Bawaslu Butuh 3.059 PKD se-Sulsel untuk Perketat Pengawasan di Pilkada 2024

Rabu, 22 Mei 2024 19:57
Bawaslu Butuh 3.059 PKD se-Sulsel untuk Perketat Pengawasan di Pilkada 2024
Komisioner Bawaslu Sulsel, Syamsuar Saleh. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) melakukan perekrutan Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) se-Sulsel sejak 15 Mei 2024.

Jumlah kebutuhan Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 3.059 orang yang akan bertugas melakukan pengawasan pada Pilkada Serentak, 27 November 2024.

Dalam proses perekrutan tersebut, Bawaslu melakukan perpanjangan di 10 daerah lantaran pendaftar belum memenuhi kuota yang dibutuhkan. Antaranya Gowa, Takalar, Bantaeng, Jeneponto, Selayar, Parepare, Pinrang, Wajo, Luwu dan Palopo.



Anggota Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan, perpanjangan tersebut lantaran ada Kelurahan/Desa yang belum memenuhi kebutuhan. Meskipun secara keseluruhan kuota sudah terpenuhi, tetapi terjadi penumpukan pendaftar di Kelurahan/Desa tertentu.

“Makanya kita lakukan perpanjangan untuk hari ini saja,” kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sulsel itu kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Samsuar menyebut, jumlah pendaftar di 24 Kabupaten/Kota mencapai 4.814 orang, terdiri 2.670 laki-laki dan 2.159 perempuan. Jumlah tersebut setelah dibuka pendaftaran pada 15-17 Mei 2024.

"Setelah penelitian dan verifikasi berkas para calon tanggal 22-24 Mei, pengumuman sekaligus tanggapan masyarakat dibuka tanggal 25 sampai 30 Mei 2024,” ucapnya.

Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan tes wawancara kepada para calon 27-28 Mei. Kemudian rekapitulasi penilaian hasil wawancara 29 Mei. Lalu pleno penetapan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa 30 Mei, dan pengumuman 31 Mei.

“Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa, 1-2 Juni 2024,” imbuhnya.
(UMI)
Berita Terkait
William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Makassar City
William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jum'at, 09 Jan 2026 13:12
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
News
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Pengamat Kebijakan Publik & Politik, Ras MD ikut angkat biacara mengenai wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik.
Senin, 29 Des 2025 22:21
Pawennari Sebut Pendidikan Politik Kunci Wujudkan Pemilih Berkualitas
Sulsel
Pawennari Sebut Pendidikan Politik Kunci Wujudkan Pemilih Berkualitas
Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur, Pawennari, menilai pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk pemilih yang sadar dan kritis, sehingga berpengaruh langsung terhadap kualitas Pemilu.
Senin, 29 Des 2025 13:51
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
Sulsel
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
KPU Soppeng memyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan dan Peraturan KPU 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Jum'at, 19 Des 2025 20:54
Bawaslu Soppeng Gelar Outbond Leadership Camp, Perkuat SDM dan Kelembagaan
Sulsel
Bawaslu Soppeng Gelar Outbond Leadership Camp, Perkuat SDM dan Kelembagaan
Bawaslu Soppeng menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bertajuk “Transformasi Sumber Daya Manusia Bawaslu Soppeng lewat Outbond Leadership Camp”.
Senin, 15 Des 2025 12:31
Berita Terbaru