Bapenda Maros Bidik Rp41,5 Miliar dari PBB 2026
Senin, 02 Feb 2026 15:58
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah. Foto: Istimewa
MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2026 sebesar Rp41,5 miliar. Target tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40,5 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan, peningkatan target PBB 2026 dipengaruhi oleh penyesuaian penilaian terhadap objek pajak tanah dan bangunan di sejumlah wilayah.
Dia menjelaskan, penyesuaian dilakukan karena banyak objek pajak yang sebelumnya berupa tanah kosong kini telah berdiri bangunan, khususnya perumahan.
"Yang dulunya tanah kosong, sekarang sudah ada bangunannya, misalnya perumahan. Ini tentu berpengaruh pada nilai pajaknya," katanya kepada wartawan, Senin(2/2/2026).
Selain itu, Bapenda Maros juga telah menyelesaikan penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Penyebaran SPPT tahun ini sudah selesai pada akhir Januari. Kalau tahun lalu, itu baru disebar sekitar April," ungkapnya.
Menurut Ferdiansyah, percepatan distribusi SPPT dilakukan agar masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk menerima dan melakukan pembayaran pajak.
"Kami harap masyarakat bisa lebih cepat menerima SPPT dan segera membayar pajaknya," tambahnya.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pihaknya juga menyiapkan sejumlah inovasi, termasuk digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan pengawasan.
"Kami menyiapkan digitalisasi, penggunaan alat perekam pembayaran pajak untuk pengawasan, serta melibatkan banyak bank melalui kerja sama pembayaran, termasuk pembayaran secara online," tuturnya.
Dari seluruh wilayah di Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai tercatat sebagai penyumbang PBB terbesar.
Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan objek pajak berskala besar, salah satunya Angkasa Pura.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan, peningkatan target PBB merupakan bagian dari upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.
"PBB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan," tutupnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan, peningkatan target PBB 2026 dipengaruhi oleh penyesuaian penilaian terhadap objek pajak tanah dan bangunan di sejumlah wilayah.
Dia menjelaskan, penyesuaian dilakukan karena banyak objek pajak yang sebelumnya berupa tanah kosong kini telah berdiri bangunan, khususnya perumahan.
"Yang dulunya tanah kosong, sekarang sudah ada bangunannya, misalnya perumahan. Ini tentu berpengaruh pada nilai pajaknya," katanya kepada wartawan, Senin(2/2/2026).
Selain itu, Bapenda Maros juga telah menyelesaikan penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Penyebaran SPPT tahun ini sudah selesai pada akhir Januari. Kalau tahun lalu, itu baru disebar sekitar April," ungkapnya.
Menurut Ferdiansyah, percepatan distribusi SPPT dilakukan agar masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk menerima dan melakukan pembayaran pajak.
"Kami harap masyarakat bisa lebih cepat menerima SPPT dan segera membayar pajaknya," tambahnya.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pihaknya juga menyiapkan sejumlah inovasi, termasuk digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan pengawasan.
"Kami menyiapkan digitalisasi, penggunaan alat perekam pembayaran pajak untuk pengawasan, serta melibatkan banyak bank melalui kerja sama pembayaran, termasuk pembayaran secara online," tuturnya.
Dari seluruh wilayah di Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai tercatat sebagai penyumbang PBB terbesar.
Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan objek pajak berskala besar, salah satunya Angkasa Pura.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan, peningkatan target PBB merupakan bagian dari upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.
"PBB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk mendukung pembangunan," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Kepala Bapenda Maros Ferdiansyah Raih Tiga Penghargaan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, M. Ferdiansyah, meraih tiga penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros.
Selasa, 11 Agu 2026 09:20
News
Realisasi Pendapatan APBD Maros Tertinggi di Sulsel, Capai 52,58 Persen
Kabupaten Maros mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026.
Minggu, 26 Jul 2026 15:46
Sulsel
PBB Maros Terkumpul Rp13 Miliar, Capaian Moncogloe dan Mandai Masih Minim
Sebanyak empat kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat masih memiliki capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sangat minim.
Senin, 13 Jul 2026 20:02
Sulsel
Kejar Target PBB-P2, Bapenda Maros Buka Layanan Pembayaran Keliling di Kecamatan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros membuka loket pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di seluruh kecamatan mulai 13 Juli hingga 27 Agustus 2026.
Minggu, 12 Jul 2026 18:13
Makassar City
Kelurahan Kapasa Wajibkan Bukti Lunas PBB untuk Urus Administrasi
Pemerintah Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, memperketat prosedur layanan administrasi dengan mewajibkan warga menunjukkan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Rabu, 08 Apr 2026 21:33
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tokoh Senior Dorong Hamzah Pangki Kembali Memimpin Golkar Bulukumba
2
BKKBN Sulsel Gelar Lomba Unik Antar Tim Kerja Semarakkan Hut Ke-81 RI
3
Pura-pura Tak Punya Keluarga, Pria Ini Diduga Curi HP dan Uang Rp3,2 Juta di Burau Lutim
4
Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen
5
Pengadilan Agama Maros Cabut Hak Perwalian Orang Tua
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tokoh Senior Dorong Hamzah Pangki Kembali Memimpin Golkar Bulukumba
2
BKKBN Sulsel Gelar Lomba Unik Antar Tim Kerja Semarakkan Hut Ke-81 RI
3
Pura-pura Tak Punya Keluarga, Pria Ini Diduga Curi HP dan Uang Rp3,2 Juta di Burau Lutim
4
Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen
5
Pengadilan Agama Maros Cabut Hak Perwalian Orang Tua