Setahun Progam Inklusi dan Sekolah Perempuan di Pangkep Menuai Banyak Manfaat

PANGKEP - KAPAL Perempuan menggelar audit keuangan dan program di wilayah sasaran Program INKLUSI yakni kepulauan dan pegunungan. Itu setelah Program INKLUSI sudah berjalan selama setahun di Kabupaten Pangkep.

Perwakilan KAPAL Perempuan, Budhis Utami yang hadir langsung ke Pangkep mendampingi proses ini menyampaikan bahwa audit ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan para penerima manfaat di wilayah program.

"Sudah setahun program Inklusi ini berjalan di Kabupaten Pangkep. Kami bekerjasama dengan Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulsel selaku pelaksana di lapangan dengan jumlah wilayah sasaran program sebanyak 13 desa," katanya.

"Selain itu tentu kita ingin melihat selama setahun ini apa saja manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat program ini. Apakah telah tepat sasaran, termasuk juga melihat bagaimana bentuk transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan selama pelaksanaan program ini," sambungnya.

Baca Juga: Relawan Ganjar Latih Perempuan Milenial di Gowa Menghias Kue ala Korea

Sementara itu, Pelaksana program Direktur YKPM Sulsel, Muliadi Prayitno mengemukakan bahwa di Pangkep sendiri proses audit partisipatif akan berjalan kurang selama 3 hari yakni 4 sampai 6 Oktober. Tim Audit akan melakukan kunjungan ke wilayah pegunungan dan kepualuan.

"Iya, jadi audit kali ini pihak KAPAL Perempuan akan langsung ke lokasi 2 desa yang akan diaudit yaitu Desa Tompo Bulu di wilayah pegunungan dan Desa Mattiro Labangeng di wilayah kepulauan" jelasnya.

Audit Partisipatif ini bertujuan memperkuat kelembagaan YKPM, baik dalam pengelolaan keuangan
maupun manajemen Program INKLUSI. Dalam prosesnya, KAPAL Perempuan menggali informasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program misalnya ibu-ibu anggota sekolah perempuan, kepala OPD, Camat, kepala desa, multipihak, NGO dan media.

Sasaran program di Wilayah kepuluan misalnya tim audit KAPAL Perempuan ke Pulau Laiya, tanggal 6 Oktober 2023 mereka bertemu dengan 20 orang anggota Sekolah Perempuan Desa Mattiro Labangeng yang berasal dari 2 pulau, yaitu Pulau Laiya dan Pulau Polewali.

Dalam diskusinya, tim audit dari Jakarta ini akan menanyakan ke peserta mengenai Program INKLUSI. Misalnya sejak kapan terlibat dalam Program INKLUSI, kegiatan apa saja yang sudah diikuti dan perubahan apa yang dirasakan.

Salah satu peserta audit dari Pulau Polewali, Ratna Sita bercerita bahwa dia mengikuti Program INKLUSI sejak April 2022 dengan menjadi anggota sekolah perempuan di Pulaunya Pulau Polewali.

"Alhamdulillah selama bergabung dalam program ini, sudah banyak kegiatan yang kami ikuti. Seperti pertemuan rutin sekolah perempuan, kampanye Hari Perempuan International dan menghadiri penandatanganan MoU Program INKLUSI dengan Bupati Pangkep dan KAPAL Perempuan-YKPM Sulsel," paparnya.

Ratna Sita menyampaikan rasa senangnya bisa bergabung di Sekolah Perempuan karena baginya materinya sangat menarik dan sangat dekat dengan masalah-masalah yang sering dia hadapi sebagai perempuan. Selain itu, membuatnya semakin percaya diri untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan di ruang publik.

Baca Juga: Desy jadi Bacaleg Perempuan Andalan Nasdem di Dapil Sulsel 2 DPR RI

"Melalui kelompok Sekolah Perempuan di Pulau kami diajarkan dan dilatih menjadi sosok perempuan yang peka dan berani bersuara terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi perempuan. Misalnya bagaimana kami melakukan perlawanan terhadap kebiasaan masyarakat di pulau yang menikahkan anaknya padahal masih di bawah umur," terangnya.

Ratna Sita melanjutkan, ia juga melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat agar tidak lagi melakukan praktek demikian. Karena akan merugikan masa depan seorang anak yang harusnya bersekolah bukan menikah. Selain itu usia mereka belumlah cukup secara mental dan juga akan turut berpengaruh pada kesehatan reproduksi mereka.

"Dampak lainnya jika anak di bawah umur dipaksa menikah juga akan menambah masalah baru seperti tingginya perceraian, karena pernikahan dini yang tidak semestinya," bebernya.