Polisi Selidiki Dugaan Praktik Pungli Pengurusan Adminduk di Disdukcapil Wajo
Rabu, 05 Jul 2023 23:06

Polisi menelusuri dugaan pungutan liar yang terjadi di Disdukcapil Wajo. Foto: Ilustrasi
WAJO - Kepolisian Resor (Polres) Wajo, akan melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Wajo, Rabu (5/7/2023).
Kasat Reskrim Polres Wajo, AKP Theodorus Echeal Setiyawan mengatakan, praktik pungli yang terjadi dilingkup Disdukcapil Kabupaten Wajo tidak bisa dibiarkan.
Olehnya itu, ia mempersilahkan kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik tersebut untuk segera melapor ke aparat kepolisian.
"Saat ini belum ada laporan resmi yang masuk, namun kami sudah menerima informasi aduan dan itu pasti kita tindak lanjuti," ujarnya saat dikonfirmasi Sindo Makassar, Rabu (5/7/2023).
Diketahui, banyak laporan dugaan modus yang digunakan oknum pegawai Disdukcapil Kabupaten Wajo untuk menjalankan praktik pungli yakni dengan memperlambat proses pengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dilakukan warga dengan berbagai alasan.
Masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan dengan terpaksa harus menyisipkan uang, agar proses pengurusan Administrasi kependudukan bisa dipercepat.
"Ini modus lama, dan informasi yang kami dapatkan memang seperti itu. Kami akan segera melakukan penyelidikan," bebernya.
Salah satu warga, Andi Arham juga mengungkapkan praktik dugaan pungli di Disdukcalil. Sejumlah warga yang mengurus administrasi kependudukan harus menunggu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan KK, KTP dan Akte Kelahiran jika tidak memakai uang pelicin.
"Kalau antre dari pagi tapi tidak ada orang dalam, berkas pasti dipersulit. Minimal titip uang baru bisa diproses," bebernya.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gaffar, memilih bungkam saat ditanya soal dugaan praktik pungli yang terjadi di OPD yang ia pimpin.
Bupati Wajo, Amran Mahmud juga mengaku baru mengetahui praktik dugaan pungli yang terjadi di Disdukcapil usai viral di Media Sosial (Medsos).
"Ini baru saja saya tugaskan bu Sekda untuk telusuri setelah saya dapat di medsos informasinya," pungkasnya.
Kasat Reskrim Polres Wajo, AKP Theodorus Echeal Setiyawan mengatakan, praktik pungli yang terjadi dilingkup Disdukcapil Kabupaten Wajo tidak bisa dibiarkan.
Olehnya itu, ia mempersilahkan kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik tersebut untuk segera melapor ke aparat kepolisian.
"Saat ini belum ada laporan resmi yang masuk, namun kami sudah menerima informasi aduan dan itu pasti kita tindak lanjuti," ujarnya saat dikonfirmasi Sindo Makassar, Rabu (5/7/2023).
Diketahui, banyak laporan dugaan modus yang digunakan oknum pegawai Disdukcapil Kabupaten Wajo untuk menjalankan praktik pungli yakni dengan memperlambat proses pengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dilakukan warga dengan berbagai alasan.
Masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan dengan terpaksa harus menyisipkan uang, agar proses pengurusan Administrasi kependudukan bisa dipercepat.
"Ini modus lama, dan informasi yang kami dapatkan memang seperti itu. Kami akan segera melakukan penyelidikan," bebernya.
Salah satu warga, Andi Arham juga mengungkapkan praktik dugaan pungli di Disdukcalil. Sejumlah warga yang mengurus administrasi kependudukan harus menunggu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan KK, KTP dan Akte Kelahiran jika tidak memakai uang pelicin.
"Kalau antre dari pagi tapi tidak ada orang dalam, berkas pasti dipersulit. Minimal titip uang baru bisa diproses," bebernya.
Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gaffar, memilih bungkam saat ditanya soal dugaan praktik pungli yang terjadi di OPD yang ia pimpin.
Bupati Wajo, Amran Mahmud juga mengaku baru mengetahui praktik dugaan pungli yang terjadi di Disdukcapil usai viral di Media Sosial (Medsos).
"Ini baru saja saya tugaskan bu Sekda untuk telusuri setelah saya dapat di medsos informasinya," pungkasnya.
(GUS)
Berita Terkait

Sulsel
Kronoligis Dugaan Pemerasan Kades di Wajo dan Klarifikasi LSM
Kuasa Hukum Kepala Desa Benteng Lompo, Sudirman ungkap kronologi pemerasan 4 orang oknum LSM terhadap kliennya.
Jum'at, 25 Apr 2025 11:48

Sulsel
Viral Buntut Tikus di Mi Ayam, Polisi Tak Temukan Bukti di Area Warung
Masyarakat Kabupaten Wajo dibuat resah dengan viralnya informasi dugaan penemuan buntut tikus yang tercampur didalam Mi Ayam di salah satu warung yang ada di Kota Sengkang.
Sabtu, 12 Apr 2025 18:58

Sulsel
Iptu Alvin Aji Kurniawan Dipercaya Jabat Kasatreskrim Polres Bone
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan rotasi jabatan. Iptu Alvin Aji Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Wajo kembali di percaya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bone.
Jum'at, 11 Apr 2025 22:42

Sulsel
Berhasil Ungkap Kasus Besar di Wajo, Iptu Alvin Aji Kurniawan Jabat Kasatreskrim Polres Bone
Iptu Alvin Aji Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Wajo kembali di percaya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bone.
Jum'at, 11 Apr 2025 17:10

Sulsel
Polisi Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi BPBD Wajo
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri resmi dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Wajo atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2023 di Kantor BPBD Kabupaten Wajo, Rabu (05/03/2025).
Rabu, 05 Mar 2025 23:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Direktur PPs UNM Soal Dugaan Dosen Bajak Tesis: Dia Mau Jadi Guru Besar
2

Hanura Sulsel Tunjuk Sunandar Jabat Plt Ketua DPC Luwu Timur
3

Danamon & Adira Finance Dukung IIMS Surabaya 2025, Perkenalkan Konsep Rumah Finansial
4

70 Tim Futsal SD/MI Berkompetisi di Ajang TSFC Vol.4 SMP Telkom Makassar
5

RS Pendidikan UIN Alauddin Makassar Kantongi Izin Operasional
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Direktur PPs UNM Soal Dugaan Dosen Bajak Tesis: Dia Mau Jadi Guru Besar
2

Hanura Sulsel Tunjuk Sunandar Jabat Plt Ketua DPC Luwu Timur
3

Danamon & Adira Finance Dukung IIMS Surabaya 2025, Perkenalkan Konsep Rumah Finansial
4

70 Tim Futsal SD/MI Berkompetisi di Ajang TSFC Vol.4 SMP Telkom Makassar
5

RS Pendidikan UIN Alauddin Makassar Kantongi Izin Operasional