Polisi Selidiki Dugaan Praktik Pungli Pengurusan Adminduk di Disdukcapil Wajo
Reza Pahlevi
Rabu, 05 Jul 2023 23:06
Polisi menelusuri dugaan pungutan liar yang terjadi di Disdukcapil Wajo. Foto: Ilustrasi
WAJO - Kepolisian Resor (Polres) Wajo, akan melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Wajo, Rabu (5/7/2023).
Kasat Reskrim Polres Wajo, AKP Theodorus Echeal Setiyawan mengatakan, praktik pungli yang terjadi dilingkup Disdukcapil Kabupaten Wajo tidak bisa dibiarkan.
Olehnya itu, ia mempersilahkan kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik tersebut untuk segera melapor ke aparat kepolisian.
"Saat ini belum ada laporan resmi yang masuk, namun kami sudah menerima informasi aduan dan itu pasti kita tindak lanjuti," ujarnya saat dikonfirmasi Sindo Makassar, Rabu (5/7/2023).
Diketahui, banyak laporan dugaan modus yang digunakan oknum pegawai Disdukcapil Kabupaten Wajo untuk menjalankan praktik pungli yakni dengan memperlambat proses pengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dilakukan warga dengan berbagai alasan.
Masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan dengan terpaksa harus menyisipkan uang, agar proses pengurusan Administrasi kependudukan bisa dipercepat.
"Ini modus lama, dan informasi yang kami dapatkan memang seperti itu. Kami akan segera melakukan penyelidikan," bebernya.
Salah satu warga, Andi Arham juga mengungkapkan praktik dugaan pungli di Disdukcalil. Sejumlah warga yang mengurus administrasi kependudukan harus menunggu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan KK, KTP dan Akte Kelahiran jika tidak memakai uang pelicin.
"Kalau antre dari pagi tapi tidak ada orang dalam, berkas pasti dipersulit. Minimal titip uang baru bisa diproses," bebernya.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gaffar, memilih bungkam saat ditanya soal dugaan praktik pungli yang terjadi di OPD yang ia pimpin.
Bupati Wajo, Amran Mahmud juga mengaku baru mengetahui praktik dugaan pungli yang terjadi di Disdukcapil usai viral di Media Sosial (Medsos).
"Ini baru saja saya tugaskan bu Sekda untuk telusuri setelah saya dapat di medsos informasinya," pungkasnya.
Kasat Reskrim Polres Wajo, AKP Theodorus Echeal Setiyawan mengatakan, praktik pungli yang terjadi dilingkup Disdukcapil Kabupaten Wajo tidak bisa dibiarkan.
Olehnya itu, ia mempersilahkan kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik tersebut untuk segera melapor ke aparat kepolisian.
"Saat ini belum ada laporan resmi yang masuk, namun kami sudah menerima informasi aduan dan itu pasti kita tindak lanjuti," ujarnya saat dikonfirmasi Sindo Makassar, Rabu (5/7/2023).
Diketahui, banyak laporan dugaan modus yang digunakan oknum pegawai Disdukcapil Kabupaten Wajo untuk menjalankan praktik pungli yakni dengan memperlambat proses pengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dilakukan warga dengan berbagai alasan.
Masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan dengan terpaksa harus menyisipkan uang, agar proses pengurusan Administrasi kependudukan bisa dipercepat.
"Ini modus lama, dan informasi yang kami dapatkan memang seperti itu. Kami akan segera melakukan penyelidikan," bebernya.
Salah satu warga, Andi Arham juga mengungkapkan praktik dugaan pungli di Disdukcalil. Sejumlah warga yang mengurus administrasi kependudukan harus menunggu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan KK, KTP dan Akte Kelahiran jika tidak memakai uang pelicin.
"Kalau antre dari pagi tapi tidak ada orang dalam, berkas pasti dipersulit. Minimal titip uang baru bisa diproses," bebernya.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gaffar, memilih bungkam saat ditanya soal dugaan praktik pungli yang terjadi di OPD yang ia pimpin.
Bupati Wajo, Amran Mahmud juga mengaku baru mengetahui praktik dugaan pungli yang terjadi di Disdukcapil usai viral di Media Sosial (Medsos).
"Ini baru saja saya tugaskan bu Sekda untuk telusuri setelah saya dapat di medsos informasinya," pungkasnya.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Fraksi PKB Siap Kawal Kasus Pungli Guru di Pinrang, Bayar Rp2 Juta untuk Naik Pangkat
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Azhar Arsyad buka suara terkait salah seorang guru di Kabupaten Pinrang yang diminta membayar Rp2 juta untuk pengurusan kenaikan pangkat. Menurutnya
Jum'at, 19 Jan 2024 14:21
Sulsel
48 Orang Meninggal Akibat Lakalantas Sepanjang 2023 di Kabupaten Wajo
Satuan Lantas (Satlantas) Polres Wajo mencatat sepanjang 2023 angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Kabupaten Wajo mengalami peningkatan.
Senin, 01 Jan 2024 06:29
Sulsel
Pilkades Serentak Aman, Dewan Puji Strategi Kapolres Wajo
Anggota DPRD Wajo memberikan pujian kepada Kapolres Wajo AKBP Fatur Rochman atas strateginya mengamankan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2023.
Rabu, 25 Okt 2023 19:22
Sulsel
Pulang dari Pengamanan Pilkades, Personel Polres Wajo Tewas Terlindas Truk
Anggota Satlantas Polres Wajo, Aipda Yunus tewas terlindas mobil truk tronton di Jalan Sawerigading, usai pulang dari pengamanan Pemilihan Kepala Desa
Senin, 23 Okt 2023 21:32
Sulsel
350 Personel Polri Berhasil Amankan Pilkades Serentak di Wajo
Sebanyak 350 personel dari Polres Wajo, diterjunkan untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Wajo, Senin (23/10/2023).
Senin, 23 Okt 2023 21:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tim Uji-Sah Laporkan Ilham-Kanita, Kades Hingga Kepsek ke Bawaslu Bantaeng
2
Penggerak Srikandi Adnan Purichta Dukung Penuh Husniah - Darmawangsyah di Pilkada
3
Tokoh Masyarakat Kenang Perjuangan Ilham Azikin untuk Petani Banyorang
4
Lewat Panggung MULIA Inspiring Talk, Appi Harap Sebagai Wadah Kreatif Bagi Anak Muda
5
Anti Mager di Torut Sulsel, Lintasi Jalan yang Dibangun Era Cagub 02 Andi Sudirman
6
Relawan Anak Pulau Bergerak Siap Menangkan Appi-Aliyah di Pilwalkot Makassar 2024
7
Warga Pulau Ingin Terang Seperti di Kota Makassar, Appi-Aliyah Janji Listrik 24 Jam