Bupati Indah Minta 1.232 PPPK Disiplin dan Berintegritas
Selasa, 23 Jul 2024 13:45

Sebanyak 1.232 PPPK Tahun Anggaran 2023 resmi menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Foto: Dok Pemkab Luwu Utara
LUWU UTARA - Sebanyak 1.232 PPPK Tahun Anggaran 2023 resmi menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.
Penyerahan SPMT tersebut merupakan tindaklanjut dari penyerahan SK yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“SPMT ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja di unit kerja masing-masing,” ucap Indah.
Kepada seluruh ASN, Indah menegaskan dua hal yaitu kedisiplinan dan integritas dalam mengemban amanah.
“Jangan sampai karena pemberi layanan kurang disiplin mengorbankan masyarakat sebagai penerima layanan. Dan jangan sampai karena masalah integritas jadi mengorbankan semuanya,” tegas bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Menurut Indah, berkompeten sekalipun, sehebat apapun jika tidak disiplin dan berintegritas maka bisa menjadi masalah tersendiri.
“Terutama PR terbesar ASN itu adalah soal disiplin. Harus dicari formulasi yang tepat untuk memastikan mereka betul-betul dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kuncinya disiplin dan integritas itu bicara tanggung jawab,” terang Indah.
Luwu Utara sangat luas, masyarakat penerima layanan yang datang jauh-jauh tidak terlayani jika petugas tidak disiplin.
“Kita harus punya empati dan menghitung kerugian masyarakat yang datang jauh-jauh tapi tidak bisa mendapatkan layanan karena pemberi layanan tidak di tempat. Makanya selalu saya tekankan pentingnya disiplin dan integritas,” pungkas Indah didampingi Kepala BKPSDM Luwu Utara, Arief R Palallo.
Penyerahan SPMT tersebut merupakan tindaklanjut dari penyerahan SK yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“SPMT ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja di unit kerja masing-masing,” ucap Indah.
Kepada seluruh ASN, Indah menegaskan dua hal yaitu kedisiplinan dan integritas dalam mengemban amanah.
“Jangan sampai karena pemberi layanan kurang disiplin mengorbankan masyarakat sebagai penerima layanan. Dan jangan sampai karena masalah integritas jadi mengorbankan semuanya,” tegas bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Menurut Indah, berkompeten sekalipun, sehebat apapun jika tidak disiplin dan berintegritas maka bisa menjadi masalah tersendiri.
“Terutama PR terbesar ASN itu adalah soal disiplin. Harus dicari formulasi yang tepat untuk memastikan mereka betul-betul dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kuncinya disiplin dan integritas itu bicara tanggung jawab,” terang Indah.
Luwu Utara sangat luas, masyarakat penerima layanan yang datang jauh-jauh tidak terlayani jika petugas tidak disiplin.
“Kita harus punya empati dan menghitung kerugian masyarakat yang datang jauh-jauh tapi tidak bisa mendapatkan layanan karena pemberi layanan tidak di tempat. Makanya selalu saya tekankan pentingnya disiplin dan integritas,” pungkas Indah didampingi Kepala BKPSDM Luwu Utara, Arief R Palallo.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Tegaskan Pentingnya Integritas, Pemkab Pinrang Serahkan SK Pengangkatan kepada 301 PPPK
Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid menyaksikan langsung penandatanganan nota perjanjian kerja dan menyerahkan secara simbolis SK Pengangkatan kepada 301 orang Tenaga PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang pada Selasa (29/07/2025).
Selasa, 29 Jul 2025 12:23

Sulsel
DPRD Sulsel Pastikan Gaji PPPK Sudah Diakomodasi dalam RPJMD 2025–2029
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulsel, Patarai Amir memastikan bahwa alokasi anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2025–2029 sudah diakomodasi.
Kamis, 24 Jul 2025 12:40

Sulsel
209 PPPK dan Dua CPNS STTD Bantaeng Terima SK Pengangkatan
Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin melantik dan mengambil sumpah sebanyak 209 PPPK serta 2 Pegawai Negeri Sipil dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat formasi 2024.
Senin, 14 Jul 2025 15:39

News
Taufan Pawe Perjuangkan Jaminan Pensiun PPPK, Minta Disamakan dengan PNS
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Taufan Pawe terus menyuarakan pentingnya jaminan masa pensiun dan hari tua bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selasa, 01 Jul 2025 16:37

Makassar City
1.746 PPPK Pemkot Makassar Terima SK Pengangkatan
Sebanyak 1.746 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Makassar menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, kemarin.
Selasa, 24 Jun 2025 06:13
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Cetak Sejarah! PLN Masuk 500 Perusahaan Terbesar Dunia
2

Pemkot Makassar Matangkan Pembangunan Stadion Untia, Studi Lapangan ke JIS
3

Gelar Reses, Musakkar Serap Aspirasi Isu Kesehatan hingga Pendidikan
4

Fraksi Golkar Gelar Bimtek, Hadirkan Gubernur Lemhanas hingga Burhanuddin Muhtadi
5

Infrastruktur Penunjang PT Vale IGP Pomalaa Dibangun, Target Tuntas Oktober 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Cetak Sejarah! PLN Masuk 500 Perusahaan Terbesar Dunia
2

Pemkot Makassar Matangkan Pembangunan Stadion Untia, Studi Lapangan ke JIS
3

Gelar Reses, Musakkar Serap Aspirasi Isu Kesehatan hingga Pendidikan
4

Fraksi Golkar Gelar Bimtek, Hadirkan Gubernur Lemhanas hingga Burhanuddin Muhtadi
5

Infrastruktur Penunjang PT Vale IGP Pomalaa Dibangun, Target Tuntas Oktober 2026