Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Jeneponto Bakal Dibawa ke Pidana dan Etik Partai

JENEPONTO - Kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama oknum pimpinan DPRD Jeneponto berinisial MB dan oknum anggota DPRD Kabupaten Takalar berinisial SR, kian panas.

MB dan SR diduga berasal dari partai yang sama, yakni fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama oknum pimpinan DPRD Jeneponto dan anggota DPRD Takalar ini tampaknya tidak akan berakhir cepat.

Mantan suami SR, HRM, memastikan akan menempuh jalur hukum dan etik partai atas dugaan nikah siri serta kehamilan yang disebut terjadi saat SR masih berstatus istri sahnya.

"Dugaan perselingkuhan itu (SR) masih berstatus sebagai istri resmi. Belum ada kata-kata cerai. Saya kan masih tinggal di rumah sampai melahirkan Pak. Saya masih di rumah itu Pak," ujar HRM kepada awak media.

HRM menegaskan, ia telah menyiapkan berbagai langkah hukum, mulai dari gugatan perdata hingga pelaporan pidana.

"Sementara saya sudah menyiapkan pengacara, mulai penuntutan harta dan lain-lainnya (pidana) nanti, saya sudah menyiapkan pengacara Pak. Cuman saya sementara masih sibuk urus usaha minyak ini Pak," jelasnya.

Tak hanya itu, HRM juga berencana mengadukan kasus ini ke partai yakni ke DPC PKB Jeneponto dan Takalar serta ke DPW PKB Sulawesi Selatan dan bahkan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan tersebut.

"Termasuk aduan ke partai. Saya lihat di media inikan, itu si MB dan SR mau menuntut apa? Justru saya menunggu dia menuntut. Di situlah kita kesempatan semua yang masalah kita bicarakan di situ, iyakan! Di tes DNA dan segala macam untuk membuktikan, dipanggillah MB untuk tes DNA. Saya siap Pak," tegas HRM.

Soal bukti, HRM mengaku sudah mengantongi beberapa saksi dan dokumen pendukung.

"Awalnya kan begini Pak, itu kalau masalah saksi nanti ada saksi yang saya siapkan karena ada orang saya, yang sering ikuti dia. Ada saksinya nanti," kata HRM.

Menurutnya, kecurigaan muncul dari dua hal: perubahan fisik SR yang diduga hamil, serta pengakuan langsung dari SR sendiri.

"Yang saya tahu masalah perselingkuhannya Pak, awalnya yang saya curiga, waktu dia kirim foto-fotonya yang perutnya itu alasannya sakit. Cuman saya bilang sakit benaran gak ini? Ternyata hamil itu loh. Itu satu. Setelah itu, dia sendiri yang menyampaikan ke saya bahwa saya sudah nikah siri. Itu saja (cukup), kenapa sekarang itu di media (SR membantah). Dia (SR) sendiri yang menyampaikan itu waktu di rumah di Takalar. Kalau tidak salah habis magrib. Setelah sudah lahiran. Kalau tidak salah, sekitar bulan 5 atau bulan 6 Pak," terang HRM.

Kendati MB dan SR telah membantah isu ini, HRM tetap bersikukuh bahwa keduanya telah menikah siri dan memiliki seorang anak laki-laki dari hubungan itu.

"Dia (SR) mengakui bahwa 'saya sudah nikah siri' Pak. Dia mengakui. Gitu loh," ungkapnya lagi.

Ia juga menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi ketika SR masih berstatus istrinya yang sah.

"Dugaan perselingkuhan itu masih berstatus sebagai istri resmi. Belum ada kata-kata cerai. Saya kan masih tinggal di rumah sampai melahirkan Pak. Saya masih di rumah itu Pak," tutup HRM.

Kasus ini pun menjadi sorotan publik, mengingat dua figur yang disebut-sebut terlibat adalah wakil rakyat yang seharusnya memberi teladan moral bagi masyarakat.

Terlebih, MB diketahui menjabat sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Jeneponto.

Terpisah, Ketua DPRD Jeneponto Didis Suryadi mengaku prihatin atas isu yang menyeret rekan sejawatnya tersebut.

"Pertama-tama itu kabar antara percaya atau tidak, saya syok, karena beliau ini orang baik sekali, saya kaget," ujar Didis kepada awak media beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, kasus ini menjadi ujian bagi citra lembaga DPRD di berbagai tingkatan yang kini tengah berupaya memperbaiki kepercayaan publik.

"Kalau berpotensi mencoreng nama baik lembaga, yah saya rasa sekarang semua lembaga DPRD mulai dari tingkat Daerah Provinsi sampai RI, itukan lagi memperbaiki citranya, semua pekerjaan kita sama ini. Dan ini juga menjadi PR besar ini lembaga memperbaiki citra kami," katanya.

Didis pun mengimbau agar seluruh anggota dewan lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku dan etika di ruang publik.

"Pertama, selain anggota DPRD, tentunya untuk masyarakat secara umum, terkhusus untuk anggota DPRD, karena kita adalah publik figur, tentunya bisa menjaga sikap, menjaga etika," tutupnya.