Gelar Unjuk Rasa, Mahasiswa Minta Bupati Sidak Tambang Ilegal di Maros
Kamis, 15 Jun 2023 19:14
Puluhan mahasiswa dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros menggelar aksi demontrasi di Kantor Bupati Maros, Kamis (15/6/2023). Foto/Najmi Limonu
MAKASSAR - Puluhan mahasiswa dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros menggelar aksi demontrasi di Kantor Bupati Maros, Kamis (15/6/2023).
Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah, dalam hal ini Bupati Maros, Chaidir Syam dan Wakil Bupati, Suhartina Bohari melakukan sidak ke lokasi pertambangan yang diduga ilegal.
Jendral Lapangan HPPMI Maros, Ahmad Qusyairi, mengatakan pihaknya menduga ada beberapa kecamatan di Maros yang memiliki tambang ilegal.
“Ada di Tompobulu, Tanralili, Moncongloe, Simbang, Bantimurung, Maros Baru, Bontoa dan Cenrana. Bahkan di Cenrana itu ada tiga, Labuaja, di belakang kantor camat dan Laiya,” sebutnya.
Massa juga mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan pelaku dan aktivitas pertambangan yang ilegal.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH), Abdul Salam, menilai aksi demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sangat wajar.
“Karena melihat kondisi di lapagan, pelestarian lingkungan akan rusak jika tidak cepat ditangani,” ucapnya.
Namun, terkait perizinan dan pengawasan adalah wewenang pemerintah Provinsi. “Untuk non logam wewenang provinsi, tapi untuk logam ada di pusat,” katanya.
Pihaknya hanya bisa menerima aspirasi agar disampaikan ditingkat provinsi. Dia mengatakan jika ada tambang ilegal, maka itu adalah kewenangan Satpol PP.
“Karna kita tidak tau yang mana ilegal mana yang tidak. Perizinannya keluar di Provinsi. Kami di Kabupaten jika ada info dari provinsi jika ada tambang ilegal baru ditinjau, tapi sejauh ini belum ada dari provinsi,” tutupnya.
Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah, dalam hal ini Bupati Maros, Chaidir Syam dan Wakil Bupati, Suhartina Bohari melakukan sidak ke lokasi pertambangan yang diduga ilegal.
Jendral Lapangan HPPMI Maros, Ahmad Qusyairi, mengatakan pihaknya menduga ada beberapa kecamatan di Maros yang memiliki tambang ilegal.
“Ada di Tompobulu, Tanralili, Moncongloe, Simbang, Bantimurung, Maros Baru, Bontoa dan Cenrana. Bahkan di Cenrana itu ada tiga, Labuaja, di belakang kantor camat dan Laiya,” sebutnya.
Massa juga mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan pelaku dan aktivitas pertambangan yang ilegal.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH), Abdul Salam, menilai aksi demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sangat wajar.
“Karena melihat kondisi di lapagan, pelestarian lingkungan akan rusak jika tidak cepat ditangani,” ucapnya.
Namun, terkait perizinan dan pengawasan adalah wewenang pemerintah Provinsi. “Untuk non logam wewenang provinsi, tapi untuk logam ada di pusat,” katanya.
Pihaknya hanya bisa menerima aspirasi agar disampaikan ditingkat provinsi. Dia mengatakan jika ada tambang ilegal, maka itu adalah kewenangan Satpol PP.
“Karna kita tidak tau yang mana ilegal mana yang tidak. Perizinannya keluar di Provinsi. Kami di Kabupaten jika ada info dari provinsi jika ada tambang ilegal baru ditinjau, tapi sejauh ini belum ada dari provinsi,” tutupnya.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Bupati Maros Apresiasi Layanan SPBU Serambi MyPertamina untuk Pemudik
Di SPBU, Bupati Chaidir mengamati fasilitas yang disediakan untuk mendukung kenyamanan pemudik. SPBU ini merupakan salah satu lokasi yang menyediakan layanan Serambi MyPertamina.
Sabtu, 29 Mar 2025 16:16
Sulsel
Jelang Lebaran, Pemkab Maros Perketat Pengawasan Daging di Pasar Tramo
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan pemeriksaan daging sapi dan ayam yang dijual di Pasar Tradisional Butta Salewangang, Kamis (27/3/2025).
Kamis, 27 Mar 2025 11:58
Sulsel
Dinas Pertanian Gelar Pasar Murah dengan Harga di Bawah Pasar
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros menggelar pasar murah di halaman kantor Dinas Pertanian, Rabu (26/3/2025).
Rabu, 26 Mar 2025 13:55
Sulsel
Pemkab Maros Buka Posko Aduan THR untuk Karyawan dan Buruh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan hak tersebut.
Selasa, 25 Mar 2025 16:16
Sulsel
Ketua DPRD Maros Minta Pemerintah Awasi Penyaluran THR Pekerja atau Buruh
Ketua DPRD Maros, Gemilang Pagessa meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros untuk mengawasi secara ketat penyaluran THR perusahaan.
Selasa, 25 Mar 2025 13:36
Berita Terbaru
