Maksimalkan Pengawasan, Kejari Lutim Akan Panggil Pemerintah Desa/Kelurahan

LUWU TIMUR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur (Lutim) berencana melakukan pertemuan dengan pemerintah di 124 desa dan tiga kelurahan. Pertemuan itu untuk memaksimalkan pengawasan di wilayah pemerintah desa/kelurahan.

Rencana tersebut diungkap Kepala Kejari Luwu Timur, Yadyn saat Media Gathering di halaman Kejari Luwu Timur, Jumat (10/3/2023).

"Nanti kita akan undang semua untuk brand secara perlahan, agar nanti itu on the track (jalannya pemerintahan). Khususnya program apa yang akan berdayaguna bagi masyarakat," kata dia.

Baca Juga: Kajari Luwu Timur Ajak Pelajar Lakukan Kegiatan Positif

Yadyn meyakini bahwa Kejaksaan dalam hal pengawasan pada kegiatan-kegiatan desa/kelurahan akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Kemudian kalau mereka buat yang benar-benar bagus kemudian salah pada sisi administrasi, bukan persoalan utama untuk kita tangani masalah korupsinya," kata dia.

Pada tindakan pengawasan kata Yadyn, harus dilakukan sikap preventif terlebih dahulu. Sebab, dia meyakini dari 124 desa kemungkinan ada yang tidak benar dalam pengelolaan sistem pemerintahannya.

Baca juga: Berkas Kasus Adopsi Anak di Luwu Timur Dilimpahkan ke Kejaksaan

"Nanti pada progres tiga bulan pertama itu kita ingatkan, lalu dalam progres enam bulan akan kembali kita ingatkan, kalau sudah mendekati progres akhir update ternyata tidak dilakukan atau fiktif, mohon maaf Pak, kita tidak boleh kompromi untuk tidak menegakkan tidak pidana korupsi," tegasnya.

Jadi kata dia, Kejaksaan akan melakukan preventif di awal satu atau dua langkah, lalu langka ketiga dilakukan tindakan tegas.

"Kenapa ini penting ini juga untuk menjaga kewibawaan, bukan hanya kewibawaan Bupati, ini juga untuk menjaga kewibawaan aparat desa di sekitarnya," kata dia.