Sidang Dugaan Rokok Ilegal di Wajo, Saksi Ungkap Prangko dan Isi Beda

Reza Pahlevi
Jum'at, 28 Jul 2023 21:22
Sidang Dugaan Rokok Ilegal di Wajo, Saksi Ungkap Prangko dan Isi Beda
Perkara dugaan penipuan dan penggelapan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Wajo memasuki sidang keempat di Pengadilan Negeri (PN) Sengkang, Jumat (28/7/2023). Foto/Reza Pahlevi
Comment
Share
WAJO - Perkara dugaan penipuan dan penggelapan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Wajo memasuki sidang keempat di Pengadilan Negeri (PN) Sengkang, Jumat (28/7/2023). Agenda kali ini yakni pemeriksaan saksi dari dari Jaksa Penuntut Umum alias JPU.

Dalam sidang dengan terdakwa Norma (65), beberapa fakta baru bermunculan dari keterangan saksi. Dalam sidang dengan agenda saksi yang juga digelar sehari sebelumnya, terungkap kuatnya dugaan penipuan dan penggelapan peredaran rokok ilegal dengan merek X5.



Salah seorang penjaga rokok merek X5, Anto, mengaku dirinya merupakan satu dari beberapa penjaga gudang rokok yang diduga ilegal milik Nur Jaya.

"Betul, saya penjaga gudangnya, bahkan saya yang terima pelanggan apabila mau ambil barang," ujar Anto saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim

Tidak hanya itu, Anto mensinyalir rokok merek X5 tersebut tidak memiliki izin atau bukti legalitas. "Sejak saya ikut di Pak Jaya tidak pernah diperlihatkan bukti legalitas," tuturnya.

Ia bilang bosnya sebatas memberikan informasi agar dalam menjual rokok dapat menghindari razia Gempur Bea Cukai. "Pak Jaya cuma kasih informasi bahwa rokok ini hanya boleh diedarkan di beberapa lokasi, salah satunya di Wajo," kata Anto.

Dalam kesaksiannya, Anto juga mengungkap bahwa prangko rokok dan isinya berbeda. Tertera pada prangko 12 batang, namun isinya ternyata 20 batang. "Yang teman-teman jual memang prangkonya bertuliskan 12 batang sedangkan isinya 20 batang," ujarnya.



Masih merujuk pengakuan Anto, gudang rokok X5 yang diduga ilegal terletak di Kabupaten Wajo dan Kota Makassar.

Menanggapi hal itu, Penasihat Hukum Terdakwa, Firmansyah, menyampaikan keterangan para saksi berkesesuaian.

"Jika mengacu dengan hukum perdata, salah satu prinsip dasar objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan artinya kasus ini terkesan dipaksa," tandasnya.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru