575 Dapur MBG Beroperasi di Sulsel, Transparansi Sertifikasi Keamanan Pangan Jadi Sorotan
Jum'at, 08 Mei 2026 17:25
Program MBG di Sulawesi Selatan tercatat telah menjangkau sekitar 2,4 juta penerima manfaat melalui 575 dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan tercatat telah menjangkau sekitar 2,4 juta penerima manfaat melalui 575 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Data tersebut dibenarkan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar, Handayani, yang menyebut seluruh dapur saat ini aktif mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
“Ada 575 dapur SPPG yang beroperasi,” ujar Handayani, Jumat (08/05/2026).
Namun, saat dimintai keterangan terkait jumlah dapur yang telah mengantongi Surat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), pihak KPPG Makassar belum memberikan rincian lebih lanjut.
Padahal, sertifikasi keamanan pangan menjadi salah satu syarat utama dalam operasional dapur SPPG sebagaimana diatur dalam pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pedoman tersebut, BGN menegaskan sertifikasi keamanan pangan merupakan instrumen utama untuk memastikan proses operasional dapur memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta pengendalian risiko pangan.
“Sertifikat ini tidak hanya berfungsi terhadap kepatuhan regulasi, tetapi sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan mutu layanan, perlindungan konsumen, dan efisiensi operasional,” demikian tertulis dalam pedoman sertifikasi keamanan pangan BGN.
Dalam sistem operasional SPPG, terdapat dua jenis sertifikasi keamanan pangan yang menjadi standar penguatan layanan, yakni Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) sebagai standar dasar dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai standar lanjutan.
Dengan cakupan layanan yang telah menyentuh jutaan penerima manfaat di Sulawesi Selatan, transparansi data sertifikasi dapur menjadi bagian penting dalam memastikan standar keamanan pangan berjalan sesuai ketentuan.
Program MBG terus berkembang cepat di Sulawesi Selatan. Tantangan berikutnya bukan hanya soal perluasan jangkauan, tetapi memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan yang wajib diterapkan.
Data tersebut dibenarkan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar, Handayani, yang menyebut seluruh dapur saat ini aktif mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
“Ada 575 dapur SPPG yang beroperasi,” ujar Handayani, Jumat (08/05/2026).
Namun, saat dimintai keterangan terkait jumlah dapur yang telah mengantongi Surat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), pihak KPPG Makassar belum memberikan rincian lebih lanjut.
Padahal, sertifikasi keamanan pangan menjadi salah satu syarat utama dalam operasional dapur SPPG sebagaimana diatur dalam pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pedoman tersebut, BGN menegaskan sertifikasi keamanan pangan merupakan instrumen utama untuk memastikan proses operasional dapur memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta pengendalian risiko pangan.
“Sertifikat ini tidak hanya berfungsi terhadap kepatuhan regulasi, tetapi sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan mutu layanan, perlindungan konsumen, dan efisiensi operasional,” demikian tertulis dalam pedoman sertifikasi keamanan pangan BGN.
Dalam sistem operasional SPPG, terdapat dua jenis sertifikasi keamanan pangan yang menjadi standar penguatan layanan, yakni Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) sebagai standar dasar dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai standar lanjutan.
Dengan cakupan layanan yang telah menyentuh jutaan penerima manfaat di Sulawesi Selatan, transparansi data sertifikasi dapur menjadi bagian penting dalam memastikan standar keamanan pangan berjalan sesuai ketentuan.
Program MBG terus berkembang cepat di Sulawesi Selatan. Tantangan berikutnya bukan hanya soal perluasan jangkauan, tetapi memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan yang wajib diterapkan.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Jumlah Dapur MBG Bersertifikat di Parepare Bertambah, Kini 11 SPPG Kantongi SLHS
Jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Parepare yang telah mengantongi Surat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) terus bertambah. Dari total 21 dapur yang terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN), kini sebanyak 11 dapur telah memiliki sertifikat keamanan pangan dasar tersebut.
Rabu, 06 Mei 2026 13:31
News
Anggaran MBG di Sulsel Tembus Rp836 Miliar Perbulan
Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia mencatat perputaran uang yang masif di Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp836 miliar digelontorkan setiap bulannya
Selasa, 28 Apr 2026 23:45
Sulsel
40.370 Siswa di Parepare Terima MBG dari 17 Dapur SPPG
Sekira 40.370 penerima manfaat telah mendapat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut ditangani sebanyak 17 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selasa, 28 Apr 2026 18:04
News
Unhas Bikin Sejarah, Kampus Pertama dengan Dapur MBG di Lingkup PTN-BH
Universitas Hasanuddin (Unhas) resmi membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di samping Masjid Ikhtiar, Kampus Unhas Tamalanrea, Selasa (28/4/2026).
Selasa, 28 Apr 2026 16:49
Sulsel
LSM Pakar Desak Penindakan, Dapur SPPG Tak Berizin di Parepare Harus Disuspend
Banyaknya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkena pemberhentian sementara dikarenakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), LSM Pakar mulai menyoroti sejumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di Kota Parepare.
Selasa, 28 Apr 2026 13:49
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa