Golkar Sulsel Garansi Tak Ada Mahar Politik untuk Usungan Cakada dan Unsur Pimpinan DPRD
Jum'at, 12 Apr 2024 16:26

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe saat menghadiri acara open house Airlangga Hartarto. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) kembali menegaskan, penetapan calon usungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulsel dan posisi pimpinan dewan dilakukan tanpa mahar politik.
Hal tersebut ia tegaskan usai menghadiri Open House Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (11/04/2024) malam.
Taufan Pawe mengatakan, dibawah kepemimpinannya, proses usungan cakada Golkar dan posisi pimpinan dewan secara trasnparan dan akuntabel.
Sehingga dirinya menegaskan para bakal calon dan legislatif terpilih untuk tidak percaya 'makelar' yang menjanjikan posisi tertentu namun menggunakan mahar politik.
"Saya tegaskan penetapan cakada usungan Golkar atau penemptan posisi pimpinan dewan dilakukan tanpa mahar politik. Lapor saya jika ada minta bayar-bayaran," tegas Taufan Pawe kepada media.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini menejalaskan, semua DPD II menjaring sendiri siapa saja Cakada yang dijagokan di daerah masing-masing. Dalam menentukan Cakada, Golkar tetap mempertimbangkan hasil survei.
Pada dasarnya, Partai Golkar tetap memprioritaskan kader. Jikalau ada figur eksternal, penjaringannya harus transparan dan akuntabel.
"Nantinya saya buatkan matriks di depan ketua umum (Airlangga Hartarto) bahwa ini yang layak. Karena persoalan layak dalam Pilkada, bukan hanya kesiapan lahirnya mau jadi bupati, mau jadi walikota, tetapi harus ada kesiapannya. Harus lahir batin," tuturnya.
Dirinya kembali menegaskan, jika dirinya inging menciptakan iklim Pilkada di Sulsel dan proses beroganisasi di Golkar Sulel secara trasnparan dan akuntabel.
"Saya ingin menghadirkan dan menciptakan transparansi dalam Pilkada. Jadi tidak ada istilah mahar, tidak ada istilah bayar-bayar. Apalagi sbiasanya untuk menentukan saja pimpinan DPRD kabupaten/kota, terkadang harus dengan pendekatan-pendekatan pragmatis," tegasnya.
Hal tersebut ia tegaskan usai menghadiri Open House Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (11/04/2024) malam.
Taufan Pawe mengatakan, dibawah kepemimpinannya, proses usungan cakada Golkar dan posisi pimpinan dewan secara trasnparan dan akuntabel.
Sehingga dirinya menegaskan para bakal calon dan legislatif terpilih untuk tidak percaya 'makelar' yang menjanjikan posisi tertentu namun menggunakan mahar politik.
"Saya tegaskan penetapan cakada usungan Golkar atau penemptan posisi pimpinan dewan dilakukan tanpa mahar politik. Lapor saya jika ada minta bayar-bayaran," tegas Taufan Pawe kepada media.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode ini menejalaskan, semua DPD II menjaring sendiri siapa saja Cakada yang dijagokan di daerah masing-masing. Dalam menentukan Cakada, Golkar tetap mempertimbangkan hasil survei.
Pada dasarnya, Partai Golkar tetap memprioritaskan kader. Jikalau ada figur eksternal, penjaringannya harus transparan dan akuntabel.
"Nantinya saya buatkan matriks di depan ketua umum (Airlangga Hartarto) bahwa ini yang layak. Karena persoalan layak dalam Pilkada, bukan hanya kesiapan lahirnya mau jadi bupati, mau jadi walikota, tetapi harus ada kesiapannya. Harus lahir batin," tuturnya.
Dirinya kembali menegaskan, jika dirinya inging menciptakan iklim Pilkada di Sulsel dan proses beroganisasi di Golkar Sulel secara trasnparan dan akuntabel.
"Saya ingin menghadirkan dan menciptakan transparansi dalam Pilkada. Jadi tidak ada istilah mahar, tidak ada istilah bayar-bayar. Apalagi sbiasanya untuk menentukan saja pimpinan DPRD kabupaten/kota, terkadang harus dengan pendekatan-pendekatan pragmatis," tegasnya.
(UMI)
Berita Terkait

News
Ketua AMPG Palopo Sebut Tidak Ragukan Kapasitas Ilham Arief Sirajuddin
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Palopo, Afdhal Hamka menyatakan kapasitas Ilham Arief Sirajuddin alias IAS tidak perlu diragukan karena teruji.
Rabu, 11 Jun 2025 18:58

Sulsel
TP Apresiasi ATR/BPN Pangkep Serahkan Sertipikat Tana Wakaf untuk Masjid
Anggota DPR RI, Taufan Pawe menghadiri penyerahan sertipikat tanah wakaf sejumlah masyarakat dan pengurus Masjid Alauddin Kilo Lima Padang Lampe.
Rabu, 11 Jun 2025 18:05

News
Ketua Golkar Wajo Singgung Tanda-Tanda Hilal saat Terima Kunjungan IAS
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wajo, dr H. Baso Rahmanuddin, menyambut baik kunjungan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang tengah melakukan safari politik.
Selasa, 10 Jun 2025 23:04

News
Waketum Golkar Sebut Musda Sulsel Bukan Ajang Kuasai Partai, Tapi Momentum Kebangkitan
Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Sulsel tahun 2025 akan menjadi momentum penting untuk mengembalikan kejayaan Beringin sebagai lumbung suara di kawasan timur Indonesia.
Sabtu, 07 Jun 2025 18:55

News
Nurdin Halid Sebar 40 Sapi Kurban di Dapil, Wujud Terimakasih Kepada Masyarakat
Anggota DPR RI dari Golkar, Nurdin Halid menyerahkan 40 ekor sapi kurban di daerah pemilihannya yang meliputi Kota Parepare, Kabupaten Bone, Sinjai, Maros, Bulukumba, Soppeng, Wajo, Barru dan Pangkep.
Kamis, 05 Jun 2025 12:40
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dulu Ngotot Pemberian TPP Sudah Sesuai Perpres, Kini Jadi Temuan BPK Nilainya Rp2,5 Miliar
2

Surya Paloh Percayakan Nasdem Sulsel jadi Tuan Rumah Rakernas 2025
3

Kejari Jeneponto Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penggandaan Soal Ujian Nasional
4

Konsorsium Sultanbatara dan PKK Sulsel Gelar Bimtek Teknologi Hijau Fashion
5

Kejaksaan Pangkep Musnakan Barang Bukti, Termasuk dari 16 Perkara Narkotika
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dulu Ngotot Pemberian TPP Sudah Sesuai Perpres, Kini Jadi Temuan BPK Nilainya Rp2,5 Miliar
2

Surya Paloh Percayakan Nasdem Sulsel jadi Tuan Rumah Rakernas 2025
3

Kejari Jeneponto Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penggandaan Soal Ujian Nasional
4

Konsorsium Sultanbatara dan PKK Sulsel Gelar Bimtek Teknologi Hijau Fashion
5

Kejaksaan Pangkep Musnakan Barang Bukti, Termasuk dari 16 Perkara Narkotika