Petani Sulsel Terus Menyusut, 52 Ribu UPT Berkurang dalam 10 Tahun

MAKASSAR - Jumlah petani di Provinsi Sulsel terus menyusut. Dalam 10 tahun terakhir terjadi pengurangan sekitar empat persen atau 52.289 unit usaha pertanian perorangan (UTP).

Data ini terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPR di Kantor Bulog Makassar, Sulsel, baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi V Slamet membeberkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait UPT.

Dalam data sensus pertanian 2023 di Sulsel kata Slamet, menunjukkan adanya penurunan jumlah petani. Dari 1.173.954 UTP pada 2013, turun ke angka 1.121.665 pada 2023. Jika dipresentasikan, ada penurunan 4,45 persen atau sekitar 52.289 dalam sepuluh tahun terakhir.

Situasi ini menurut dia harus ditanggapi serius oleh berbagai pihak. Pemerintah kata legislator PKS ini, harus mengambil peran dengan meyakinkan masyarakat terkait masa depan petani.

Baca Juga: 16 Ribu Hektare Hutan di Kabupaten Gowa Beralih Fungsi

“Pemerintah harus meyakinkan, membuat program yang bisa memastikan bahwa proses peralihan fungsi profesi petani ini tidak hilang, kenapa? karena ini terkait dengan keseluruhan petani kita," ujar Slamet dalam keterangannya.

Menurut Slamet, pihaknya menemukan fakta bahwa di Kota Makassar, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani cukup tinggi. Ia meyakini, kondisi ini juga serupa terjadi di daerah lain.

“Bukan tidak mungkin ini pasti terjadi di seluruh Indonesia,” katanya lagi.

Menurut Politisi F-PKS ini, solusi dari permasalahan ini sebenarnya sederhana, yaitu bagaimana agar pemerintah dapat meyakinkan kalau petani berproduksi dapat untung dan ada kesehatan yang terjamin. Sehingga, mereka akan tetap akan menjadi profesi petani.

Baca Juga: 26 Ribu Hektare Lahan Pertanian di Maros Hilang, Dominan Beralih Fungsi jadi Perumahan

“Justru pertanyaan saya tadi saat pertemuan, bagaimana Badan Pangan bersikap ketika masa panen puncak. Apa yang akan dilakukan oleh Badan Pangan terkait dengan kesejahteraan petani, kita bukan sekadar menyerap (hasil produksi dari petani) tapi bagaimana nanti penyerapan itu dikaitkan dengan kesejahteraan petani. Saya ingin mendapatkan jawaban Badan Pangan saat nanti kita rapat kerja di Jakarta,” pungkas Slamet.

Sementara itu, Deputi Bidang PKKP Kementerian Pertanian Andriko Noto Susanto menjelaskan, luas tanam dan produksi padi memang menurun tajam. Luas tanam Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 hanya 5,4 juta ton atau menurun 1,9 juta hektare di banding periode yang sama 2015-2019 yang mencapai 7,4 juta hektar.

"Produksi beras sejak tahun 2019–2023 hanya berkisar 30 sampai 31 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 34 juta ton. Kebutuhan nasional pertahun rata-rata 31,2 juta ton, artinya terjadi kekurangan pasokan dari dalam negeri," beber Andriko.