KPU Gowa Butuh 2036 Pantarlih untuk Sukseskan Pilkada 2024
Jum'at, 07 Jun 2024 17:44
KPU Gowa membutuhkan sekira 2.036 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada 2024 mendatang. Jumlah tersebut sudah diusulkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Foto: Istimewa
GOWA - KPU Gowa membutuhkan sekira 2.036 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada 2024 mendatang. Jumlah tersebut sudah diusulkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi.
Komisioner KPU Gowa Koordinator Divisi SDM dan Parmas, Suardi Mansing mengatakan kebutuhan Pantarlih ini disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada mendatang. Sebab ada penyesuaian jumlah TPS dibanding Pemilu 2024 lalu.
"Jumlah yang kita usulkan 1168 TPS. Jumlah TPS ini berbeda waktu pemilu. Saat itu jumlah DPT maksimal 300 di setiap TPS, sekarang ini setiap TPS maksimal pemilihnya bisa 600 orang," kata Suardi saat dihubungi Sindomakassar.com.
Suardi menuturkan, kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian yang diatur dalam undang-undang. Sehingga diperkirakan jumlah kebutuhan Pantarlih dari data TPS yang sekarang adalah 2.036 orang.
"Jumlah kebutuhannya 2.036 orang calon pantarlih. Tapi itu belum angka pasti, karena masih menunggu penetapan dari KPU RI," ujar Suardi.
Dia menuturkan, penentuan Pantarlih disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam setiap TPS. Ada yang satu Pantarlih untuk satu TPS, tapi ada juga dua Pantarlih.
"Dalam satu TPS, bisa antara satu dan dua orang. Untuk TPS yang pemilihnya di bawah 400, maka satu pantarlih. Kalau TPS di atas 400, mulai 401 maka dua pantarlih," tuturnya.
Suardi melanjutkan, Pantarlih yang pernah bertugas waktu Pemilu 2024 lalu masih bisa mendaftar untuk Pilkada 2024. Bahkan KPU memberikan prioritas kepada mereka yang sudah punya pengalaman.
"Jadi memang keputusan KPU RI terbaru itu yang berpengalaman yang diprioritaskan, tapi harus memenuhi sayarat formal. Kalau pendaftarnya lebih dari satu orang, maka kita prioritaskan yang sudah berpengalaman," bebernya.
Pantarlih sendiri merupakan badan pelaksana Pemilu yang ada di bawah tingkat desa/kelurahan atau di lingkungan TPS berada. Adapun Pantarlih akan memperoleh honor sebesar Rp 1.000.000.
Mereka nantinya akan melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian atau Coklit untuk memutakhirkan data pemilih dengan cara menghubungi pemilih secara langsung. Adapun masa kerja mereka yakni 24 Juni hingga 25 Juli 2024.
Komisioner KPU Gowa Koordinator Divisi SDM dan Parmas, Suardi Mansing mengatakan kebutuhan Pantarlih ini disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada mendatang. Sebab ada penyesuaian jumlah TPS dibanding Pemilu 2024 lalu.
"Jumlah yang kita usulkan 1168 TPS. Jumlah TPS ini berbeda waktu pemilu. Saat itu jumlah DPT maksimal 300 di setiap TPS, sekarang ini setiap TPS maksimal pemilihnya bisa 600 orang," kata Suardi saat dihubungi Sindomakassar.com.
Suardi menuturkan, kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian yang diatur dalam undang-undang. Sehingga diperkirakan jumlah kebutuhan Pantarlih dari data TPS yang sekarang adalah 2.036 orang.
"Jumlah kebutuhannya 2.036 orang calon pantarlih. Tapi itu belum angka pasti, karena masih menunggu penetapan dari KPU RI," ujar Suardi.
Dia menuturkan, penentuan Pantarlih disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam setiap TPS. Ada yang satu Pantarlih untuk satu TPS, tapi ada juga dua Pantarlih.
"Dalam satu TPS, bisa antara satu dan dua orang. Untuk TPS yang pemilihnya di bawah 400, maka satu pantarlih. Kalau TPS di atas 400, mulai 401 maka dua pantarlih," tuturnya.
Suardi melanjutkan, Pantarlih yang pernah bertugas waktu Pemilu 2024 lalu masih bisa mendaftar untuk Pilkada 2024. Bahkan KPU memberikan prioritas kepada mereka yang sudah punya pengalaman.
"Jadi memang keputusan KPU RI terbaru itu yang berpengalaman yang diprioritaskan, tapi harus memenuhi sayarat formal. Kalau pendaftarnya lebih dari satu orang, maka kita prioritaskan yang sudah berpengalaman," bebernya.
Pantarlih sendiri merupakan badan pelaksana Pemilu yang ada di bawah tingkat desa/kelurahan atau di lingkungan TPS berada. Adapun Pantarlih akan memperoleh honor sebesar Rp 1.000.000.
Mereka nantinya akan melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian atau Coklit untuk memutakhirkan data pemilih dengan cara menghubungi pemilih secara langsung. Adapun masa kerja mereka yakni 24 Juni hingga 25 Juli 2024.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
KPU Mengajar di SMA Negeri 2 Bantaeng, Tanamkan Pemahaman Asas Pemilu Generasi Muda
Dengan program KPU Mengajar dapat memberikan pemahaman mendasar tentang kepemiluan, khususnya terkait asas-asas pemilu yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Kamis, 15 Jan 2026 22:11
Sulsel
KPU Luwu Timur Gandeng Disdukcapil Perkuat Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Luwu Timur, Hamdan menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjalankan Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Selasa, 13 Jan 2026 17:41
Sulsel
Bawaslu Soppeng Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan
KPU Soppeng memyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan dan Peraturan KPU 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Jum'at, 19 Des 2025 20:54
News
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep kembali tercoreng dengan ditetapkannya Ketua KPU Pangkep, Anggota yang merupakan Divisi Hukum, beserta sekretarisnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep atas dugaan perilaku korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebanyak Rp554 juta dari total anggaran dana hibah sebesar Rp26 miliar.
Sabtu, 06 Des 2025 12:25
Sulsel
KAHMI Sulsel Minta Ichlas Koperatif Hadapi Kasus Korupsi Dana Pilkada Pangkep 2024
MW KAHMI Sulsel akhirnya angkat suara menyikapi penetapan Ichlas, Presidium MD KAHMI Pangkep periode 2023–2028, sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada 1 Desember 2025.
Rabu, 03 Des 2025 09:33
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bukan Menggusur, Wali Kota Munafri Arifuddin Tata Kota dengan Solusi Relokasi PKL
2
HUT ke-18 Tahun, Gerindra Sulsel Rayakan dengan Mengetuk Pintu Warga Tak Mampu di Karuwisi
3
Jalan Rusak Ganggu Akses Pasar, Walkot Munafri Perintahkan Perbaikan Cepat
4
Cetak Da’i Masa Depan, Ponpes Daarul Mu’minin As’adiyah Doping Sukses Gelar PKM 2026
5
Pemkot Makassar Akan Kirim Guru dan Kepala Sekolah Terbaik ke Luar Negeri
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bukan Menggusur, Wali Kota Munafri Arifuddin Tata Kota dengan Solusi Relokasi PKL
2
HUT ke-18 Tahun, Gerindra Sulsel Rayakan dengan Mengetuk Pintu Warga Tak Mampu di Karuwisi
3
Jalan Rusak Ganggu Akses Pasar, Walkot Munafri Perintahkan Perbaikan Cepat
4
Cetak Da’i Masa Depan, Ponpes Daarul Mu’minin As’adiyah Doping Sukses Gelar PKM 2026
5
Pemkot Makassar Akan Kirim Guru dan Kepala Sekolah Terbaik ke Luar Negeri