsel turun langsung untuk mengecek kondisi Bendung Lalengrie dan embung tersebut pada (14/9/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - DPRD Sulsel sedang mendalami proyek bermasalah yang nilainya sekira Rp60 miliar di Kabupaten Bone. Proyek ini berupa bendung dan embung yang terletak di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid bersama legislator lainnya telah turun langsung untuk mengecek kondisi Bendung Lalengrie dan embung tersebut pada (14/9/2025). Mereka menemukan berbagai persoalan.
"Jadi di sana ada dua bangunan, yaitu dalam bentuk bendung dan embung. Dua-duanya tidak berfungsi," kata Kadir saat ditemui di ruangan Ketua Komisi D, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel pada Selasa (16/09/2025).
Kadir juga menemukan bahwa ternyata tidak ada pembebasan lahan saat pembangunan dua proyek bermasalah ini. Warga yang punya lahan secara sukarela memberikan tanahnya untuk dibanguni bendung dan embung.
"Masyakat telah memberikan lahannya secara sukarela dengan sasaran asas manfaat, karena di sana (lokasi) tadah hujan. Dengan adanya bendung dan embung ini, diharapkan bisa dua kali satu tahun karena ada ladang dan sawah," ujar Kadir.
Politisi Golkar ini mengaku sempat berbincang dengan warga setempat. Hadir juga pemerintah setempat mulai dari camat dan kepala desa saat kunjungan tersebut
"Kita relakan kita punya lahan, asas manfaatnya yang kita tunggu. Tapi tidak ada juga asas manfaatnya sampai sekarang," tutur Kadir yang menirukan perkataan warga.
Masalah lain yang ditemukan ialah tidak diurusnya dua proyek ini. Kadir menyebutkan bahwa sejumlah alat yang terpasang telah rusak dan hilang.
Kadir menekankan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini di DPRD Sulsel. Komisi D berencana menggelar rapat kerja untuk mencari solusi pada dua proyek bermasalah ini.
"Nanti kita rapat kerja supaya (dua proyek) ini bermanfaat untuk masyarakat. Kita akan undang Dinas PSDA, undang masyarakat. Kita cari solusinya yang terbaik, supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengaku bahwa Bendung Lalengrie sudah berfungsi sejak setelah pengerjaan.
Hanya saja pada 2023 lalu, terjadi longsor d wilayah tersebut yang berdampak pasa pada sisi kanan bendung. Sedangkan sisi kirinya tetap berfungsi.
"Sebenarnya bukan tidak berfungsi ya, karena setelah pengerjaan itu sudah berfungsi dan digunakan. Tapi karena bencana longsor pada 2023 sehingga berfungsi tidak maksimal, khususnya pada sisi kanan, tapi sisi kirinya berfungsi," ucap Andi Darmawan.
Andi Darmawan menekankan, pengerjaan Bendung Lalengrie tahun ini akan segera diselesaikan agar dapat berfungsi secara optimal kembali.
"Tahun ini, itu dikerja akan diselesaikan supaya berfungsi optimis," kuncinya.
Adapun proyek bendung dan embung ini mendapat anggaran sekira Rp61 miliar dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid bersama legislator lainnya telah turun langsung untuk mengecek kondisi Bendung Lalengrie dan embung tersebut pada (14/9/2025). Mereka menemukan berbagai persoalan.
"Jadi di sana ada dua bangunan, yaitu dalam bentuk bendung dan embung. Dua-duanya tidak berfungsi," kata Kadir saat ditemui di ruangan Ketua Komisi D, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel pada Selasa (16/09/2025).
Kadir juga menemukan bahwa ternyata tidak ada pembebasan lahan saat pembangunan dua proyek bermasalah ini. Warga yang punya lahan secara sukarela memberikan tanahnya untuk dibanguni bendung dan embung.
"Masyakat telah memberikan lahannya secara sukarela dengan sasaran asas manfaat, karena di sana (lokasi) tadah hujan. Dengan adanya bendung dan embung ini, diharapkan bisa dua kali satu tahun karena ada ladang dan sawah," ujar Kadir.
Politisi Golkar ini mengaku sempat berbincang dengan warga setempat. Hadir juga pemerintah setempat mulai dari camat dan kepala desa saat kunjungan tersebut
"Kita relakan kita punya lahan, asas manfaatnya yang kita tunggu. Tapi tidak ada juga asas manfaatnya sampai sekarang," tutur Kadir yang menirukan perkataan warga.
Masalah lain yang ditemukan ialah tidak diurusnya dua proyek ini. Kadir menyebutkan bahwa sejumlah alat yang terpasang telah rusak dan hilang.
Kadir menekankan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini di DPRD Sulsel. Komisi D berencana menggelar rapat kerja untuk mencari solusi pada dua proyek bermasalah ini.
"Nanti kita rapat kerja supaya (dua proyek) ini bermanfaat untuk masyarakat. Kita akan undang Dinas PSDA, undang masyarakat. Kita cari solusinya yang terbaik, supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengaku bahwa Bendung Lalengrie sudah berfungsi sejak setelah pengerjaan.
Hanya saja pada 2023 lalu, terjadi longsor d wilayah tersebut yang berdampak pasa pada sisi kanan bendung. Sedangkan sisi kirinya tetap berfungsi.
"Sebenarnya bukan tidak berfungsi ya, karena setelah pengerjaan itu sudah berfungsi dan digunakan. Tapi karena bencana longsor pada 2023 sehingga berfungsi tidak maksimal, khususnya pada sisi kanan, tapi sisi kirinya berfungsi," ucap Andi Darmawan.
Andi Darmawan menekankan, pengerjaan Bendung Lalengrie tahun ini akan segera diselesaikan agar dapat berfungsi secara optimal kembali.
"Tahun ini, itu dikerja akan diselesaikan supaya berfungsi optimis," kuncinya.
Adapun proyek bendung dan embung ini mendapat anggaran sekira Rp61 miliar dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
(UMI)
Berita Terkait
News
Ratusan Ojol Datangi DPRD Sulsel, Tolak Perubahan Status Mitra Menjadi Pekerja
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Ojol Bersatu Sulawesi Selatan mendatangi Kantor DPRD Sulsel, Jumat (25/9/2026).
Jum'at, 25 Sep 2026 20:51
Sulsel
Komisi E DPRD Sulsel Soroti Minimnya Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak
Komisi E DPRD Sulsel mendorong DP3A-Dalduk KB Sulsel untuk membangun koordinasi dengan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel membahas program yang dianggap mendesak dan penting.
Rabu, 23 Sep 2026 17:47
Sulsel
Heriwawan Dorong Disbudpar Sulsel Proaktif Kejar Dana IndonesiaRaya dari Kementerian
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan mendorong Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan untuk proaktif mengejar Program Dana IndonesiaRaya milik Kementerian Kebudayaan.
Kamis, 17 Sep 2026 14:43
Sulsel
DPRD Sulsel Terbitkan 4 Poin Rekomendasi untuk Tenaga Kerja Buruh Bagasi di Pelabuhan Makassar
Komisi E dan D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas permasalahan yang terjadi di wilayah Pelabuhan Makassar yang tidak pro kepada buruh Tenaga Kerja (TK) bagasi Pelabuhan. Rapat berlangsung di kantor sementara dewan di Makassar pada Selasa (15/09/2026).
Selasa, 15 Sep 2026 19:12
Sulsel
6 Legislator Gerindra di DPRD Sulsel Disiapkan Naik Kelas ke Pusat pada Pileg 2029
Sebanyak enam anggota DPRD Sulsel dari Gerindra berencana naik kelas ke pusat. Rencana mereka pun telah direstui oleh pengurus DPD Sulsel.
Kamis, 03 Sep 2026 17:35
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
HMPS Pendidikan Sosiologi FIS-H UNM Sukses Gelar Sociology Competition Vol. 4
2
PIK-R Sekolah Rakyat Dorong Remaja Jadi Penggerak Generasi Unggul
3
Wali Kota Makassar Siapkan Sistem Peningkatan Kapasitas Lurah
4
Polisi Tahan Terduga Pelaku Kekerasan terhadap Guru SD di Jeneponto
5
TransNusa Buka Penerbangan Rute Manado-Makassar-Bali
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
HMPS Pendidikan Sosiologi FIS-H UNM Sukses Gelar Sociology Competition Vol. 4
2
PIK-R Sekolah Rakyat Dorong Remaja Jadi Penggerak Generasi Unggul
3
Wali Kota Makassar Siapkan Sistem Peningkatan Kapasitas Lurah
4
Polisi Tahan Terduga Pelaku Kekerasan terhadap Guru SD di Jeneponto
5
TransNusa Buka Penerbangan Rute Manado-Makassar-Bali