Legislator Parepare Bela Pedagang Durian Musiman saat Ditertibkan
Rabu, 08 Jul 2026 23:20
Suasana penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) durian musiman di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mendadak tegang pada Rabu, (08/07/2026) sore. Foto: Istimewa
PAREPARE - Suasana penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) durian musiman di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mendadak tegang pada Rabu, (08/07/2026) sore.
Legislator Kota Parepare, Sappe, pasang badan saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapak pedagang durian musiman di bahu Jalan Bau Massepe, Kelurahan Bacukiki Barat.
Penertiban tersebut dilakukan menyusul adanya aduan dari warga setempat yang merasa terganggu. Berdasarkan pantauan di lokasi, lapak pedagang durian musiman tersebut memang berdiri di sisi kiri bahu jalan Poros Parepare-Makassar.
Sappe menilai tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak adil dan tebang pilih. Ia membandingkan nasib pedagang kecil dengan para pengusaha besar yang dinilainya justru sering kali dibiarkan melanggar aturan.
"Yang jadi masalah ketika masyarakat kecil melihat kesempatan karena musim durian, mereka mencari uang untuk makan. Dibanding dengan pengusaha ritel modern di Kota Parepare yang secara ketentuan melanggar Perda soal jarak, namun sampai sekarang tidak ditutup," ujarnya, Rabu (8/7/2026) malam.
Legislator PKS Parepare itu juga mencontohkan kawasan Jalan Mattirotasi, di mana banyak pedagang yang dibiarkan berjualan hingga memicu kemacetan nyata, namun tidak ditindak tegas.
"Ini katanya ada laporan masyarakat mengganggu. Selama ini mereka di sini tidak ada yang terganggu, aktivitas lalu lintas aman karena lahan parkir luas. Bahu jalan pun tidak ditempati semua, hanya sebagian dan sifatnya tidak permanen," imbuhnya.
Sappe mempertanyakan hati nurani pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil.
"Kok kalau rakyat kecil langsung ditindaki, kalau pengusaha besar dilihat-lihat saja? Di mana hati nurani pemerintah? Mereka hanya meminta kebijakan untuk mencari sesuap nasi. Ini pemerintah daerah tidak adil sama masyarakatnya," tegasnya.
Di sisi lain, pihak Satpol PP Parepare membantah jika tindakan mereka disebut tidak humanis atau tebang pilih. Kabid Penegakan Perda Satpol PP Parepare, Siswandi Dwi Saputra, menjelaskan bahwa penertiban ini murni demi kelancaran lalu lintas di jalur utama.
"Kami tidak melarang berjualan, tapi lokasi berjualannya perlu dipindahkan ke tempat yang tidak rawan kemacetan dan bukan di dekat jembatan. Kami sudah memberikan solusi untuk pindah ke Jalan Mattirotasi (area matras) atau bagian selatan dari tempat awal, sesuai lokasi yang ditunjuk oleh pak lurah," jelasnya.
Sosok Sappe memang dikenal vokal dalam menyuarakan isu-isu rakyat kecil di Parepare. Sebelum melenggang ke kursi parlemen DPRD Parepare, Sappe merupakan seorang nelayan tulen.
Legislator Kota Parepare, Sappe, pasang badan saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapak pedagang durian musiman di bahu Jalan Bau Massepe, Kelurahan Bacukiki Barat.
Penertiban tersebut dilakukan menyusul adanya aduan dari warga setempat yang merasa terganggu. Berdasarkan pantauan di lokasi, lapak pedagang durian musiman tersebut memang berdiri di sisi kiri bahu jalan Poros Parepare-Makassar.
Sappe menilai tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak adil dan tebang pilih. Ia membandingkan nasib pedagang kecil dengan para pengusaha besar yang dinilainya justru sering kali dibiarkan melanggar aturan.
"Yang jadi masalah ketika masyarakat kecil melihat kesempatan karena musim durian, mereka mencari uang untuk makan. Dibanding dengan pengusaha ritel modern di Kota Parepare yang secara ketentuan melanggar Perda soal jarak, namun sampai sekarang tidak ditutup," ujarnya, Rabu (8/7/2026) malam.
Legislator PKS Parepare itu juga mencontohkan kawasan Jalan Mattirotasi, di mana banyak pedagang yang dibiarkan berjualan hingga memicu kemacetan nyata, namun tidak ditindak tegas.
"Ini katanya ada laporan masyarakat mengganggu. Selama ini mereka di sini tidak ada yang terganggu, aktivitas lalu lintas aman karena lahan parkir luas. Bahu jalan pun tidak ditempati semua, hanya sebagian dan sifatnya tidak permanen," imbuhnya.
Sappe mempertanyakan hati nurani pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil.
"Kok kalau rakyat kecil langsung ditindaki, kalau pengusaha besar dilihat-lihat saja? Di mana hati nurani pemerintah? Mereka hanya meminta kebijakan untuk mencari sesuap nasi. Ini pemerintah daerah tidak adil sama masyarakatnya," tegasnya.
Di sisi lain, pihak Satpol PP Parepare membantah jika tindakan mereka disebut tidak humanis atau tebang pilih. Kabid Penegakan Perda Satpol PP Parepare, Siswandi Dwi Saputra, menjelaskan bahwa penertiban ini murni demi kelancaran lalu lintas di jalur utama.
"Kami tidak melarang berjualan, tapi lokasi berjualannya perlu dipindahkan ke tempat yang tidak rawan kemacetan dan bukan di dekat jembatan. Kami sudah memberikan solusi untuk pindah ke Jalan Mattirotasi (area matras) atau bagian selatan dari tempat awal, sesuai lokasi yang ditunjuk oleh pak lurah," jelasnya.
Sosok Sappe memang dikenal vokal dalam menyuarakan isu-isu rakyat kecil di Parepare. Sebelum melenggang ke kursi parlemen DPRD Parepare, Sappe merupakan seorang nelayan tulen.
(GUS)
Berita Terkait
Makassar City
400 Personel Gabungan Diterjunkan Tertibkan 30 Lapak Liar di Pasar Jongkok Antang
Pemerintah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban terhadap sekitar 30 lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Jongkok Perumnas Antang, Jalan AMD Raya, Kamis (2/7/2026).
Kamis, 02 Jul 2026 13:40
Sulsel
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan
Ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota Parepare melakukan aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare, Senin (29/06/2026).
Senin, 29 Jun 2026 16:15
Sulsel
Pemkot Makassar Tertibkan 19 PKL Kelapa di Area Benteng Rotterdam
Pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membuahkan hasil positif dalam upaya penataan kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya.
Kamis, 25 Jun 2026 14:30
Makassar City
Camat Mariso Pastikan Penertiban 40 PKL di Kelurahan Lette Berjalan Kondusif
Pemerintah Kecamatan Mariso terus mengintensifkan upaya penertiban bangunan liar dan lapak pedagang yang berdiri di atas fasilitas umum (fasum).
Sabtu, 20 Jun 2026 20:10
Sulsel
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Parepare
Polemik tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare terus bergulir. Dari hasil audit yang dilakukan pihak kepolisian, ditemukan kerugian negara mencapai Rp4 milyar rupiah.
Senin, 15 Jun 2026 18:57
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Puluhan Kapal Ikut Pesta Nelayan, Tradisi Turun Temurun Masyarakat Desa Ujung Labuang
2
Terkait Aksi Tanam Pisang di Jalan Rusak, Gubernur Sulsel: Kita Bekerja Sesuai Perencanaan
3
BSI Bukukan Laba Rp3,39 Triliun, Ditopang CASA & Bisnis Emas
4
Asmo Sulsel Hadirkan Promo Kicau Honda, DP Mulai Rp700 Ribu
5
TPN XIII Makassar-Gowa Perkuat Kolaborasi Guru & Ekosistem Pendidikan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Puluhan Kapal Ikut Pesta Nelayan, Tradisi Turun Temurun Masyarakat Desa Ujung Labuang
2
Terkait Aksi Tanam Pisang di Jalan Rusak, Gubernur Sulsel: Kita Bekerja Sesuai Perencanaan
3
BSI Bukukan Laba Rp3,39 Triliun, Ditopang CASA & Bisnis Emas
4
Asmo Sulsel Hadirkan Promo Kicau Honda, DP Mulai Rp700 Ribu
5
TPN XIII Makassar-Gowa Perkuat Kolaborasi Guru & Ekosistem Pendidikan